Connect with us

Opini

Ada Pelajaran Kenegarawanan di Balik Penganugerahan Bintang Mahaputra

Published

on

Pemberian Bintang Mahaputra Nararya kepada Fadli dan Fahri © Tempo

Tanggapan atas kontroversi pemberian bintang Mahaputra untuk Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Pemberian Bintang Mahaputra Nararya kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah masih menimbulkan polemik. Tetapi, apa motif Presiden Jokowi memberikan penghormatan kepada kedua figur kontroversial itu? Mungkin saja Jokowi ingin membangun legacy sebagai negarawan yang menghormati kawan dan lawan politik. Jokowi ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu memisahkan antara urusan politik dengan urusan negara. Melalui peristiwa ini, Jokowi sedang memberikan contoh agar kita membedakan antara perbedaan pandangan politik dengan urusan negara.

Saat muncul kabar bahwa Fadli Zon dan Fahri Hamzah akan mendapatkan Bintang Mahaputra Nararya, memang membuat publik terkejut dan membuat geger dunia maya. Ada yang tidak percaya, bahkan seolah “menggugat” pemberian penghargaan yang cukup prestisius itu. Dalam benak publik, sedikitnya ada dua hal yaitu pertama mempertanyakan apa jasa yang luar biasa dari kedua politisi tersebut. Hal kedua adalah menghubungkan dengan sikap “nyinyir” kedua politisi itu khususnya terhadap pemerintahan Jokowi.

Soal penilaian jasa Fadli dan Fahri tentu sudah melalui sejumlah pertimbangan. Salah satunya mungkin dilihat dari pengabdiannya ketika mereka menjadi pejabat negara, yaitu wakil ketua DPR, dan sebagai wakil rakyat. Terkait sikap kritis kedua sosok tersebut terhadap Jokowi dan pemerintah atau sikapnya yang sering nyinyir merupakan persoalan tersendiri yang tidak otomatis menegasikan jasa-jasanya pada saat menjadi abdi negara. Perlu dibedakan antara sikap politik (kepentingan partai) dengan sikap kenegaraan. Perdebatan soal penganugerahan bintang jasa kehormatan tidak hanya terjadi kali ini. Bahkan tak jarang penganugerahan gelar pahlawan juga kerap mengundang perdebatan, pro dan kontra. Ada yang menilai layak dan ada yang menilai tidak layak dengan pelbagai pertimbangan dan alasan.

Baca Juga:  Pergeseran Solidaritas Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

Pemberian Bintang Mahaputra Nararya kepada Fadli dan Fahri pun menimbulkan kontroversi. Tapi pemberian penghargaan tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Kini Fahri Hamzah dan Fadli Zon sudah menerima Bintang Mahaputra Nararya. Biarlah rakyat yang menilai. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Pertanyaan yang muncul di benak publik sekarang adalah bagaimana sikap Fadli Zon dan Fahri Hamzah setelah mendapat penghargaan prestisius tersebut. Apakah masih nyinyir? Masih akan kritis terhadap Jokowi dan pemerintah?

Menjawab pertanyaan ini kita perlu membedakan antara nyinyir dan kritis. Nyinyir dan kritis sama-sama merupakan kata sifat. Kata “nyinyir” menurut KBBI adalah mengulang-ulang perintah atau permintaan; nyenyeh; cerewet. Sedangkan makna “kritis” di bagian makna ke 2, menurut KBBI dapat diartikan bersifat tidak lekas percaya; bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan; tajam dalam penganalisisan. Oleh karena itu, nyinyir belum tentu kritis, dan kritis belum tentu nyinyir. Ada orang yang sekadar nyinyir tapi substansinya tidak mengandung unsur kritik. Ada juga orang yang kritis terhadap suatu masalah tetapi belum tentu nyinyir. Nah, Fadli Zon dan Fahri Hamzah ini dinilai publik memiliki kemiripan gaya berkomunikasi di ruang publik. Keduanya sama-sama suka nyinyir, sama-sama memiliki sifat kritis.

Masalahnya, jika nyinyir itu sudah menjadi watak dan tabiat, maka sulit untuk mengubah. Beda jika sifat nyinyir tersebut hanya sekadar tuntutan peran seorang aktor politik atau sinetron/film. Nah di sini perlu diuji, apakah kenyinyiran Fadli dan Fahri ini watak atau sekadar peran. Mungkin waktu yang akan menentukan.

Soal sikap kritis, justru baik untuk membangun demokrasi yang sehat. Pemerintahan dalam negara demokrasi perlu check and balances. Namun, yang perlu diperbaiki adalah cara-cara kritik yang kerap melampaui makna kritik itu sendiri. Kritik beda dengan caci maki. Kritik beda dengan fitnah. Maka dari itu, saatnya sekarang mengubah paradigma kritik destruktif menjadi kritik konstruktif agar energi demokrasi menjadi positif untuk memajukan bangsa dan negara yang penuh dengan tantangan.

Baca Juga:  Quick Count, Bisa Dipercayakah?

 

Advertisement
Advertisement

Terkini

Politik8 jam ago

RUU Pemilu Ciptakan Elektoral Sehat dan Murah

SERIKATNEWS.COM – Komisi II DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) bisa diselesaikan pada pertengahan 2021. Harapannya RUU...

Politik14 jam ago

Edhy Prabowo Ditangkap, Luhut Pengganti Sementara Jabatannya

SERIKATNEWS.COM – Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi ad interim Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal...

News21 jam ago

Sayangkan Demo Vandal, Ketua PP Jaktim: UU Ciptaker Penting Demi Majukan Iklim Investasi

SERIKATNEWS– Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Jakarta Timur menggelar kegiatan seminar online bertajuk “Undang-Undang Cipta Kerja dan Polemik Demonstrasi...

News21 jam ago

Generasi Muda Ka’bah Yogyakarta Deklarasi Dukung Suharso Munoarfa Jadi Ketum PPP

SERIKATNEWS– Keluarga besar Generasi Muda Ka’bah Wilayah D.I Yogyakarta mendeklarasikan dukungan kepada H. Suharso Monoarfa menjadi Ketua Umum PPP periode...

Hukum1 hari ago

KPK Resmi Tetapkan Edhy Prabowo sebagai Tersangka Suap

SERIKATNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus suap. KPK menyita...

Hukum2 hari ago

Diduga Korupsi Ekspor Benur, Edhy Prabowo Ditangkap

SERIKATNEWS.COM – Penyidik senior KPK Novel Baswedan turun tangan dalam aksi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo. Dalam...

News2 hari ago

Projo: Jangan Takut Memilih di Pilkada 2020, Taati Protokol Covid-19

SERIKATNEWS.COM – DPP Projo menyerukan kepada masyarakat agar menyambut Pilkada 2020 dengan bersemangat. Sekretaris Jenderal DPP Projo Handoko mengatakan masyarakat...

Populer

%d blogger menyukai ini: