Connect with us

Opini

Dampak UU Ciptaker bagi UMKM

Published

on

Ilustrasi Presiden Jokowi meninjau UMKM © Bonepos

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Ciptaker) oleh DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020. Pasca sahnya UU Ciptaker menuai dinamika pro dan kontra. Gelombang demonstrasi unjuk rasa bagi yang kontra atau menolak UU Ciptaker terjadi di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan UU Ciptaker tersebut.

Sebagaimana perlu diketahui, dalam UU Ciptaker terbagi dalam beberapa aturan klaster. Terdapat 11 klaster yaitu: 1. Penyederhanaan Perizinan; 2. Persyaratan Investasi; 3. Ketenagakerjaan; 4. Kemudahan; Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM; 5. Kemudahan Berusaha; 6. Dukungan Riset dan Inovasi; 7. Administrasi Pemerintahan; 8. Pengenaan Sanksi; 9. Pengadaan Lahan; 10. Investasi dan Proyek Pemerintah; 11. Kawasan Ekonomi. Sebelas klaster aturan tersebut bisa disebut sebagai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Terlepas dari dinamika penolakan atas sahnya UU Ciptaker, penulis kali ini akan membahas lebih dalam mengenai dampak dari sahnya UU Ciptaker bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena dari beberapa klaster dalam UU Ciptaker mengatur tentang UMKM. Meninjau dari Pasal 3 dalam UU Ciptaker, tujuan dari dibentuknya UU ini dalam perspektif pelaku usaha atau pengusaha UMKM memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M (Pasal 3 Huruf a), melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M (Pasal 3 Huruf c).

Sebelum adanya UU Ciptaker aturan atau dasar hukum perihal UMKM sudah ada yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, lahirnya UU tersebut tidak juga menjadikan para pelaku usaha UMKM menjadi maju dan optimal, padahal UMKM adalah salah satu sebagai fungsi yang sangat penting dalam perekonomian nasional. UMKM dapat memberikan kontribusi dalam menyerap tenaga kerja sangat besar, di balik potensinya yang besar terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan UMKM. Faktor-faktor tersebut di antaranya persoalan tentang permodalan, manajemen dan kemampuan sumber daya manusia, sistem produksi, akses terhadap pasar, dan aturan hukum administrasi perizinan.

Baca Juga:  Transformasi Politik Menuju Kedewasaan Berdemokrasi

Atas dasar faktor-faktor tersebut mungkin menjadikan alasan bagi pemerintah (presiden) dan DPR RI untuk ikut melebur aturan mengenai tentang UMKM dalam UU Ciptaker demi memajukan dan mengoptimalisasi sektor UMKM. Dalam UU Ciptaker aturan mengenai UMKM tercantum dalam BAB V UU Ciptaker tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

UMKM dalam UU Ciptaker

Faktor permodalan menjadi sebagian penghambat dalam tumbuh dan majunya UMKM. Dalam UU Ciptaker Pasal 87 Angka 2 Ayat (2) Huruf b menyatakan bahwa pemerintah akan membebaskan biaya perizinan berusaha bagi UMKM. Nantinya para pelaku usaha UMKM juga akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat yang dialokasikan oleh pemerintah daerah demi untuk mendukung dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Aturan ini tercantum dalam Pasal 95 Ayat (1) UU Ciptaker. Selain itu, terdapat juga kemudahan bagi para pelaku usaha UMKM yang ingin naik kelas dari usaha kecil atau menengah menjadi perseroan terbatas (PT), aturan modal dasar untuk mendirikan PT dalam UU No. 40/2007 Tentang PT mewajibkan modal dasar PT paling sedikit 50 juta. Namun, dalam UU Ciptaker Pasal 109 Angka 3 modal dasar pendirian PT dapat ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Tidak hanya itu saja, kaitan tentang PT dengan UMKM juga akan mempermudah administrasi pendirian PT bagi pelaku usaha UMKM. Dalam UU No. 40/2007 Tentang PT, untuk mendirikan PT harus mewajibkan dua (2) orang atau lebih, tetapi dalam Pasal 109 Angka 2 UU Ciptaker kewajiban tersebut tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Untuk persoalan manajemen dan kemampuan sumber daya manusia UMKM dalam UU Ciptaker juga mengaturnya di Pasal 89. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memberi dukungan dan mengembangkan UMKM terhadap aspek manajemen dan kemampuan SDM yang meliputi lahan lokasi, promosi, penelitian, pengembangan, dan lain-lainnya (Lihat Pasal 89 Ayat 6 UU Ciptaker). Dan demi meningkatkan kompetensi level UMKM, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha besar dan menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 90 UU Ciptaker.

