Menko Polhukam: Perlu Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Penulis: Serikat News
Rabu, 12 April 2017 - 12:53 WIB
Sember : Humas Menko Polhukam
JAKARTA, Serikatnwes.com– Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik oleh aparat keamanan, birokrat maupun wartawan. Jika hal tersebut dilaksanakan, maka kekerasan terhadap wartawan tidak akan terjadi lagi.
Hal tersebut dinyatakan Menko Polhukam Wiranto dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi Kemenko Polhukam dengan tema Kekerasan Terhadap Wartawan dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik di Klub Eksekutif Persada, Jakarta, Rabu (12/4).
“Kita harapkan satu keseimbangan, ada hak dan kewajiban. Tatkala hak dan kewajiban dilaksanakan secara konsisten maka tidak akan terjadi hal seperti itu (kekerasan wartawan),” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menurut Menko Polhukam, setiap orang tentu memilik hak masing-masing. Misalnya wartawan, dalam Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas dikatakan bahwa pemerintah tidak berhak melakukan pembredelan, menghentikan aktivitas wartawan, dan sebagainya. Namun, wartawan juga memiliki kewajiban dalam rangka pembelaan warga negara.
“Jika hak dan kewajiban bisa berjalan bersama maka rem untuk mencegah berbuat sesuatu itu bukan dari outside saja tapi sudah ada dalam hati sendiri. Kita inginkan pemberitaan di Indonesia sehat,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menurut Menko Polhukam, kekerasan yang terjadi terhadap wartawan dan dilakukan oleh oknum aparat bukan sesuatu yang direncanakan. Namun, diakui perlu ada pembahasan mengenai hal ini baik dari pemerintah maupun insan pers itu sendiri.
“Kekerasan ini bukan suatu yang dianjurkan. Angka 78 di tahun 2016 dan 42 di tahun 2015, rata-rata bukan satu tindakan kekerasan yang terkoordinasikan tapi secara spontan, insidentil yang dilakukan oknum yang merasa terancam dengan wartawan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hadir dalam acara tersebut para Deputi Kemenko Polhukam, Asisten Deputi Kemenko Polhukam,Kapuspen TNI AU Marsekal Pertama TNI Jemi Trisonjaya, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Ketua PWI Pusat Margiono, serta pejabat Humas perwakilan dari kementerian dan lembaga. (SMH)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang berkedudukan langsung di bawah
PROBOLINGGO – Dugaan ketidakprofesionalan oknum penyidik Polres Probolinggo mencuat saat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justisia Arunakara Indonesia mendampingi korban dugaan
JAKARTA – Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas
SLEMAN — Kesiapsiagaan penyelenggaraan Pemilu di kawasan rawan bencana menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Sleman. Hal itu mengemuka saat Bawaslu melakukan
JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, meninjau perkembangan PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), anak usaha Telkom, di