SUMENEP – Jagat maya dan ruang publik di Pulau Madura mendadak gempar. Gelaran bergengsi Festival Musik Tong-Tong Se-Madura 2026 yang baru saja usai dilaksanakan pada Sabtu (5/9) di Kabupaten Sumenep kini berbuntut panjang. Ajang yang telah sukses menembus kalender nasional Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 tersebut kini dinilai tercoreng akibat keputusan juara umum yang dinilai penuh kejanggalan.
Kondisi ini memicu amarah dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya datang dari organisasi kepemudaan terkemuka, Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya. Ketua MPR Madura Raya, M. Darol, secara lantang melayangkan tuntutan keras agar Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep, Faruk Hanafi, segera mundur dari jabatannya.
Menurut Darol, ketidakjelasan standar penilaian dari pihak panitia dan dewan juri telah merusak sportivitas dan menodai nama baik Kabupaten Sumenep di tingkat nasional. “Festival ini adalah etalase budaya kita di mata Indonesia melalui KEN. Ketika keputusan juara umum dinilai tidak adil dan memicu kegaduhan besar, maka marwah daerah taruhannya. Kadisbudporapar harus bertanggung jawab penuh atas kekacauan ini dan mundur!” tegas Darol.
Gelombang protes ini awalnya meledak di media sosial TikTok segera setelah pengumuman pemenang dibacakan. Netizen dan penonton dibuat melongo dan bingung karena grup Baladewa ditetapkan sebagai Juara Umum. Padahal, berdasarkan pamflet yang beredar, Baladewa hanya menyabet dua kategori nominasi (Penyaji Terbaik dan Aransemen Terbaik).
Sementara itu, grup lain seperti Angin Ribut dan Putra SBR berhasil mengamankan tiga kategori nominasi namun justru tersingkir dari takhta juara umum. Parahnya lagi, sang juara umum diketahui sama sekali tidak masuk dalam nominasi kategori Dekorasi Terbaik, yang merupakan salah satu pilar krusial dalam festival musik tong-tong.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Disbudporapar Sumenep belum memberikan tanggapan resmi terkait regulasi penilaian yang memicu kontroversi tersebut. Publik kini mendesak adanya transparansi dan evaluasi total agar festival budaya kebanggaan masyarakat Madura ini tidak kehilangan kepercayaan di masa depan.