Connect with us

Ekonomi-Politik

Ditetapkan sebagai Komisioner KPU, Kade Komitmen Jaga Integritas

Published

on

kpu
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi bersalaman dengan pimpinan DPR usai rapat paripurna di Gedung DPR, Kamis (27/2/2020). (Foto: Istimewa)

SERIKATNEWS.COM – Rapat Paripurna DPR pada Kamis (27/2/2020) menetapkan I Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi sebagai komisioner KPU RI periode 2017-2022. Ia ditetapkan untuk menggantikan Wahyu Setiawan yang telah mengundurkan diri karena terjerat kasus dugaan korupsi.

Sebagai komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Rakasandi menyampaikan komitmennya bahwa akan selalu menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Salah satu isu penting bagi lembaga penyelenggara Pemilu khususnya KPU adalah aspek integritas dan kepercayaan publik. Tentu ini menjadi salah satu atensi saya ketika nanti sudah dilantik dan bertugas,” kata I Dewa Kade Wiarsa Rakasandi di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Menurutnya, dalam aspek tahapan pemilu, yang terpenting saat ini adalah komitmen penyelenggaraan Pilkada 2020 berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

Kade menilai untuk memulihkan kepercayaan publik di Pilkada, tidak cukup bermodal wacana namun secara bersama-sama melakukan tindakan yang nyata.

“Tindakan jadi saya tentu berharap tentu tidak bisa sendiri bersama pimpinan KPU yang lain juga jajaran yang ada untuk bersama-sama menyatukan kata dengan perbuatan,” ujarnya.

Konsep integritas, lanjutnya, yang direncanakan itu yang dikerjakan. Kalau berbicara secara keseluruhan dalam sistem demokrasi, maka masukan masyarakat dibutuhkan agar KPU dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Ia pun membeberkan pengalamannya sebagai penyelenggara Pemilu selama 10 tahun di KPU Provinsi Bali, bahwa banyak penyelenggara yang memiliki komitmen dan integritas. Dengan demikian, dia akan berkoordinasi dengan anggota KPU RI lainnya, meminta data dan informasi tentang hal-hal yang sedang dikerjakan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil KPU sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada.

“Dalam ketentuan tentang kode etik yang dikeluarkan DKPP, Bawaslu, dan KPU RI pada prinsipnya adalah bagaimana kita berlaku adil dan setara terhadap para peserta,” ujarnya.

Advertisement

Popular