JAKARTA – Aksi Orang Muda Pulihkan Indonesia mendesak pemerintah memperkuat tanggung jawab dalam mencegah bencana ekologis, memulihkan ekosistem, dan melindungi ruang hidup masyarakat. Desakan tersebut disampaikan melalui lima tuntutan yang menyoroti persoalan kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, serta lemahnya tata kelola lingkungan.

Dalam siaran persnya, Orang Muda Pulihkan Indonesia menilai bencana ekologis yang terus berulang di berbagai wilayah tidak dapat dilepaskan dari persoalan struktural. Persoalan itu antara lain kerusakan ekosistem, eksploitasi sumber daya alam, alih fungsi lahan, dan kebijakan pembangunan yang dinilai mengabaikan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Mereka menyoroti berbagai persoalan lingkungan, mulai dari banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, pencemaran sungai, krisis air bersih, hingga kerusakan ekosistem pesisir. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, akses terhadap sumber daya alam, dan rasa aman.

Orang Muda Pulihkan Indonesia juga menilai krisis ekologis tidak hanya menjadi persoalan generasi saat ini, tetapi turut menentukan kondisi lingkungan yang diwariskan kepada generasi mendatang. Kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, dan krisis iklim disebut sebagai beban ekologis yang harus ditanggung generasi berikutnya.

Menurut mereka, keadilan antargenerasi harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan. Setiap generasi dinilai memiliki hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan.

Orang Muda Pulihkan Indonesia menilai kehadiran negara masih kerap terbatas pada penanganan darurat setelah bencana terjadi. Sementara itu, pencegahan, pengawasan aktivitas perusak lingkungan, penegakan hukum terhadap korporasi, dan pemulihan ekosistem dinilai belum dilakukan secara serius dan menyeluruh.

Mereka juga menyoroti belum memadainya keterbukaan informasi mengenai risiko lingkungan, sumber ancaman, serta aktivitas korporasi yang berpotensi merusak ekosistem. Selain itu, pengetahuan lokal masyarakat dinilai masih kerap diabaikan dalam upaya membaca risiko bencana.

Atas kondisi tersebut, aksi ini menyampaikan lima tuntutan kepada negara, yaitu:

1. Pemulihan fungsi ekosistem esensial.

2. Penegakan hukum terhadap korporasi penyebab bencana ekologis.

3. Perlindungan ruang hidup dan penghidupan rakyat.

4. Pengakuan atas pengetahuan lokal sebagai bagian dari upaya membaca risiko bencana ekologis.

5. Keterbukaan informasi publik terkait risiko, sumber risiko, dan kerusakan ekologis.

Koordinator Lapangan Aksi Orang Muda Pulihkan Indonesia, Hadi Lubis, mengatakan bencana ekologis yang terus berulang mencerminkan persoalan tata kelola lingkungan dan tanggung jawab negara. Menurutnya, masyarakat terus menjadi korban ketika kerusakan ekosistem dan aktivitas korporasi yang merusak lingkungan masih berlangsung.

“Bencana ekologis yang terus berulang adalah cerminan buruknya tata kelola lingkungan dan lemahnya tanggung jawab negara. Rakyat terus menjadi korban, sementara kerusakan ekosistem dan aktivitas korporasi yang merusak lingkungan masih terus berlangsung,” ujar Hadi.

Ia menegaskan, negara tidak cukup hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi harus melakukan pencegahan, pemulihan ekosistem, penindakan terhadap korporasi perusak lingkungan, dan perlindungan ruang hidup masyarakat.

“Orang muda tidak akan tinggal diam melihat masa depan Indonesia terus dikorbankan oleh eksploitasi alam. Kami menuntut keadilan ekologis dan tanggung jawab nyata dari negara,” tegasnya.

Orang Muda Pulihkan Indonesia menegaskan bahwa pemulihan ekologis tidak cukup dilakukan dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak setelah bencana. Pemulihan juga harus menyentuh akar persoalan melalui perlindungan ekosistem, penghentian eksploitasi yang merusak, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap ruang hidup dan penghidupan masyarakat.

Mereka menolak masa depan yang dibangun di atas perusakan alam dan pengorbanan ruang hidup rakyat. Keadilan ekologis, menurut pernyataan tersebut, harus diwujudkan melalui tindakan nyata negara untuk melindungi lingkungan dan memastikan generasi mendatang tidak mewarisi kerusakan ekologis. (*)

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.