Connect with us

Opini

Demokrasi Deliberatif ala Joko Widodo

Published

on

Foto: kaskus.co.id

Entah sebuah kebetulan yang membawa keberuntungan bagi Joko Widodo, atau kecermatan politik yang dimiliki oleh seorang putra daerah asal Solo, Jawa Tengah ini. Yang jelas, sejak kemunculannya dalam kontestasi politik ibukota, yang notebene menjadi daerah yang disorot media massa sebanyak 80%, wajah perpolitikan nasional dan sosial masyarakat dalam bernegara, mengalami perubahan.

Dalam perspektif sosiologi, kata kebetulan bisa diartikan sebagai perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Artinya, perubahan tersebut terjadi di luar pengawasan masyarakat. Sementara kata kecermatan, bisa diinterpretasikan sebagai intended change atau perubahan yang dikehendaki. Derasnya arus informasi dalam media massa dan kemunculan media baru yang merupakan unplanned change, ditambah gaya komunikasi konsultatif ala Joko Widodo sebagai intended change, menjadi sebuah kombinasi yang melahirkan perubahan sosial politik di Indonesia.

Kecerdasan berkomunikasi politik Jokowi (panggilan akrab Joko Widodo) terbukti saat ia mampu membungkus dua variabel tersebut menjadi sebuah gaya kepemimpinan sebagai seorang Kepala Negara.

Politik Konsultatif
Blusukan merupakan bahasa Jawa yang artinya masuk ke suatu tempat untuk mengetahui sesuatu. Kini, kata itu sangat identik dengan gaya komunikasi politik Presiden Jokowi, yang seringkali bergerilya keluar masuk kampung, wilayah, atau daerah untuk menemui masyarakat dan mengetahui problematika lapangan. Jika menyelami literatur mengenai era pemerintahan yang sudah silam di Indonesia, sebenarnya konsep blusukan sudah dipraktekkan pejabat negeri ini sejak era Presiden RI Ke-1 Ir. Soekarno. Presiden Soekarno kerap datang ke suatu tempat untuk menemui masyarakat tanpa dijadwalkan oleh protokoler.

Dalam buku Soeharto: The Untold Stories (2012), Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno juga mengungkapkan pengalamannya ikut blusukan rahasia (incognito) keliling Pulau Jawa bersama Presiden Soeharto saat masih menjabat sebagai ajudan Presiden.

Baca Juga: Tantangan dan Peran Pemuda di Era Generasi Millennials

Meskipun sudah dilakukan oleh para pendahulunya, namun istilah blusukan politik baru dikenal luas oleh publik pasca kepemimpinan Jokowi. Gaya blusukan ini sudah dilakukan Jokowi, sejak masih menjabat sebagai Walikota Solo, Jawa Tengah periode 2005-2012. Blusukan pula yang mejadi salah satu faktor Jokowi menjadi Presiden pilihan rakyat pada 2014. Kegemaran blusukan Jokowi ternyata tidak berhenti sampai pemilu. Di tahun ketiga era kepemimpinannya, Presiden Jokowi tercatat sudah blusukan ke ratusan daerah di tanah air. Bahkan, peluncuran peta blusukan Presiden Jokowi di laman resmi presidenri.go.id, menjadi simbol komunikasi kerakyatan sang Presiden.

Baca Juga:  Generasi Pancasila Zaman Now

Sebagai kepala Negara, Jokowi menerapkan pendekatan konsultatif dalam pemerintahannya. Ia tidak segan turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengar problematika di lapangan. Ia menerobos lingkaran utama atau ring satu pemerintahan dan mengulik langsung ke sumber permasalahan untuk mendapatkan informasi tersahih. Seperti misalnya saat Jokowi meninjau proyek jalan tol di Papua pada 2017 silam. Kunjungannya yang diwarnai dengan momen mengendarai motor trail di area pembangunan, menyelipkan pesan bahwa Jokowi merupakan Presiden yang tidak kaku dan tidak segan turun ke lapangan untuk melihat sendiri progress pembangunan proyek-proyek yang berlangsung di era kepemimpinannya.

Tidak hanya aktif terjun ke lapangan, Jokowi juga kerap mengundang elemen masyarakat ke Istana Negara untuk sekedar berdiskusi dan menyerap aspirasi. Contohnya adalah saat suhu politik nasional memanas saat aksi unjuk rasa keagamaan berakhir dengan kerusuhan pada 4 November 2017. Jokowi meredam bola liar stigma negatif bernuansa primordialisme dengan mengundang sejumlah alim ulama ke Istana Negara.

