SERIKATNEWS.COM – Pada ranah politik khususnya partisipasi pemilihan umum (pemilu), perempuan acap kali mengalami berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi perempuan dalam konteks politik di media sosial adalah misinformasi.

Hal tersebut diungkap oleh Peneliti Institut Studi Resiliensi dan Advokasi (ISRA) Intan Pratiwi dalam diskusi daring bertajuk “Perempuan Menyikapi Misinformasi dalam Pemilu,” pada Kamis (11/1/2024).

Untuk memahami tantangan serta posisi perempuan, sebelumnya Intan melakukan riset wacana perempuan dalam pemilu pada lingkup media sosial. Riset tersebut telah dilakukan pada pemilu tahun 2019 lalu pada platform media sosial X atau yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa terdapat serangan kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan dengan pelabelan tertentu. Ia mencontohkan ketika seorang calon legislatif (caleg) perempuan dilabeli sebagai feminis oleh pengguna media sosial X, maka label tersebut akan diatribusikan dengan hal-hal negatif.

“Bahkan kalimat seksis pun turut menyerang perempuan dalam ranah politik. Kalimat-kalimat yang seksis juga lebih banyak menyerang tubuh perempuan. Labeling betina, perawan, janda simpanan, banyak digunakan sebagai candaan,” jelasnya.

Hal ini dapat terjadi pada perempuan karena beberapa faktor. Faktor utamanya adalah misinformasi. Banyaknya buzzer dan pendukung yang sangat mengelukan pilihannya membuat bias di media sosial terbuka lebar. Sehingga menyebabkan pengguna media sosial kesulitan dalam menyaring informasi yang benar.

Faktor selanjutnya adalah literasi masyarakat yang rendah. Sehingga setiap orang memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman yang berbeda terhadap informasi.

Faktor berikutnya adalah lemahnya moderasi konten. Selanjutnya, pengaduan dan pemantauan media sosial yang belum memadai. Faktor terakhir, kerentanan dan stigma pada perempuan.

“Memang sekarang sudah ada aturan yang mewajibkan partai dengan keterwakilan 30 persen. Namun, sulit karena tidak ada indikator lain selain hanya keterwakilan membuat (partai) kemudian asal comot saja,” tuturnya.

Padahal menurut Intan, para perempuan yang menjadi caleg harusnya mendapatkan bimbingan, diskusi, serta pendampingan cara berpolitik praktis dari partai asalnya. Hal tersebut dilakukan demi mengasah kompetensi perempuan dalam memimpin untuk menghapuskan stigma yang ada.

Direktur ISRA Ahmad Taufiq turut menjelaskan bahwa tantangan perempuan dalam ranah politik adalah diskriminasi.
“Di media sosial, perempuan yang mustinya dinilai dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya di ranah publik, masih saja dinilai dari sisi personalitasnya,” ujarnya.

Ia pun berharap agar politik di Indonesia dapat lebih ramah terhadap perempuan dan terbebas dari segala hambatan serta tantangan. Nantinya, perempuan yang terjun dalam ranah politik dapat lebih didengar.

Asy Syifa Salsabila

Wartawan Serikat News