PROBOLINGGO – Masyarakat yang membutuhkan vaksinasi internasional di Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Probolinggo tidak selalu bisa mendapatkan seluruh jenis vaksin di satu tempat. Ketersediaan vaksin tertentu masih bergantung pada stok, termasuk influenza dan typhoid yang disebut sedang tidak tersedia.

Kondisi tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelayanan vaksinasi internasional yang dilakukan BKK Kelas I Probolinggo. Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus ada, terutama untuk perjalanan ibadah dan bepergian ke luar negeri, ketersediaan vaksin menjadi salah satu aspek yang perlu dipastikan.

Kepala BKK Kelas I Probolinggo dr. Martyanti Sunindio mengatakan, secara umum stok vaksin untuk pelayanan tahun 2026 telah tersedia. Pengadaan vaksin dilakukan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan usulan kebutuhan dari BKK.

“Untuk tahun ini stok vaksin sudah ada dan cukup untuk pelayanan vaksinasi. Tetapi memang ada vaksin tertentu seperti influenza dan typhoid yang tidak tersedia. Untuk influenza saat ini sedang habis,” kata Martyanti, dalam Kegiatan Forum Konsultaasi publik tentang standar pelayanan oleh balai kekarintanaan kesehatan kelas 1 Probolinggo, di Kraksaan, Rabu (30/9).

Keterbatasan stok tersebut, menurut dia, tidak berarti masyarakat kehilangan akses terhadap vaksinasi internasional. BKK memiliki jejaring fasilitas kesehatan mitra yang dapat memberikan layanan serupa.

“Kalau stok vaksin di kami habis, kami punya fasilitas kesehatan mitra yang bisa menyediakan vaksin. Ada rumah sakit dan klinik yang dapat melakukan pelayanan vaksinasi internasional,” ujarnya.

Di BKK Kelas I Probolinggo sendiri tersedia layanan vaksinasi internasional, antara lain vaksin meningitis dan polio. Layanan tersebut dilengkapi sertifikat elektronik International Certificate of Vaccination or Prophylaxis (E-ICV) yang menjadi salah satu dokumen persyaratan perjalanan ibadah umrah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain kebutuhan perjalanan umrah, BKK juga melayani vaksinasi yang berkaitan dengan perjalanan internasional lainnya, termasuk vaksin yellow fever. Vaksin typhoid juga menjadi bagian dari layanan vaksinasi yang berkaitan dengan kebutuhan perjalanan.

Persoalan stok menjadi penting karena kebutuhan vaksinasi internasional tidak hanya berasal dari warga Kabupaten Probolinggo. Wilayah kerja BKK Kelas I Probolinggo cukup luas dan mencakup sejumlah pintu masuk serta wilayah pelayanan di Jawa Timur.

Wilayah kerja tersebut meliputi Bandara Abdulrachman Saleh di Malang, kawasan Banyuwangi seperti Pelabuhan Tanjungwangi dan Ketapang serta Bandara Banyuwangi, wilayah Panarukan di Situbondo, Pelabuhan Paiton dan terminal khusus di Kabupaten Probolinggo, serta wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo dan Pasuruan.

“Wilayah kerja kami cukup luas. Ada Malang di Bandara Abdulrachman Saleh, Banyuwangi dengan Pelabuhan Tanjungwangi, Ketapang dan bandara, kemudian Panarukan di Situbondo. Di Probolinggo ada Pelabuhan Paiton dan terminal khusus, serta wilayah Pasuruan dan Kabupaten maupun Kota Probolinggo,” jelas Martyanti.

Untuk menopang pelayanan tersebut, anggaran vaksinasi BKK Kelas I Probolinggo pada 2026 berada di kisaran Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Pengadaan dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan BKK mengajukan kebutuhan vaksin berdasarkan kebutuhan pelayanan selama satu tahun.

Martyanti menilai, sistem pelayanan tidak bisa hanya bergantung pada ketersediaan vaksin di kantor BKK. Jejaring fasilitas kesehatan menjadi penting untuk menjaga masyarakat tetap mendapatkan akses ketika stok tertentu mengalami kekosongan.

Persoalan tersebut juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan standar pelayanan BKK. Masukan dari masyarakat, pengguna jasa dan lintas sektor dibutuhkan agar standar pelayanan tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

“Standar pelayanan yang kami punya harus betul-betul berguna dan bermanfaat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami tidak bekerja sendirian. Ada lintas sektor dan lintas program, sehingga masukan dari pengguna jasa dan masyarakat bisa menjadi bahan untuk memperbaiki pelayanan publik,” tutur Martyanti

MAFA

Wartawan Serikat News Probolinggo