Dari perpsektif hubungan interaksional akar rumput, pemerintahan Jokowi perlahan mengikis pola top down antara pemerintah dan rakyat. Dinding kekakuan birokrasi seolah runtuh dengan kemudahan masyarakat menemui pejabat pemerintahan. Semenjak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012, kantor Gubernur di Balai Kota, Jakarta Pusat, terbuka lebar untuk didatangi masyarakat. Warga DKI yang sekadar ingin berkeluh kesah mengenai lingkungannya bisa dengan mudah menunggu kedatangan Gubernur di selasar Balai Kota dan langsung menyampaikan permasalahannya kepada sang Gubernur. Tradisi itu pun kini tidak berhenti, meskipun Gubernur DKI sudah berubah sebanyak tiga kali. Saat sudah menjadi Presiden, beberapa kali protokoler Kepresidenan dibuat kocar-kacir dengan langkah Jokowi yang bisa dengan tiba-tiba mendekat ke pusat keramaian untuk sekedar menyapa warga.

Baca Juga:  Pemilu Sistem Sesat Menyesatkan

Jokowi juga menunjukan kecermatan politiknya sebagai pemimpin di era millennials. Ia tidak segan mengunggah sebagian potret kehidupan pribadinya melalui media sosial. Jokowi pun menjadi magnet bagi pemberitaan media massa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang jarang dilakukan oleh seorang kepala Negara, seperti misalnya muncul di tengah pusat perbelanjaan dengan membawa sang cucu. Pembagian sepeda khas Jokowi juga menjadi sebuah trademark kepemimpinannya yang memberi kesan kedekatan Jokowi dengan seluruh lapisan masyarakat. Selain hasil kinerja pemerintahan, Jokowi juga menyajikan sisi humanisme yang mampu melengkapi ketokohannya sebagai pemimpin yang sederhana, namun berprinsip kerja, kerja, kerja.

Secara kelembagaan, Jokowi dianggap mampu merangkul partai-partai politik untuk mendukung kebijakan pemerintah. Setidaknya, partai politik pendukung pemerintah selama ini cukup konsisten dalam bersinergi untuk mewujudkan program pemerintah. Puncaknya adalah saat DPR sepakat mengesahkan ketentuan presidential threshold untuk menentukan ambang batas pencalonan Presiden oleh partai politk pada pemilu 2019 mendatang. Meskipun diwarnai aksi walkout oleh sejumlah fraksi di DPR, namun sinergitas partai politik pendukung pemerintah dalam memperjuangkan kebijakan tersebut terbukti kokoh.

Pemberian insentif politik bagi partai yang mendukung menjadi kelebihan komunikasi kepemimpinan Jokowi yang mampu memuluskan roda pemerintahan. Seperti keputusan Jokowi untuk tidak mengganti Airlangga Hartarto dari kursi Menteri Perindustrian setelah Airlangga terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi mampu meminimalisir tuduhan berpihak, saat ia menjelaskan keputusannya mempertahankan Airlangga di hadapan publik, sekaligus mendapatkan apresiasi dari Partai Golkar. Jokowi juga pernah mengundang Ketua Umum partai politik yang selama ini berada di luar pemerintahannya, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Soebianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk datang ke Istana Negara. Meskipun berbagai spekulasi muncul di tengah masyarakat, namun setidaknya Jokowi mempertunjukan etika silaturahmi politik yang non konfrontatif.

Baca Juga:  Nasionalisme Berbasis Android

Demokrasi Deliberatif
Dalam istilah politik, gaya kepemimpinan Jokowi mengimplementasikan pola deliberative democracy. Sosiolog Jerman Jurgen Habermas menyebutkan bahwa demokrasi deliberatif adalah sebuah upaya mencari konsensus atau keputusan yang berdasarkan pada tindakan komunikatif. Button dan Ryfe (2005) juga menambahkan bahwa demokrasi deliberatif bukan hanya harus melahirkan keputusan mayoritas, tapi juga berdasarkan logika sebagian besar khalayak.

Demokrasi deliberatif cukup tepat untuk budaya politik ketimuran yang mengedepankan musyawarah dan silaturahmi. Pola kepemimpinan Jokowi mampu menggerakan partisipasi politik masyarakat dan mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin yang lahir dari aspirasi akar rumput. Meskipun banyak survei yang menunjukan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah, namun Jokowi tidak boleh kendur dalam berinovasi dan terbuai dengan pencapaian saat ini. Pandangan-pandangan seperti “one man show” atau “pencitraan” rentan tersemat pada gaya kepemimpinannya. Jokowi juga harus cermat menghadapi tantangan ke depan yang banyak melibatkan serangan politik yang bersifat sosial destruktif. Apalagi tahun politik sudah dekat, masyarakat sudah jengah dengan tontonan politik yang hanya memperlihatkan perebutan kuasa. Jokowi tidak bisa lagi mengandalkan pada gaya kesederhanaan semata, namun harus menjadi simbol virtue dalam mewujudkan kehidupan yang baik sebagai prinsip dasar politik.

Advertisement

Popular