KOTA PALU – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi nasional. Potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah harus dikelola dengan baik, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

“Ratusan tahun bangsa-bangsa datang ke nusantara kita, ratusan tahun. Memang dia ke sini mau piknik, mau wisata? Dia ke sini karena kita sangat kaya dengan segala komunitas mineral dan segala yang dibutuhkan oleh dunia ada di nusantara ini. Dari ratusan tahun sampai sekarang,” ujar Presiden saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.

Presiden Prabowo menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam yang memberikan keuntungan besar kepada pihak-pihak tertentu. Sementara hasilnya justru dibawa ke luar negeri.

Padahal kekayaan tersebut merupakan milik rakyat Indonesia. Untuk itulah, pengelolaannya harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.

“Anda adalah pemimpin umat. Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat. Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita, bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar, dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa?” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki sistem yang dinilai keliru, termasuk menghadapi praktik penyalahgunaan kekuasaan dan berbagai kepentingan yang menghambat upaya penyelamatan kekayaan negara. Tujuan utama pembenahan tersebut adalah menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia serta memastikan seluruh rakyat dapat menikmati kekayaan bangsanya.

“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden.

Pembenahan sistem politik juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Presiden Prabowo pun mengajak para pemimpin politik untuk berani melakukan koreksi terhadap berbagai penyimpangan dalam sistem yang berjalan.

“Ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik. Saya bicara dengan para ketua umum. Berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa arah pembenahan ekonomi nasional harus kembali berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip tersebut sebagai amanat para pendiri bangsa yang harus terus ditegakkan dalam pengelolaan perekonomian Indonesia.

“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” kata Presiden.

Sebagai langkah konkret, Presiden menginstruksikan jajaran kementerian, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk memastikan pengelolaan pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi negara. Presiden menetapkan bahwa minimal 70 persen hasil pengelolaan izin pertambangan harus dinikmati negara.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Presiden.

Selain pengelolaan pertambangan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap kegiatan ekspor untuk mencegah manipulasi laporan yang dapat merugikan negara. Melalui mekanisme satu pintu, pemerintah ingin memastikan setiap komoditas yang diekspor tercatat sesuai dengan jumlah sebenarnya sehingga pengelolaan kekayaan nasional dapat diawasi secara lebih optimal.

“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkasnya.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.