Connect with us

Sosial

Tiga Kementerian Lakukan Upaya Percepatan Bansos

Published

on

© Istimewa

SERIKATNEWS.COM – Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota.

Menteri Sosial, Juliari P. Batubara mengatakan, dengan SKB ini diharapkan kualitas pemutakhiran data makin baik dan program penanganan kemiskinan makin tepat sasaran.

“Saya menyambut baik diterbitkannya SKB ini. Selama ini masih ada masalah pemutakhiran data yang menjadi tantangan dalam penyaluran berbagai bantuan untuk penerima manfaat. Ada istilah bantuan sosial ‘kurang tepat sasaran’ ini karena proses pemutakhiran data belum berjalan optimal,” ujar Mensos Juliari di Jakarta, Minggu (9/8/2020).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemutakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Hal ini termuat pada pasal 8, 9, dan 10 UU No. 13/2011 yang pada intinya mengamanatkan, pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Misalnya pada pasal 8 disebutkan bahwa verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

“Jadi memang Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung. Kementerian Sosial tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah. Masalahnya, masih ada pemerintah kabupaten/kota yang kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran,” katanya.

Di lain pihak, Kementerian Sosial tidak memiliki kewenangan langsung memberikan instruksi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Oleh sebab itu, dengan kewenangan yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, diharapkan lebih efektif memacu dan meningkatkan keaktifan kabupaten/kota dalam proses pemutakhiran data.

Dalam SKB diatur bahwa pemutakhiran DTKS merupakan kebijakan strategis sebagai upaya agar program penurunan jumlah penduduk miskin lebih tepat sasaran. Pemutakhiran data dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Baca Juga:  Paus Fransiskus: Kita Harus Kembali Ke Akar Keberadaan Kita Sebagai Saudara

Terkait kewenangan kementerian, disebutkan dalam Keputusan Bersama ini secara garis besar bahwa tugas dan fungsi Kementerian Sosial adalah menyiapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data awal pemutakhiran data, menyiapkan sistem pemutakhiran DTKS melalui SIKS-NG, menetapkan DTKS hasil pemutakhiran yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan menyampaikan penetapan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

Tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri menyampaikan surat edaran kepada seluruh Kepala Daerah untuk segera melakukan pemutakhiran DTKS sesuai dengan Permensos Pengelolaan Data dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemadanan DTKS dengan Nomor Induk Kependudukan.

Adapun tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di antaranya melakukan evaluasi terhadap pemutakhiran DTKS dan mendorong Pemerintah Daerah melalui kebijakan pengenaan sanksi terhadap penyaluran dana transfer umum dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

“Jadi dalam SKB ini diatur pemberian sanksi terhadap penyaluran dana transfer umum bagi pemda yang tidak aktif memperbarui data,” kata Mensos.

Advertisement
Advertisement

Terkini

Ekonomi2 jam ago

Dukung Pertamina, PP KAMMI Dorong Indonesia Gunakan BBM Ramah Lingkungan

SERIKATNEWS– Pengurus Pusat (PP) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melalui Pjs Ketua Umum Periode 2019-2021 Susanto Triyogo menyambut baik...

Sosial20 jam ago

Tiga Ciri Desa yang Berpotensi Maju

SERIKATNEWS.COM – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi memaparkan tiga ciri desa yang...

Info Kesehatan20 jam ago

Acuan Pemeriksaan Kesehatan Adalah Tes Swab, Bukan Pernyataan Sembuh Usai Isolasi Saja

SERIKATNEWS.COM – Pengumuman dari Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting, menyebut masih ada 13 jumlah calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang...

Sosial20 jam ago

Kasus Covid-19 di Yogyakarta Bertambah 67 Orang

SERIKATNEWS.COM – Kasus pasien Covid-19 di Yogyakarta bertambah 67 orang, sehingga total pasien keseluruhan menjadi 2.312 orang. “Hasil pemeriksaan laboratorium...

Politik1 hari ago

Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi Membawa 4 Tuntutan di Kantor KPU Sumbar

SERIKATNEWS.COM – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) didatangi oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi pemuda peduli...

Sosial1 hari ago

Petugas Melakukan 834.771 Kali Penindakan dalam Operasi Yustisi

SERIKATNEWS.COM – Data dari Operasi Yustisi telah menunjukkan bahwa masyarAkat masih banyak yang lalai dalam mencegah terjadinya persebaran Covid-19. “Selama...

Hukum2 hari ago

PP PMKRI Ajukan Judicial Review Tentang Mineral dan Batubara ke Mahkamah Konstitusi RI

SERIKATNEWS.COM – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2020-2022 resmi mendaftarkan gugatan Judicial Review UU Nomor...

Populer