Era Baru Transformasi Perekonomian Indonesia

142

Kebijakan Struktural Topang Keberhasilan Transformasi Perekonomian Indonesia

Kebijakan struktural menjadi salah satu penopang berhasilnya transformasi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Transformasi struktural ekonomi yang diinginkan tentu saja ke arah positif, yang didasari pada tujuan dari peningkatan ekonomi dan pembangunan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Transformasi ekonomi merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan perekonomian wilayah. Jika terjadi proses transformasi ekonomi, maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pembangunan ekonomi dan perlu pengembangan lebih lanjut, tentunya beradaptasi dengan era perkembangan zaman yang pesat.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyukseskan implementasi kebijakan struktural, di antaranya pengembangan ekonomi harus sesuai dengan potensi di daerah tersebut, dan dapat dilakukan pada beberapa sektor, seperti memperkuat konektivitas antar daerah, pemerataan akses pendidikan, pelatihan vokasi, kesempatan kerja dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perlunya reformasi ini untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta perbaikan iklim investasi.

Tingkatkan Transformasi Industri, “Making Indonesia 4.0”

Penguatan transformasi ekonomi di Indonesia tentunya melibatkan industrialisasi dan diversifikasi ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi, Indonesia sedang menuju digitalisasi industri melalui program “Making Indonesia 4.0”,  dengan harapan dapat meningkatkan transformasi industri menjadi lebih bernilai guna dan berteknologi tinggi. Adapun transformasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga salah satu area penting yang perlu diperkuat. Untuk mentransformasi kualitas manusia Indonesia harus dilakukan dengan berkelanjutan dan kepemimpinan yang kuat dari atas.

Pembangunan Infrastruktur sebagai Warisan dan Investasi untuk Masa Depan

Seirama dengan pemerintahan Presiden Jokowi yang lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur, di saat yang sama pemerintah juga menyiapkan SDM berkualitas dengan berbagai cara. Pemerataan ekonomi yang dilakukan pemerintah lewat pembangunan infrastruktur, semata-mata dilakukan karena ingin menciptakan ekonomi yang adil. Dengan demikian, saya meyakini apa yang dilakukan pemerintah saat ini bisa menjadi warisan terbesar yang bisa dirasakan masyarakat dalam 25 tahun mendatang.

Baca Juga:  Pemuda dan Eksistensi Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045

Pemerataan Ekonomi Hingga ke Desa

Berbicara terkait pemerataan ekonomi hingga ke desa-desa, maka perlu perhatian khusus dalam merespons kondisi dan permasalahan masyarakat desa yang sangat spesifik di masing-masing wilayah. Perlu dibangun strategi pemberdayaan masyarakat desa yang mampu mendorong terwujudnya konsep desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah dengan model pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan dan regulasi yang memihak. Calon presiden nomor urut 01 sekaligus petahana, Bapak Joko Widodo telah menggelontorkan uang sebesar Rp187,7 triliun untuk anggaran dana desa selama beliau menjabat sejak tahun 2014. Dana tersebut digunakan untuk membangun beberapa infrastruktur penunjang desa. Dana desa juga dialokasikan untuk membangun pasar desa yang sangat bermanfaat bagi petani dan nelayan setempat. Desa akan mandiri jika masyarakatnya turut serta terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan, di mana dalam UU Desa beserta PP, Permendagri, dan Permen Desa & PDT sudah diberlakukan secara formal sejak tahun anggaran 2015. Adapun pemberlakuan UU dan peraturan tersebut mendorong dan menuntut kemandirian desa untuk diwujudkan.

Stabilkan Ekonomi di Tengah Tantangan Ekonomi Global

Seiring dengan adanya dinamika ekonomi global yang kerap menjadi faktor eksternal tentunya juga menjadi tantangan ekonomi tersendiri yang harus dibenahi dengan langkah taktis strategis. Kunci sukses Indonesia untuk lolos dari ketidakpastian global adalah sinergi dan harmonisasi antara fiskal dan moneter, bauran kebijakan yang tepat antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Kementerian Koordinator bidang Perekonomian untuk terus dapat menjaga perekonomian Indonesia bisa tetap stabil di tengah gejolak ekonomi dunia.

Kawal Transformasi Perekonomian Indonesia

Oleh sebab itu, ada enam hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam mengawal Transformasi Perekonomian Indonesia, yaitu:

Baca Juga:  Dialektika Strategi “Dorongan Besar” vs Strategi “Etok-Etok”

1. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan pengelolaan fiskal yang baik
2. Pencapaian makro ekonomi nasional
3. Kemandirian ekonomi
4. Keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adanya kesetaraan pendidikan dan lapangan kerja mulai dari kota hingga desa
5. Mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah hingga di tingkat daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru
6. Melanjutkan arah kebijakan makroprudensial yang akomodatif

Sebab, tujuan utama pembangunan yang baik untuk suatu negara adalah pembangunan yang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Salam dan Semangat Juang, MAJU TERUS PANTANG MUNDUR!