SERIKATNEWS.COM – Warga Desa Gaman, Kecamatan Tarabintang, Kab. Humbahas tidak mendapat perhatian dari pemerintah, terutama di masa pandemi COVID-19 ini.

Berawal dari beberapa kali pengumuman penerima bantuan pemerintah program Bedah Rumah di Desa Gaman, nama yang menerima justru di luar dugaan.

Penerima bantuan justru orang-orang yang masih produktif kerja, punya mobil, dan kondisi rumah masih sangat layak dibandingkan rumah warga lain yang selayaknya mendapatkan bantuan.

Setelah dipertanyakan ke pihak pemerintah desa mengenai bantuan tidak tepat sasaran, jawaban pemerintah desa setempat adalah semua hasil ini atas kesepakatan dari Pemdes dan Dinas Tarukim.

Padahal janda dan duda yang sudah tidak produktif kerja dan menempati  rumah kumuh dan layak untuk dibangun, justru diabaikan. Seolah-olah pemerintah melihat sebelah mata dan tebang pilih dalam hal menyalurkan bantuan.

Berdasarkan keterangan dari salah seorang warga Desa Gaman, Kecamatan Tarabintang, Kab. Humbahas yakni G. Simbolon mengatakan bahwa selama ini tidak pernah mendapat bantuan dari Pemdes.

Menurutnya, pada tahun 2017 pernah meminta bantuan beras ke pemerintah desa, tapi Pemdes menjawab bahwa atas nama G. Simbolon tidak bisa menerima bantuan pemerintah lagi, karena sudah lepas tanggungan anak.

Hal yang sama juga dirasakan beberapa janda yang sudah lansia di Desa Gaman. Mereka tak tersentuh bantuan dari pemerintah, baik bantuan berupa bedah rumah maupun bantuan beras untuk orang miskin.

Dalam hal ini, salah satu pemuda Humbang Hasundutan yang juga tergabung dalam KPPHumbahas, Marhaen Simbolon mempertanyakan  pengawasan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam hal pemberian bantuan agar tepat sasaran.

Menurutnya, kondisi ini sangat bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia yakni UUD 1945, yang menekankan kepada tanggung jawab negara untuk menyejahterakan dan memberi kehidupan yang layak kepada seluruh warga negaranya.

“Lalu di mana peran DPRD Humbahas dan Dinas terkait dalam mengawasi persoalan bantuan yang tidak tepat sasaran ini? Yang jelas, fakta di lapangan gagal dalam melakukan validasi data yg tepat dan akurat,” ungkap Marhaen Simbolon.

Marhaen menuturkan bahwa ada tindakan yang menghilangkan nama dari daftar penerima bantuan, padahal di data Kemensos telah terdata. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum dalam pelayanan publik atau maladministrasi.

Marhaen yang juga salah satu putera PAPATAR (Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang) tersebut juga mengeluhkan perhatian pemerintah yang kurang selama ini. Bahkan, kepemimpinan Bupati Humbahas periode berjalan ini, dinilai sama sekali tidak memberi kemajuan untuk Papatar.

Adapun para wakil rakyat mewakili 3 kecamatan tersebut yang duduk di DPRD Humbahas tidak memberi dampak perubahan terhadap 3 kecamatan itu.

“Seakan tutup mata, padahal ketika masa pemilu banyak sekali janji-janji manis untuk mengambil suara rakyat di Papatar ini,” pungkasnya.

Ilyas Mahpu

https://serikatnews.com/