SUMENEP – Kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram di sejumlah wilayah pedesaan utamanya di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep kembali menuai sorotan. Kali ini, salah satu aktivis pemuda, Sudirman, angkat bicara dan mendesak pemerintah daerah khususnya Bagian Perekonomian untuk turun langsung ke lapangan guna meninjau kondisi distribusi gas yang disebut-sebut berjalan normal.

Pernyataan tersebut merespons klaim dari Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Sumenep, Dadang Dedy Iskandar yang dalam beberapa platform media menyebut bahwa distribusi gas elpiji 3 kg di Sumenep berjalan lancar dan tidak ada kelangkaan.

“Pernyataan itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Faktanya hari ini, tabung gas 3 kg sulit didapat dan harganya melonjak tinggi,” ujar Sudirman, Jumat (13/6/2025).

Sudirman menyebut, sebelum Hari Raya Iduladha, harga gas 3 kg di tingkat pangkalan masih berkisar antara Rp18.000 hingga Rp20.000. Namun pasca lebaran, harga melonjak menjadi Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung dengan ketersediaan yang semakin terbatas.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pernyataan pemerintah dan situasi riil di masyarakat. Ia menilai, pemerintah daerah, terutama pihak yang berwenang dalam pengawasan distribusi energi bersubsidi, harus bertanggung jawab atas pernyataan yang telah disampaikan kepada publik.

“Jika memang distribusi berjalan normal, seharusnya masyarakat tidak perlu keliling ke belasan pengecer hanya untuk mendapatkan satu tabung gas,” tegasnya.

Tak hanya itu, Sudirman juga menagih janji Pemkab Sumenep yang sebelumnya menyatakan akan memberi sanksi kepada agen atau sub agen yang menjual gas di atas harga eceran tertinggi (HET). Dalam beberapa pernyataan resmi, Pemkab sempat menyatakan akan melaporkan pelanggaran tersebut ke Pertamina, dengan sanksi pencabutan kuota LPG.

Namun, hingga saat ini, menurut Sudirman, belum ada tindakan konkret yang terlihat di lapangan. “Ini bukan soal narasi di media, tapi soal tindakan nyata. Jangan sampai sanksi hanya dijadikan janji tanpa realisasi,” kata dia.

Lebih lanjut, Sudirman juga mempertanyakan apakah pernyataan “distribusi aman” yang dikeluarkan pemerintah hanya berdasar pada persetujuan permohonan tambahan distribusi sebanyak 3.000 tabung gas 3 kg yang telah disetujui sebelumnya.

“Kalau benar hanya berdasar tambahan distribusi itu tetapi tidak turun langsung ke masyarakat untuk memantau, itu sangat disayangkan. Pemerintah seharusnya hadir, mendengar langsung jeritan warga,” ujarnya.

Ia pun mendesak Pemkab Sumenep agar segera menurunkan tim ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran laporan warga terkait kelangkaan dan harga gas elpiji yang melambung tinggi.

“Kelangkaan gas ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial. Warga kecil sangat terdampak. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya memberikan pernyataan dari balik meja,” pungkasnya.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar saat dikonfirmasi Serikat-News belum merespons hingga berita ini diterbitkan.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur