Oleh: M. Faizi

Setelah sekian waktu Bupati terpilih Sumenep periode 2025-2030 Achmad Fauzi Wongsojudo purnama dari pusaran bumi sumekar dan jagad media sosial, akhirnya kader tulen PDIP tersebut nampak benderang pasca terbersit pemberitaan akan keikutsertaannya di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Dalam foto yang beredar, Fauzi tampak mengabadikan momen kegiatan tersebut melalui swafoto bersama wakilnya, KH. Imam Hasyim. Keikutsertaannya di acara ini menimbulkan pertanyaan, terutama karena bertentangan dengan instruksi partai. PDIP sebelumnya telah mengeluarkan surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 pada 20 Februari 2025, yang menginstruksikan seluruh kadernya untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Kebijakan ini dikaitkan dengan dinamika politik nasional yang memanas pasca-penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan realitas demikian, saya nilai bahwa Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo termasuk bagian dari kader tulen PDIP yang “Perkasa Membangkang” instruksi pimpinannya sebagaimana tertuang.

Sebagai kader tulen PDIP, Fauzi seharusnya tunduk pada perintah partai. PDIP dikenal sebagai partai yang disiplin dengan garis ideologi yang tegas. Ketika partai telah mengambil sikap, maka kader-kadernya diwajibkan untuk patuh. Namun, dengan tetap menghadiri retreat di Magelang, Fauzi secara terang-terangan menunjukkan sikap yang bisa dikategorikan sebagai pembangkangan.

Tindakan Fauzi ini bukan sekadar ketidakhadiran dalam satu rapat atau perbedaan pandangan dalam diskusi internal. Ini adalah pelanggaran terhadap instruksi strategis partai dalam konteks politik yang sedang memanas. Artinya, Fauzi memilih untuk mengedepankan kepentingan pribadinya atau pertimbangan lain di luar garis kebijakan partai.

Konsekuensi Politik

Dalam sistem politik Indonesia, terutama dalam partai sekuat PDIP, ketidakpatuhan terhadap instruksi partai dapat berujung pada sanksi. Fauzi bisa saja mendapat teguran keras, kehilangan dukungan politik dari PDIP, atau bahkan dikenai sanksi lebih lanjut seperti pemecatan dari partai.

Kasus ini juga bisa berdampak pada dinamika politik di Sumenep. Jika PDIP merasa dikhianati, mereka bisa menarik dukungan politik terhadap kepemimpinan Fauzi, yang tentu akan menyulitkan jalannya pemerintahan di daerah.

Alasan Fauzi: Independensi atau Dalih?

Sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa Fauzi hanya ingin memperkuat kapasitas kepemimpinannya dengan mengikuti retreat di Akmil. Namun, alasan ini sulit diterima mengingat konteks politik yang sedang berkembang. Jika memang ada manfaat dari kegiatan tersebut, mengapa PDIP sampai harus melarang kadernya untuk ikut serta? Jelas ada pertimbangan strategis yang mendasari kebijakan ini, dan Fauzi memilih untuk mengabaikannya.

Maka dari itu, tidak ada alasan lain akan keputusan Fauzi ini selain ia telah membangkang terhadap perintah partai. Di tengah kondisi politik yang semakin tegang, sikapnya ini bisa dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap garis kebijakan PDIP.

Apakah ini langkah berani atau justru blunder politik? Waktu yang akan menjawab. Namun, yang jelas, PDIP sebagai partai besar tidak akan tinggal diam menghadapi kader yang menunjukkan sikap tidak patuh.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur