Connect with us

Opini

Gibran Rakabuming dan Praktik Politik Dinasti di Pilkada 2020

Published

on

© Riau Pos

Fenomena dinasti politik atau politik dinasti lagi-lagi menjadi isu yang hangat menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 (Pilkada 2020). Terlebih lagi pencalonan anak Presiden RI Jokowi Dodo (Jokowi) yaitu Gibran Rakabuming di Pilkada Solo yang dianggap menambah fenomena rentetan politik dinasti di Indonesia. Sebagian pihak menganggap bahwa Presiden Jokowi akan membangun politik dinasti untuk keluarganya.

Nantinya pelaksanaan Pilkada 2020 akan dijadwalkan pada 9 Desember 2020 mendatang, sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Terdapat macam background atau latar belakang calon kepala daerah di kontestan Pilkada 2020, menarik dibahas di Pilkada 2020 mengenai latar belakang calon kepala daerah yang berlatar belakang dari anak, adik, kakak, menantu, dan suami/istri penguasa pemerintah atau petahana. Pencalonan yang berlatar belakang seperti ini biasanya disebut dengan “politik dinasti”.

Pemahaman sederhana mengenai politik dinasti adalah sebuah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan oleh pemegang kekuasaan sebelumnya, kemudian kekuasaan tersebut diwariskan atau diturunkan kepada orang lain yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Strategi politik dinasti biasanya dilakukan dengan berbagai cara apa pun, yang terpenting pemegang kekuasaan selanjutnya memiliki hubungan keluarga dari pemegang kekuasaan sebelumnya.

Praktik Politik Dinasti di Pilkada 2020

Mulai dari anak Presiden Indonesia Jokowi yaitu Gibran Rakabuming di Pilkada kota Solo, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin Siti Nur Azizah di Pilkada Tanggerang Selatan, kemudian tidak ketinggalan menantu Jokowi yaitu Bobby Nasution di Pilkada Medan.

Selain nama-nama di atas, terdapat juga anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramono (Pilkada Kediri), istri Bupati Banyuwangi Azwar Annas, Ipuk Fiestiandani (Pilkada Banyuwangi), istri Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, Eva Dwiana (Pilkada Bandar Lampung), adik Mentan Syahrul Yasin Limpo, Irman Yasin Limpo (Pilkada Makassar), dan masih banyak yang lain lagi.

Baca Juga:  Quick Count, Bisa Dipercayakah?

Faktor Penyebab dan Dampak Politik Dinasti

Terdapat 2 (dua) faktor utama penyebab masih maraknya praktik politik dinasti di Indonesia. Faktor yang pertama dapat ditinjau dari perspektif hukum. Bila mengulik ke belakang sejak pertama kali Pilkada serentak pada tahun 2015 di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) selaku payung hukum Pilkada, sebelumnya pernah mengatur larangan politik dinasti dalam Pasal 7 Huruf R, tapi sayangnya pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Uji Materiel UU Pilkada dalam putusan bernomor 33/PUU-XIII/2015. MK menganggap Pasal 7 Huruf R bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam bagian tentang hak asasi manusia (HAM).

Tidak adanya aturan atau regulasi politik dinasti dianggap salah satu faktor yang menyebabkan masih maraknya praktik-praktik politik dinasti di Indonesia. Padahal jika di analis dalam kacamata hukum secara komprehensif, alasan MK menjadikan HAM atau hak asasi sebagai dalil untuk membatalkan Pasal 7 Huruf R dirasa kurang tepat. Dalam HAM terdapat derogasi (pembatasan/pengecualian), HAM dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam ilmu hukum, terdapat beberapa sifat hukum yaitu melindungi dan mengatur. Dari sifat tersebut bila dianalisis secara komprehensif memiliki korelasi dengan aturan atau regulasi politik dinasti. Adanya jaminan HAM tidak terlepas dari adanya hukum yang  melindungi manusia, sebagaimana adagium “ubi societas ibi justicia”, di mana ada masyarakat/manusia di situ ada hukum. Hukum dan HAM tidak dapat dipisahkan, ketika ada hak asasi manusia yang harus dilindungi, maka peran hukum ikut serta di dalamnya.

Memang benar jaminan kebebasan untuk dipilih dan memilih adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1), dan Pasal 28 D Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, tetapi harus pula dibarengi dengan adanya pembatasan kekuasaan hal tersebut sebagai ikhtiar untuk terwujudnya demokrasi Indonesia yang berintegritas.

Baca Juga:  Jangan Hanya Berisik Di Medsos!

Hukum bersifat mengatur dapat dimaknai dalam tata aturan untuk mengatur negara agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Tujuan negara Indonesia dalam UUD NRI 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, tapi nyatanya politik dinasti sering menimbulkan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), dan oligarki yang hal tersebut bertentangan dengan tujuan negara Indonesia.

