Connect with us

Opini

Menanggulangi Hoaks

Published

on

Hoaks adalah informasi atau berita bohong, tetapi tidak setiap berita yang tidak benar dapat disebut hoaks. Misalnya, bisa dikatakan tidak benar berita yang dimuat Kompas keesokan hari, setelah debat keempat Pemilu 2019, pada halaman utama 31 Maret 2019, di bawah judul “Debat Berlangsung Dinamis”. Begini penulisannya: “Di akhir debat, kedua capres menegaskan bahwa persahabatan di antara mereka tidak akan pernah putus.”

Yang terjadi bukan seperti yang tertulis di kalimat itu. Kejadiannya bukan sesuatu yang dilakukan secara bersama oleh keduanya, tetapi ada yang memulai, Jokowi, dengan menyatakan diri bersahabat dengan Prabowo dan Prabowo menyambutnya dengan pernyataan serupa. Namun, meskipun ini bukan penyampaian berita yang benar, ini bukan hoaks. Demikian pula, tidak juga disebut hoaks apa yang disebut “april mop”, penyampaian berita tidak benar yang lazim di kalangan sesama teman pada 1 April.

Lalu, apa yang membuat penyampaian berita yang tidak benar itu disebut hoaks? Hoaks disampaikan dengan tujuan atau maksud jahat. Sengaja dibuat tidak benar beritanya demi tujuan yang negatif, misalnya, menyebarkan kepanikan atau ketakutan orang banyak, merusak nama baik seseorang di kalangan banyak orang, menebarkan ke mana-mana rasa kebencian. Dalam tindakan menyebarkan berita tidak benar itu ada yang menjadi korban.

Hoaks sesungguhnya bukan hal yang baru. Tercatat sudah ada pada tahun 1661, meskipun penyebarannya masih dari mulut ke mulut atau tertulis tangan dalam kertas. Perkembangan teknologi cetak abad ke-19 makin mempermudah dan memperluas penyebarannya. Berkat kemajuan teknologi informasi abad sekarang ini makin meningkat cepat dan meluas lagi penyebarannya, apalagi di Indonesia, yang pengguna internetnya terbesar ke-6 dunia. Pada tahun 2017 penggunanya mencapai 143,26 juta atau 54,6 persen total jumlah penduduk (262 juta).

Baca Juga:  Perubahan Ruang Publik: Fanatik Vs Logika

Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian. Menurut catatan Rhenald Kasali saat berbicara di ILC 26 Maret 2019: di antara 43.000 media daring (online) hanya 4% (148) yang ditangani oleh tenaga professional, yang dapat diandalkan untuk menganalisis dan menyaring berita sebelum diunggah.

Banyak aduan ke kementerian dilayangkan melalui e-mail mengenai berita hoaks. Jumlahnya mencapai 6.357 tahun 2016 dan melonjak menjadi 32.000 pada tahun 2017. Yang mampu mengadu ini adalah mereka yang sudah berliterasi digital. Namun, berapakah di antara pengguna internet di Indonesia – yang jumlahnya lebih dari separuh penduduk – yang sudah memiliki literasi digital? Berapakah yang tidak hanya dapat mengakses dan membaca berita di dunia maya saja, melainkan mampu lebih dari itu? Apakah yang terbanyak justru mereka yang dengan serta merta langsung memercayai dan menerima berita itu apa adanya, tanpa menyaringnya, dengan menganalisis dan mengevaluasinya?

Apabila begitu, bagaimana menangkalnya? Sejumlah negara berupaya membuat dasar hukum. Australia, misalnya, menerapkan denda 10 persen pendapatan global pada perusahaan medsos yang gagal bertindak cepat menghapus unggahan ujaran kekerasan dan kebencian. Pejabatnya bisa dipenjara sampai sepuluh tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin Maret 2019 menjerat penyebar hoaks di dunia maya dengan denda 400.000 rubel (Rp86,4 juta) (Kompas 6 April 2019, 1).

Bagaimana di Indonesia? Sudah ada beberapa UU yang dapat menjerat pelaku hoaks, misalnya, UU No. 11 (2008), Pasal 28 Ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Juga ada UU No. 40 (2008), UU No. 19 (2014), UU No. 19 (2016) Ps. 40 Ay. 2.

Baca Juga:  PHK karena Persekusi (Lawan !)

Pertanyaannya: sejauh mana pengenaan jeratan melalui KUHP ini berwibawa? Lebih dari itu, tersampaikankah ke khalayak jeratan-jeratan yang penjelasannya terbenam di antara sekian pasal di dalam beberapa UU terkait itu? Bagaimanakah upaya penyampaiannya ke publik dalam bahasa yang lebih sederhana, lebih pendek, mudah ditangkap dan langsung mengena, dalam bahasa yang tidak berupa rentetan kata yang panjang, yang memang harus begitu dalam “bahasa hukum”, seperti yang dicontohkan di atas?

Itu penanggulangan jangka pendek. Jangka panjangnya membangun keterampilan berpikir secara kritis pada setiap insan penutur bahasa Indonesia di seluruh Nusantara dan – untuk generasi muda kita – melalui pendidikan bahasa di ranah rumah dan sekolah.

Jangan-jangan bahasa di rumah dengan anak-anak semata-mata berupa orangtua berkata-kata dan anak mendengarkan, orangtua menyuruh-melarang dan anak diam tak berkata apa-apa. Jangan-jangan yang lebih dominan orangtua bertanya dan anak menjawab, tidak yang sebaliknya. Jangan-jangan kebanyakan anak di rumah kurang berkelimpahan dengan dialog atau diskusi. Kurang peluang interaksi: orangtua memancing anak mengeluarkan pendapat, lalu ini didengarkan, digali lebih dalam dan lanjut. Apabila begitu, ini tantangan orangtua: aktif mendengarkan, dengan sesekali menanggapi dan anak aktif berbicara – berbicara yang menuntut olah berpikir.

Bagaimana di sekolah? Bermiripankah dari jenjang dasar sampai menengah, juga di jenjang yang lebih tinggi? Dalam pelajaran membaca di sekolah, misalnya, setelah bacaan lazimnya ada daftar pertanyaan. Guru bertanya, siswa menjawab, untuk bukti bahwa mereka paham isi bacaan; padahal, uji pemahaman dapat pula berwujud siswa diminta bertanya tentang isi bacaan atau menyampaikan tanggapan. Hanya mereka yang memahami isi bacaan yang dapat bertanya dan memberikan tanggapan yang sesuai.

Tujuan lain bertanya juga untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Siswa yang sudah terampil bertanya dapat diajak untuk meningkat ke jenjang yang lebih tinggi lagi: mempertanyakan. Melalui keterampilan ini terbangunlah olah pikir yang kritis sehingga anak tidak langsung menyerap saja setiap informasi yang ditemui tetapi siap menanggapi setiap mereka disodori informasi.

Baca Juga:  Intimidasi di Car Free Day adalah Tindakan Barbar

Tantangan kita bersama membangun keterampilan berpikir kritis di antara kita. Tidak semata-mata terampil bertanya untuk mengejar pemerkayaan diri akan pelbagai pengetahuan. Lebih lanjut lagi kita bangun keterampilan mempertanyakan segala sesuatu – tidak asal menerima apa saja yang ada sebagaimana adanya. Dengan demikian, hoaks tidak lagi akan berdaya apa-apa. Hoaks akan tetap ada, tetapi tidak akan ada apa-apanya lagi.

Advertisement

Popular