Menko Polhukam: Perlu Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Penulis: Serikat News
Rabu, 12 April 2017 - 12:53 WIB
Sember : Humas Menko Polhukam
JAKARTA, Serikatnwes.com– Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik oleh aparat keamanan, birokrat maupun wartawan. Jika hal tersebut dilaksanakan, maka kekerasan terhadap wartawan tidak akan terjadi lagi.
Hal tersebut dinyatakan Menko Polhukam Wiranto dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi Kemenko Polhukam dengan tema Kekerasan Terhadap Wartawan dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik di Klub Eksekutif Persada, Jakarta, Rabu (12/4).
“Kita harapkan satu keseimbangan, ada hak dan kewajiban. Tatkala hak dan kewajiban dilaksanakan secara konsisten maka tidak akan terjadi hal seperti itu (kekerasan wartawan),” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menurut Menko Polhukam, setiap orang tentu memilik hak masing-masing. Misalnya wartawan, dalam Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas dikatakan bahwa pemerintah tidak berhak melakukan pembredelan, menghentikan aktivitas wartawan, dan sebagainya. Namun, wartawan juga memiliki kewajiban dalam rangka pembelaan warga negara.
“Jika hak dan kewajiban bisa berjalan bersama maka rem untuk mencegah berbuat sesuatu itu bukan dari outside saja tapi sudah ada dalam hati sendiri. Kita inginkan pemberitaan di Indonesia sehat,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menurut Menko Polhukam, kekerasan yang terjadi terhadap wartawan dan dilakukan oleh oknum aparat bukan sesuatu yang direncanakan. Namun, diakui perlu ada pembahasan mengenai hal ini baik dari pemerintah maupun insan pers itu sendiri.
“Kekerasan ini bukan suatu yang dianjurkan. Angka 78 di tahun 2016 dan 42 di tahun 2015, rata-rata bukan satu tindakan kekerasan yang terkoordinasikan tapi secara spontan, insidentil yang dilakukan oknum yang merasa terancam dengan wartawan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hadir dalam acara tersebut para Deputi Kemenko Polhukam, Asisten Deputi Kemenko Polhukam,Kapuspen TNI AU Marsekal Pertama TNI Jemi Trisonjaya, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Ketua PWI Pusat Margiono, serta pejabat Humas perwakilan dari kementerian dan lembaga. (SMH)
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI
PROBOLINGGO – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Probolinggo buka suara terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia,
PROBOLINGGO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Probolinggo menggelar sarasehan dan diskusi publik bertema Sosialisme Islam dalam Pemikiran H.O.S.
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mendorong pembentukan kelompok kerja
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan alasan peserta Program Magang Nasional atau MagangHub masuk dalam kategori penduduk
PROBOLINGGO – LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menyoroti Kasus penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang dilakukan atau melibatkan