JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melayangkan kritik keras terhadap langkah PT Pertamina yang mengumumkan kenaikan harga BBM Pertamax dan Pertamax Green secara mendadak pada Rabu, 10 Juni 2026. Kebijakan ini dinilai tidak transparan, membebani kelompok masyarakat kelas menengah, serta berpotensi memicu perpindahan massal konsumen ke BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menyatakan masyarakat merasa terkejut atas pengumuman yang tiba-tiba ini karena dilakukan tanpa adanya masa transisi yang memadai bagi konsumen. “YLKI menyesalkan pengumuman kenaikan harga yang dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan yang memadai kepada masyarakat. Sebagai produk yang digunakan secara luas, perubahan harga seharusnya disampaikan lebih transparan,” ujar Rio dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Menurut YLKI, meskipun harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar yang berlaku, hak konsumen untuk mendapatkan informasi secara jelas tidak boleh diabaikan begitu saja. Kenaikan yang diumumkan secara mendadak ini dianggap menyulitkan masyarakat dalam menyesuaikan keputusan ekonomi mereka.

Dampak yang paling mengkhawatirkan dari kebijakan ini adalah potensi terjadinya migrasi besar-besaran konsumen Pertamax ke Pertalite. YLKI menilai hal tersebut berisiko menciptakan lonjakan permintaan, antrean panjang di SPBU, hingga kelangkaan BBM bersubsidi di lapangan.

“Jangan sampai masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM subsidi justru menjadi pihak paling dirugikan,” kata Rio menegaskan.

Kelas Menengah Paling Terdampak

Rio menjelaskan bahwa beban ekonomi terbesar dari kenaikan harga ini akan ditanggung oleh kelompok masyarakat kelas menengah. Kelompok ini berada di posisi yang tidak menerima subsidi, namun harus menanggung beban kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang.

“Kelompok masyarakat kelas menengah menjadi kelompok yang paling terdampak karena tidak menikmati subsidi BBM namun harus menanggung kenaikan biaya energi,” tuturnya.

Merespons situasi ini, YLKI mendesak Pertamina bersama pemerintah untuk membuka formula harga BBM secara rinci kepada publik. Selain itu, mereka juga diminta segera mengantisipasi potensi lonjakan antrean Pertalite dan memastikan kenaikan harga ini diikuti dengan peningkatan kualitas layanan di SPBU, seperti akurasi takaran serta keandalan distribusi.

Ke depannya, YLKI mendorong dibentuknya standar pemberitahuan publik yang lebih terukur untuk setiap penyesuaian harga barang strategis yang berdampak luas. “YLKI mendorong adanya standar pemberitahuan yang lebih transparan dan terukur untuk setiap penyesuaian harga yang berdampak luas terhadap masyarakat, sehingga hak konsumen atas informasi dapat terlindungi dengan lebih baik,” pungkas Rio.