JAKARTA, Serikatnews.com – DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta Masyarakat Indonesia untuk tidak menjadikan gerakan massa sebagai alat pengadilan jalanan. Tepatnya, jangan menjadikan massa aksi sebagai hakim yang memutuskan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil sekjend DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), A. Jabidi Ritonga mengatakan, alam demokrasi membenarkan demonstrasi, namun demonstrasi massa bukanlah satu satunya solusi dan jalan akhir menyelesaikan masalah hukum di Indonesia. “Pemerintahan ini akan berjalan dengan baik, jika jalan yang ditempuh adalah langkah langkah hukum yang dengan cara proses hukum yang benar pula, bukan kesannya dengan cara mengintimidasi atau menjadikan itu sebagai alat politik yang saling menyudutkan,” katanya kepada SerikatNews.com pada Rabu (31/5).

Menurutnya, ketika pemerintah juga menggunakan massa aparatnya dalam rangka menghadang massa aksi, maka yang ada sesama warga Indonesia bertabrakan di lapangan. Dirinya berharap, masyarakat Indonesia mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan cara cara musyawarah dan langkah langkah hukum yang ada, bukan mengedepankan pegadilan massa.

Menurutnya, keputusan pemerintah untuk segera menertibkan organisasi yang kita anggap tidak sesuai dengan amanat undang undang dasar dan mengusik integrasi bangsa harus segera dilaksanakan. “Kita tidak menginginkan bangsa ini terpecah dan bercerai oleh karena keinginan yang tidak berlandaskan pada semangat perubahan demi perbaikan. Hal itu malah ingin memunculkan hal yang bertolakbelakang semangat mengawal NKRI dan pancasila,” ujar Jabidi.

Pihaknya juga mendukung langkah pemerintah dalam Rencana pembubaran HTI. “Tidak ada tawar menawar lagi, segera dan medesak organisasi yang kita anggap hanya mengedepankan aksi masa dalam menyelesaikan masalah yang ada,” tegas Jabidi. (SMH/AKF).

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.