Jokowi-Moeldoko: Menjawab Tantangan Indonesia Maju

929

Beberapa hari terakhir mulai terangkat masalah Calon Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Joko Widodo di periode 2019-2024. Kita tampaknya tidak lagi mempermasalahkan tentang siapa yang akan menjadi Presiden, mengingat belum ada calon yang mumpuni dari kubu oposisi. Memang lebih baik demikian karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tangan dingin Joko Widodo agar tidak mangkrak seperti yang sudah-sudah.

Pertanyaan berikutnya, siapa pendamping yang mumpuni dan sesigap beliau sehingga keberadaan Wakil Presiden bukan hanya sebagai pelengkap penderita? Siapa yang cukup mampu menamengi beliau dari upaya-upaya diskriminasi melalui persebaranhoax dan fitnah yang cenderung kontra produktif?

Beberapa calon sempat muncul ke permukaan melalui polling Twitter oleh akun @MasTBP_ (htttps://twitter.com/mastbp_/status/1015227880798760962?s=12). Nama-nama tersebut adalah Muhaimin Iskandar, Mahfudz MD, Airlangga Hartanto, dan Moeldoko.

Dari polling yang akan dipasang selama 5 Hari sejak 07 Juli 2018 tersebut terlihat prosentase tertinggi dicapai oleh Muhaimin Iskandar sebagai sosok perwakilan muslim, diikuti oleh
Mahfudz MD sebagai seorang Profesor di bidang hukum, lalu berturut-turut Moeldoko dan Airlangga Hartanto.

Hasil polling sementara ini adalah proyeksi pemahaman masyarakat tentang kondisi Indonesia belakangan ini, di mana dibutuhkan sosok yang dapat menenangkan hati umat Muslim yang sudah tergeret-geret dalam kontestasi politik sejak Pilkada 2017.

Selain itu, tentu saja pilihan berikutnya mengarah pada sosok yang dianggap mengerti seluk-beluk hukum agar penegakkan keadilan dapat dijalankan dengan seksama.

Meskipun dua tokoh pada posisi teratas adalah sosok yang mewakili solusi until kegundahan masyarakat, sesungguhnya kita membutuhkan bukan hanya itu saja.

Kita membutuhkan kinerja nyata yang telah terbukti dalam mengayomi kebutuhan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Muslim dan masyarakat yang menginginkan ketegasan hukum.

Baca Juga:  Film G30S PKI untuk Apa Diputar Lagi?

Sebagai tambahan, dari ketiga calon hanya ada seorang non-partisan yang sebenarnya memiliki seluruh potensi yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Seorang non-partisan kiranya dapat meredam pertikaian antar koalisi dan juga meminimalisasi intervensi partai dalam kerjasama antara Presiden dan Wakil Presiden nantinya.

Tentu saja yang dimaksud adalah Moeldoko, seorang purnawirawan TNI yang tidak memiliki catatan kelam dalam sejarah pengabdiannya untuk negara. Dengan fakta tersebut, tidak ada alasan untuk merasa takut terhadap calon Wakil Presiden dari eks TNI.

Beliau pada kenyataannya sekarang sudah merupakan warga sipil yang memberdayakan kemampuannya dalam mengorganisasi untuk bekerja sama dengan masyarakat tani. Bukan itu saja, secara terukur beliau mendukung segala usaha Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perihal hukum, memang diperlukan orang yang memahami hukum beserta segala pasal-pasal, tapi lebih dibutuhkan lagi orang yang mampu mengaplikasikan ketegasan dalam penegakkan hukum.

Moeldoko telah secara aktif memaksa kelompok teroris untuk menyerah dengan pembentukan Pasukan Gabungan TNI yang bekerjasama dengan POLRI. Pasukan ini bahkan sudah dibentuknya pada masa jabatan sebagai panglima.

Hal ini berarti beliau memahami ancaman terorisme secara global yang sewaktu-waktu dapat menyerang Indonesia. Permasalahan seperti ini tidak bisa menunggu pembicaraan teori atau mendiskusikan RUU dulu.

Segala sesuatu yang mengancam keutuhan NKRI, dan mengacaukan stabilitasnya, harus segera ditindak tanpa tedeng aling-aling. Terlebih terorisme yang jelas menimbulkan keresahan dalam masyarakat secara fisik maupun emosional.

Sebagai seorang Muslim, Moeldoko adalah seorang yang telah menjadikan agamanya sebagai pedoman hidup, bukan hanya untuk dipamer-pamerkan. Tak jarang dalam kiprahnya bersama masyarakat beliau mengingatkan perlunya kita sebagai manusia untuk menggunakan akal dan berinovasi.

Baca Juga:  Mengapa harus #KamiJokowi?

Ajakan seperti ini yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat agar dapat mengalihkan rasa ketidakmampuan mereka sampai akhirnya menyalahkan orang lain. Dalam hal ini tentu saja sasarannya pemerintahan Joko Widodo dan juga masyarakat etnis Tionghoa.

Oleh karenanya persekutuan Joko Widodo dan Moeldoko adalah sebuah wujud dynamic duo, yang pada 2012 juga sempat terjadi antara Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.

Pasangan dengan sifat saling melengkapi, Joko Widodo membangun infrastruktur dan Moeldoko mendorong semangat juang masyarakat Indonesia, adalah secercah harapan baru bagi Indonesia.

Kita tidak bisa lagi terbujuk rayu dan lagi-lagi tertipu oleh wujud dan kata-kata, dan mulai berpegang teguh pada fakta. Bila fakta-fakta yang saya jabarkan di atas dapat diterima, sudah saatnya kita memberi dukungan penuh yang berdasar pada pemahaman utuh pada orang-orang yang mumpuni.