Baca Juga:  Pandangan Terhadap Ustadz Abdul Somad

Pasal 104 Ayat (1) UU Ciptaker juga akan memberikan dampak bagi UMKM dalam akses pemasaran hasil usaha. Isi dari pasal tersebut mewajibkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD menyediakan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan UMKM pada infrastruktur publik yang mencakup terminal, bandara udara, pelabuhan, stasiun kereta api, jalan tol.

Aturan dan kebijakan di atas adalah sebagian kecil dari rangkuman UU Ciptaker bagi UMKM. Dapat dikatakan terbentuknya UU Ciptaker akan memiliki dampak nantinya bagi UMKM di Indonesia agar tumbuh lebih baik di masa mendatang, bila ditinjau dari isi aturan UMKM dalam UU Ciptaker tersebut. Tinggal bagaimana implementasi dari UU ini akankah optimal dan efektif atau hanya bersifat normatif seperti Peraturan Perundang-undangan terkait UMKM yang ada sebelumnya. Terlepas dari adanya pro dan kontra atas sahnya UU Ciptaker pada saat ini, nyatanya setelah dianalisis secara mendalam pada pembahasan kali ini dapat disimpulkan, sepakat atau tidak bahwa UU Ciptaker akan memberikan dampak positif terkhususnya dalam perspektif UMKM.

Advertisement
Advertisement

Terkini

Sosial-Budaya2 jam ago

Tata Cara Menggelar Salat Idulfitri 1442 H Saat Pandemi

SERIKATNEWS.COM – Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan panduan penyelenggaraan Salat Idulfitri 1442 H/2021. Panduan salat id di saat pandemi Covid-19...

News11 jam ago

Jumlah Covid-19 Tembus 1,7 Juta, Gus AMI Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi

SERIKATNEWS.COM – Kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data terbaru dari Satgas Penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan, hingga Jumat 07...

News12 jam ago

Untuk Perawatan, Pasar Tanah Abang Ditutup Mulai 12 Mei

SERIKATNEWS.COM – Pasar Tanah Abang akan ditutup mulai 12 Mei 2021 hingga Selasa 18 Mei 2021. Pasar tekstil terbesar di...

Opini13 jam ago

Ramadan, Maafkan Kami yang Lemah Ini

TIDAK terasa ramadan akan berakhir. Bulan yang segala lipat ganda pahala dan keberkahan serta napak tilas turunnya al-Qur’an (nuzulul qur’an)...

News14 jam ago

22 Ribu Kendaraan Diputarbalik

SERIKATNEWS.COM – Selama dua hari penyekatan, 6-17 Mei 2021, pada masa pelarangan mudik di wilayah Provinsi Jawa Barat, petugas gabungan...

Ekonomi22 jam ago

Kurangi Impor, Pemerintah Genjot Pengembangan Pabrik Garam Industri

SERIKATNEWS.COM – Pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) terus mendorong pengembangan pabrik percontohan garam industri di Gresik, Jawa Timur....

Politik1 hari ago

Selesaikan Konflik Papua Secara Holistik dan Kolaboratif

SERIKATNEWS.COM – Konflik yang terjadi di Papua harus diurai akar persoalannya. Kemudian diambil langkah-langkah penyelesaikan secara kolaboratif dan holistik. Hal...

Populer

%d blogger menyukai ini: