SERIKATNEWS.COM – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menjelaskan trisula penanganan Covid-19 berupa penanggulangan kesehatan, perlindungan sosial, dan stimulus ekonomi.

Wamendes Budi Arie menjelaskan hal tersebut dalam acara Bicara Kekinian Mencari Solusi dalam tema Mewujudkan Desa Merdeka dari Corona secara virtual pada Jumat, 06 Agustus 2021.

Dijelaskan bahwa penanggulangan kesehatan dirumuskan dengan dua hal besar. Pertama, disiplin Protokol Kesehatan (Prokes). Kemudian, percepatan vaksinasi yang sedang diupayakan segera sampai dan menyeluruh ke semua wilayah termasuk pelosok desa.

Sementara terkait dengan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi juga sedang berjalan. Salah satunya dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Soal skema perlindungan sosial, ini meliputi Kemendes PDTT sebagai steakholder atau Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab pada masyarakat desa. Selanjutnya stimulus ekonomi. Di Kemendes ada program yang namanya program Padat Karya Tunai Desa. Ini sekaligus mendorong daya beli masyarakat dalam program-program Padat Karya sehingga masyarakat desa memiliki daya beli. Jadi dengan kata lain strategi besarnya coba kita terjemahkan dalam kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah konkrit Kemendes ini dengan disiplin protokol kesehatan,” tambahnya.

Kemendes PDTT tengah gencar menyalurkan Dana Desa melalui empat program unggulan dalam penanganan Covid-19 di desa. Yaitu, Desa Aman Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Dana Desa untuk Kegiatan Pembangunan Desa di Luar Skema PKTD.

Wamen Budi Arie meyakini program-program tersebut mampu membuat masyarakat desa bertahan terhadap guncangan ekonomi di masa pandemi. Budi Arie optimis hal tersebut dapat menyelamatkan ekonomi desa tanpa meninggalkan protokol kesehatan.

Kemiskinan di kota meningkat daripada di desa. Artinya, lanjut Budi Arie, masyarakat desa masih punya daya tahan terhadap guncangan ekonomi di masa pandemi ini. Jadi, desa dapat menahan kenaikan kemiskinan lebih rendah daripada di kota selama pandemi. Hal ini karena adanya jaringan pengaman sosial.

“Karena memang program jaringan sosial yang mendukung ekonomi ini bisa dieksekusi dengan baik bagi warga desa baik bersumber dari APBN maupun APBD yang salah satunya adalah BLT DD,” terangnya.

Ditambahkan Budi Arie, Kemendes dengan skema PKTD juga dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Sehingga, kegiatan ekonomi tetap berlangsung, masyarakat mendapatkan penghasilan, memiliki daya beli, juga membuat stimulus pergerakan ekonomi tetap berjalan di pedesaan. (*)

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.