SERIKATNEWS.COM – Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Kamis (20/7/2023). Kedatangan para demonstran hijau hitam ini tidak lain hanya untuk menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan proyek pembangunan Baghraf Health Clinic (BHC) di desa Babbalan, Kecamatan Batuan.

Berdasarkan kajiannya, proyek pembangunan BHC itu dinilai melanggar Peraturan Menteri Pengerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada di Sumenep.

Kuat dugaan, ungkap koorlap aksi Baharuddin dalam orasinya, berdirinya proyek pembangunan BHC ini disinyalir ada kerja sama antara Pemkab Sumenep dengan penguasa, dengan sengaja menerbitkan surat izin pembangunan.

“Kalau Pemkab Sumenep tidak kunjung menertibkan proyek pembangunan BHC ini, kuat dugaan Pemkab Sumenep ada kerja sama dengan penguasa dengan sengaja menerbitkan surat izin pembangunan,” teriaknya di depan Pemkab Sumenep.

Pihaknya juga menduga terdapat pelanggaran aturan yang dikeluarkan oleh dinas terkait saat mengeluarkan izin pembangunan. Sehingga, berdampak terhadap ancaman kerusakan aliran atau bentuk sungai.

Untuk itulah, pihaknya meminta kepada Bupati Sumenep Ahmad Fauzi untuk melakukan evaluasi dan pencopotan terhadap kepala dinas yang berwenang mengeluarkan surat izin. Di antaranya Dinas PUTR, DLH, DPMPTSP, Dinkes serta Kasatpol PP.

Apabila, lanjut dia, orang nomor wahid di Kabupaten Sumenep itu tidak berani menertibkan proyek pembangunan tersebut, maka sama halnya Bupati Ahmad Fauzi tidak punya jenis kelamin

“Iya, orang nomor wahid di Kabupaten Sumenep sama halnya tidak punya jenis kelamin apabila tidak berani mengambil sikap tegas terkait proyek pembangunan BHC tersebut,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa hari yang lalu HMI Cabang Sumenep sudah melakukan investigasi ke lokasi proyek untuk meninjau pelanggaran dan memastikan apakah Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah melakukan garis sempadan sungai atau tidak.

Bahkan, HMI Cabang Sumenep juga sudah melakukan audensi ke Dinas PUTR Sumenep dan menanyakan kejelasan tentang penetapan garis sempadan sungai, akan tetapi di dinas terkait tidak ada dokumen tentang itu, mulai dari tim kajian yang harus dibentuk sampai pada pelaksanaan teknis penentuan garis sempadan.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur