Mendes dan Gubernur Jatim Bahas Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa 2020
Penulis: Serikat News
Jumat, 21 Februari 2020 - 14:25 WIB
SERIKATNEWS.COM – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan Rapat Kerja Percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa Tahun anggaran 2020 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/2/2020).
Pada kegiatan rapat kerja ini melibatkan bupati/walikota, sekretaris daerah kabupaten, kepala dinas PMD Kabupaten, Kepala BPKAD Kabupaten, kepala bagian hukum kabupaten, dan KPPN. Total peserta yang hadir diperkirakan berjumlah 173 orang.
Foto: Mugi/Kemendes PDTT
Pada kesempatan ini, Mendes Abdul Halim menekankan agar dana desa harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun desa.
“Dana Desa difokuskan untuk program Padat Karya Tunai Desa (PTKD), penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa dan penguatan ekonomi, tanpa melupakan infrastruktur,” tekan Mendes.
Adapun dana desa yang telah mulai dicairkan sejak Bulan Januari ini disalurkan melalui tiga tahap, yakni tahap I sebesar 40 persen, tahap II sebesar 40 persen, dan tahap III sebesar 20 persen.
JAKARTA – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mengajak seluruh elemen bangsa menghormati kewenangan konstitusional Presiden
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI
PROBOLINGGO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Probolinggo menggelar sarasehan dan diskusi publik bertema Sosialisme Islam dalam Pemikiran H.O.S.
PAMEKASAN – Paguyuban Pemuda Pamekasan mendeklarasikan dukungan terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming
JAKARTA – Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapan terkait gelombang kritik publik yang mengemuka setelah dirinya resmi ditunjuk sebagai anggota
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang berkedudukan langsung di bawah