Faktor yang kedua dapat ditinjau dari perspektif politik. Politik erat kaitannya dengan kekuasaan, dalam politik dinasti strategi untuk mendapatkan kekuasaan biasanya menggunakan sistem politik nepotisme dan politik praktis. Nepotisme terjadi tidak hanya ketika penguasa memegang kekuasaan, untuk politik dinasti nepotisme terjadi pada saat konvensi dalam menentukan calon pemegang kekuasaan selanjutnya. Di era demokrasi Pilkada saat ini, bakal calon kepala daerah haruslah memiliki perahu politik (partai politik) untuk mencapai kekuasaan atau jabatan, ketika konvensi partai politik untuk menentukan calon kepala daerah terjadilah nepotisme dengan cara memilih berdasarkan hubungan dan kroni-kroninya.

Politik praktis adalah kegiatan politik yang berhubungan langsung dengan perjuangan merebut dan mempertahankan kekuasaan politik, merebut dan mempertahankan kekuasaan tersebut dengan cara instan dan mudah. Politik praktis dalam politik dinasti di Pilkada biasanya memanfaatkan keinstanan dan kemudahan dengan cara, semisalnya memanfaatkan kenamaan popularitas pemegang kekuasaan sebelumnya untuk merebut atau melanjutkan kekuasaan selanjutnya.

Korupsi dan oligarki adalah sebagian dari dampak dinasti politik. Beberapa kasus korupsi di daerah yang mengemuka justru terkait dengan politik dinasti, semisalnya politik dinasti di Provinsi Banten yang dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah bersama keluarganya. Selain korupsi, oligarki juga sering terjadi ketika politik dinasti memegang kekuasaan dengan kekuasaannya kepala daerah sering menjelma menjadi kerajaan kecil, semisalnya pimpinan-pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di isi oleh keluarga atau kroni-kroninya.

Baca Juga:  Belajar Peka (Tafsir Tematik QS:2 ayat 8-12)

Hak untuk dipilih dan memilih adalah setiap warga negara, tak terkecuali Gibran Rakabuming anak seorang presiden untuk dipilih. Tetapi patut untuk kita sepakati bahwa politik dinasti menimbulkan banyak efek negatif, terlebih politik dinasti identik dengan monarki atau kerajaan, sedangkan Indonesia adalah sistem pemerintahan yang demokrasi. Jika praktik politik dinasti terus menerus menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi dan mencederai sistem pemerintahan demokrasi Indonesia yang bertujuan good governance.

Kuncinya untuk meretas politik dinasti ada ditangan pemilih (masyarakat). Masyarakat perlu pendidikan politik dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai dampak dari politik dinasti, masyarakat cerdas memilih dengan memilih calon yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, dan integritas demi kemaslahatan daerah.

Advertisement
Advertisement

Terkini

Hukum4 jam ago

KPK Resmi Tetapkan Edhy Prabowo sebagai Tersangka Suap

SERIKATNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus suap. KPK menyita...

Hukum13 jam ago

Diduga Korupsi Ekspor Benur, Edhy Prabowo Ditangkap

SERIKATNEWS.COM – Penyidik senior KPK Novel Baswedan turun tangan dalam aksi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo. Dalam...

News15 jam ago

Projo: Jangan Takut Memilih di Pilkada 2020, Taati Protokol Covid-19

SERIKATNEWS.COM – DPP Projo menyerukan kepada masyarakat agar menyambut Pilkada 2020 dengan bersemangat. Sekretaris Jenderal DPP Projo Handoko mengatakan masyarakat...

Peristiwa18 jam ago

Seorang Bocah Berusia 2 Tahun dianiaya Ayahnya sendiri Hingga Tangannya Patah

SERIKATNEWS.COM – Tangisan sang anak mengganggu tidur sang ayah. Hingga merasa kesal dan langsung bangun melakukan penganiayaan terhadap anaknya yang...

Sosial19 jam ago

Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Bansos di Tahun 2021

SERIKATNEWS.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengemukakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tengah menganggarkan bansos di tahun 2021....

Politik1 hari ago

PPS Tulungrejo Lantik KPPS untuk Pilkada 2020

SERIKATNEWS.COM – Panitia Pemungutan Suara Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi melantik 46 ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Nantinya...

Olahraga1 hari ago

Link Live Streaming Manchester United Vs Istanbul Basaksehir

SERIKATNEWS.COM – Manchester United lawan Istanbul Basaksehir pada laga keempat Grup H Liga Champions 2020/2021. Laga dilangsungkan di Old Trafford...

Populer