BPN Tak Percaya Hasil Pemilu, Projo: Konsisten Dong!

14

SERIKATNEWS.COM – Projo mendorong Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menarik seluruh anggota Dewan mereka yang ada di DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota. Dorongan ini merupakan suatu tanggapan terhadap pernyataan BPN Prabowo-Sandi yang ingin menarik saksi penghitungan suara Pemilu 2019 yang ada di KPU pusat hingga kabupaten/kota.

“Mereka (BPN Prabowo-Sandiaga) mau tarik semua saksi. Kita dorong saja tarik anggota Dewannya,” kata Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, Rabu (15/5/2019).

Budi mengaku tidak bisa memahami pemikiran BPN Prabowo-Sandi yang tidak percaya pada penghitungan suara yang dilakukan KPU. Budi menanyakan, kalau BPN Prabowo-Sandi tak percaya pada KPU, mengapa masih mengikuti Pemilu 2019? Ia juga mengingatkan soal penyelenggara pemilu yang komisionernya maupun segala bentuk kebijakannya harus dibahas di DPR bersama fraksi-fraksi perwakilan partai, termasuk koalisi Prabowo-Sandi.

“Kalau nggak percaya KPU dan Bawaslu, ngapain ikut pemilu? Ingat, KPU dan Bawaslu itu dibentuk dan bekerja sesuai amanat undang-undang. Para personelnya pun diseleksi dan dipilih oleh aspirasi peserta pemilu, yaitu parpol. Kok nggak percaya sama produk yang Anda buat sendiri? Logikanya lucu,” ujar Budi.

Kemudian Budi menantang BPN Prabowo-Sandi untuk menarik anggota Dewan mereka yang berada di DPR hingga DPRD kabupaten/kota. Dia meminta kubu Prabowo-Sandi konsisten.

“Kalau nggak percaya sama KPU dan produk politiknya, berani nggak menginstruksikan menarik semua anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Berani nggak? Harus konsisten dong. Jangan parsial, jangan banci,” jelasnya.

Projo menyarankan BPN Prabowo-Sandi menunggu pengumuman pemenang Pilpres 2019 yang akan dibacakan pada 22 Mei 2019. Jika menilai ada kecurangan, Budi menyarankan untuk mengajukan gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau ada bukti kecurangan, ajukan saja ke MK bersama bukti-buktinya. Kan ada mekanisme hukum hingga 28 Juni 2019. Jangan teriak-teriak curang tapi tanpa bukti. Fitnah itu namanya. Tapi kalau nggak percaya MK, mau percaya siapa lagi? Negara kita kan negara hukum,” imbuh Budi.

Baca Juga:  Indonesia Tidak Butuh Pinjaman IMF

“Nanti kalau nggak percaya MK, bisa-bisa nggak percaya sama sistem hukum dan ujungnya nggak percaya negara. Lalu mau bubarin NKRI? Ini agenda siapa? Ingat, NKRI itu berdiri dengan pengorbanan jutaan nyawa pahlawan kusuma bangsa,” tegasnya.