Connect with us

Opini

Internalisasi Moralitas Dasar

Published

on

Sejak kebebasan berpendapat dilaksanakan di Indonesia, khususnya menjelang dan pasca pemilu 2014, bangsa Indonesia tampaknya mulai mengalami penurunan kualitas moral. Penurunan moral semacam apa yang dimaksudkan? Hampir di seluruh aspek, termasuk moralitas dasar. Moralitas dasar adalah segala bentuk perilaku manusia berdasarkan pada empati kita kepada orang lain.

Di sekolah-sekolah di seluruh dunia, moralitas dasar adalah bagian dari kurikulum pembangunan karakter manusia sejak dini. Indonesia juga sudah mencanangkan pembangunan karakter di dalam pembelajaran siswa sekolah dasar, bahkan sebelum Jepang dan negara-negara maju lainnya, namun baru dalam bentuk teori dan doktrinasi. Baru belakangan pengajaran anak-anak berdasarkan praktik dalam keseharian dilakukan untuk murid-murid, khususnya kelas 1 dan 2.

Penurunan tingkat moralitas kita terhadap sesama berwujud dalam keenganan untuk mengucapkan ” Maaf”, ” Tolong”, ” Terima Kasih”. Ironisnya, meskipun Indonesia berupaya mendidik generasi muda dengan baik, para orang tua yang terpecah dalam kubu-kubu politik saling mempertontonkan ketidaksukaan secara terang-terangan, mengabaikan hati nurani sebagai penuntun perilaku, dan mengumbar nafsu kemarahan. Alih-alih menyampaikan kritik, masyarakat bagaikan macan lapar mengaum ke segala arah dan ikut menyebarkan kabar yang sudah direkayasa sedemikian rupa untuk memecah belah negeri ini.

Kata “Maaf” menjadi sebuah barang yang asing di tengah kumpulan orang-orang yang sedang asyik mencaci maki. Berita rekayasa yang mendiskriminasi satu pihak dipanaskan terus menerus, meskipun pada akhirnya terbukti bahwa berita tersebut tidak benar. Cacian yang terus menerus digaungkan atas berita bohong, lantas tiba-tiba surut hilang ditelan bumi. Keesokan harinya berita rekayasa lain muncul, caci maki kembali bertebaran, terbantahkan dengan fakta dan data, lalu hilang lagi, dan seterusnya. Berita bohong itu timbul tenggelam tanpa ada satu orang pun berbesar hati mengatakan, “Maaf, saya telah salah memberitakan”.

Baca Juga:  Skenario AHY dalam Pilpres 2019

Walhasil, kubu yang terpecah akan selalu dalam keadaan berlawanan dengan jurang pemisah yang semakin dalam dan lebar. Masing-masing kubu termakan berita rekayasa yang disebarkan; yang pro membela habis-habisan plus memaki-maki lawan yang mudah percaya, yang kontra mempertahankan kesalahannya hanya karena gengsi. Tidak ada ujung penghabisannya, mungkin sampai akhirnya nanti terjadi perang saudara dan orang-orang yang merekayasa berita itu berbahagia karena tinggal mencaplok daerah-daerah di Indonesia yang kita abaikan. Inilah devide et impera zaman modern, lantas jangan heran dan bertanya kenapa kita tak pernah lepas dari penjajahan.

Itu baru karena sebuah kata “Maaf” yang tak terucapkan. Bagaimana dengan “Tolong” ataupun “Terima Kasih”? Kedua kata ini pun menjadi momok yang sulit untuk disampaikan. Entah karena gengsi tadi, merasa tak butuh bantuan, atau tinggi hati dan lebih dari orang lain. ” Tolong” dan ” Terima Kasih” adalah dua kata yang digunakan oleh orang-orang yang merasa ikhlas mengakui ketidakmampuannya tanpa merasa direndahkan, dan kemudian dengan sukarela pula menghargai bantuan orang lain.

Ketika dua kubu sudah saling berseberangan, pertukaran informasi maupun segala hal yang dibutuhkan pun menjadi seolah-olah terhenti. Satu kubu hanya mempercayai informasi dan materi yang berasal dari kelompoknya, begitupun kubu lain. TIdak ada komunikasi antar kelompok, yang mana ini adalah bentuk nyata politik adu domba dari sejak zaman Belanda. Setiap kelompok sengaja dilokalisir untuk tidak saling berhubungan dengan kelompok lain, sehingga fitnah, hoax, rumor-rumor dapat begitu saja dipercaya.

Di tengah era digital seperti ini, bila devide et impera masih bisa berlangsung itu tak lain karena kita tak sudi menyolek kawan sebangsa kita meskipun berbeda kubu. Kita enggan mengatakan, “Tolong kasih saya informasi dong mengenai rumor ini.” dan lebih memilih untuk hanyut dalam arus rumor dan isu yang tak berkesudahan. Akhirnya, apa yang dilakukan Joseph Goebbels, “Tebarkan kebohongan terus menerus sehingga menjadi suatu yang bisa dipercaya“, menjadi kenyataan di negara ini. Rumor tentang Presiden Joko Widodo anak keturunan PKI menjadi pedoman untuk menolak beliau menjadi Presiden untuk periode kedua. Pada kenyataannya, beliau bukan keturunan PKI dan sedang melakukan semua usaha untuk memeratakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Baca Juga:  Lebih Menyeramkan Dari KKN di Desa Penari

Rasa terima kasih kita pupus hanya karena kita sudah meyakini kebohongan menahun yang melanda kehidupan masyarakat Indonesia. Alih-alih melihat fakta pembangunan jalan dan keterhubungan dari daerah terpencil hingga ke pusat pemerintahan, kita malah sibuk berkutat mengorek latar belakang Presiden Joko Widodo. Sebenarnya, segala hal tentang beliau bisa dibaca di berbagai artikel manapun juga. Ibunda beliaupun masih hidup dan bisa menjadi narasumber tentang asal muasal Joko Widodo.

Maka, dengan mengutip sebuah meme dari Jenderal Moeldoko, ketua KSP Kabinet Presiden Joko Widodo, mari kita mencoba menanamkan kembali sifat-sifat luhur bangsa ini berupa tepo seliro, saling merasakan keberadaan sesama di alam semesta. Saling memahami dengan hati dan empati. Ucapkanlah maaf dengan setulus hati bila kita bersalah, tepuklah bahu kawan sebangsa untuk meminta kesediaan mereka untuk ikut membangun negeri ini, dan jangan lupa, selalu ucapkan terima kasih atas setiap usaha yang telah dilakukan oleh siapapun juga untuk kemajuan negeri ini.

Advertisement

Popular