Connect with us

News

APJII Tekankan Pemerintah Berikan Keringanan Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

SERIKATNEWS.COM – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendukung penuh upaya pemerintah mengatasi masifnya penyebaran virus corona (Covid-19).

APJII menilai sektor industri telekomunikasi saat ini memiliki peranan yang cukup penting di tengah mewabahnya virus corona. Pasalnya, pasca imbauan physical distancing, tentunya kebutuhan akan layanan internet terus meningkat.

Ketua Umum APJII, Jamalul Izza mengatakan bahwa sektor telekomunikasi memegang peranan penting dalam mendukung kebijakan pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk belajar dan bekerja dari rumah.

“APJII berharap pemerintah perlu memikirkan industri telekomunikasi untuk mendapatkan paket kebijakan insentif pajak tersebut. Terlebih di situasi pandemi Covid-19 ini, sektor telekomunikasi memiliki peranan yang tak kalah penting,” kata Jamalul Izza di Jakarta, Rabu (25/3/2020).

Dia pun menegaskan bahwa APJII cukup mengapresiasi pemerintah yang menyiapkan Paket Kebijakan Insentif Pajak untuk 19 bidang usaha. Namun, dengan kondisi seperti sekarang ini, semestinya industri telekomunikasi juga mendapatkan keringanan yang sama.

“Dalam konteks APJII, dukungan kepada pemerintah terkait dengan pandemic Covid-19 ini adalah mengoptimalkan sumber daya yakni Indonesia Internet Exchange (IIX). APJII memiliki 14 IIX yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

APJII pun mengaku telah mengirimkan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yang di dalamnya termuat permohonan agar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mempertimbangkan agar seluruh perusahaan Internet Service Provider (ISP) mendapatkan insentif atau fasilitas perpajakan yang dapat diberikan pemerintah.

“Hal ini semata-mata agar perusahaan ISP bisa terus beroperasi dalam situasi seperti ini serta senantiasa dapat terus membantu dalam menyediakan akses dan infrastruktur dalam mendukung arahan Pemerintah,” imbuh Jamal.

Untuk diketahui, saat ini dalam kondisi apa pun sektor telekomunikasi dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa BHP 0,5 persen dan kontribusi USO 1,25 persen yang masing-masing diperhitungkan dari pendapatan kotor.

Advertisement

Popular