SERIKATNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada jajaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk lebih proaktif mengedukasi masyarakat tentang bencana dan menjalin kerja sama yang sinergis dengan pemerintah daerah. Hal tersebut dimaksudkan supaya dapat meminimalkan risiko bencana.
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara yang terletak di kawasan ring of fire bencana, masyarakatnya harus memiliki pemahaman dan kesadaran yang tinggi tentang berbagai risiko yang ditimbulkan bencana alam.
“Kebijakan nasional dan daerah harus bersambungan. Harus sensitif semuanya dan antisipatif semuanya terhadap kerawanan bencana yang kita miliki,” kata Kepala Negara saat berpidato pada peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan tiga instruksi yang wajib dijalankan jajaran BMKG. Pertama, BMKG harus memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang bencana alam. Hal itu wajib dilakukan dalam rangka mengurangi risiko-risiko yang ada. Selain itu, kebijakan nasional dan daerah harus berkesinambungan agar tercipta harmonisasi.
“Harus sensitif semuanya. Harus antisipatif semuanya terhadap kerawanan bencana yang kita miliki. Kita berada di dalam ring of fire, kawasan cincin api. kita tahu semuanya, kita memiliki gunung-gunung berapi yang aktif. Bencana banjir, dan tanah longsor juga selalu terjadi setiap tahun,” katanya.
Jokowi menyebutkan, risiko yang dimiliki Indonesia harus diminimalkan. Di setiap daerah atau lingkungan yang rawan bencana harus ada peringatan dini.
“Saya melihat sekarang kalau terjadi gempa, misalnya berkekuatan 5,5 SR atau di atasnya, langsung disiarkan di televisi ada atau tidaknya potensi tsunami. Yang dulu-dulu, tidak pernah. Saya kira ini kemajuan lompatan yang sangat baik dari BMKG,” katanya.
Menurut Presiden Jokowi, petugas BMKG juga wajib memberikan penjelasan secara gamblang dan jelas sehingga masyarakat tidak resah dan tidak khawatir. “Kalau potensi tsunami sudah tidak ada, stop. Tapi sekali lagi, ini potensi bencana yang kita hadapi seperti lalu-lalu, memerlukan sensitivitas dan responsif, baik dari aparat maupun alat-alat yang kita miliki,” kata Presiden Jokowi.
Kedua, Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran BMKG untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah sehingga pembangunan mengacu pada langkah-langkah mengantisipasi kerugian akibat bencana.
“Tolong beritahukan secara apa adanya. Kalau daerah-daerah yang rawan bencana, ya tolong diberitahukan sampaikan ke pemerintah daerah bahwa lokasi ini rawan gempa, lokasi ini rawan banjir. Jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, atau jangan dibangun perumahan,” imbuh Presiden.
Presiden Jokowi meyakini, apabila ada keterbukaan informasi antara BMKG dan pemerintah daerah, maka kesalahan yang sama tidak akan terulang. “Sampaikan apa adanya. Bahwa ini tidak boleh, ini lokasi merah. Harus berani menyampaikan itu kepada pemerintah daerah, baik kepada gubernur, bupati, dan wali kota,” jelas Presiden Jokowi.
Ketiga, Presiden Jokowi memerintahkan jajaran BMKG mengedukasi masyarakat tentang bencana. Edukasi dapat dilakukan mulai dari bangku SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.
“Sampaikan juga apa adanya. Seperti yang sempat ramai tentang potensi megatrust. Sampaikan apa adanya, memang benar ada potensinya. Jangan membuat masyarakat resah. Sampaikan dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Itu edukasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat,” jelasnya.
SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.