Integritas KPK Di Balik Rekam Jejak Capim Bermasalah

148
KPK
Ilustrasi: Kompas

Berbagai protes dan kritik turut mewarnai proses penyeleksian calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sejak awal masa pendaftaran. Publik mulai beranggapan bahwa terdapat unsur kesengajaan untuk melemahkan institusi KPK. Banyak penggiat dan pemerhati anti korupsi menilai bahwa terdapat sebagian calon pimpinan tersebut memiliki latar belakang dan rekam jejak yang bermasalah termasuk kepentingan elite yang dapat menurunkan kinerja KPK berikutnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima 10 nama kandidat petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2019-2023 mendatang dari panitia seleksi calon pimpinan KPK di Istana Merdeka pada Senin sore (2/9/2019). Adapun beberapa laporan dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat sipil masih tetap diterima dengan terbuka sebagai bentuk dan dukungan publik terhadap upaya pemerintahan bersih (clean government) dengan agenda utamanya adalah konsistensi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk diketahui bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia yang telah dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) pada bulan Januari 2019 lalu disebutkan terjadi peningkatan 1 poin dari nilai 37 pada tahun 2017 menjadi 38 di tahun 2018. Oleh sebab itu, isu pemberantasan korupsi memang masih menjadi salah satu program prioritas yang termasuk dalam Nawa Cita dan Revolusi Mental Jokowi periode kedua.

Revolusi Mental Jilid II

Oleh sebab itu, pemerintah akan lebih bersikap hati-hati dalam menentukan pimpinan KPK agar kinerja berikutnya bisa lebih profesional, independen dan berintegritas tinggi dalam penanganan korupsi yang telah menjadi momok dalam pengelolaan pembangunan negara. Meski sebelumnya santer dikabarkan adanya ketidakbecusan panitia seleksi dalam menjaring calon pimpinan KPK, namun hal tersebut dibantah oleh pemerintah karena berdalih telah melibatkan beberapa elemen dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh serta lembaga negara terkait sudah dipertimbangkan secara matang.

Baca Juga:  Islam Radikal, Sumpah Pemuda Dan Keutuhan NKRI

Adapun yang diharapkan bersama, agar lembaga KPK berikutnya bisa semakin tegas dan profesionalitasnya teruji. Maka, dibutuhkan tokoh-tokoh yang berkompeten serta memiliki rekam jejak baik. Untuk itu, pimpinan KPK terpilih nanti bukan lagi menjadi beban pemerintah dalam penanganan kasus korupsi di tanah air. Bagaimanapun juga, pemerintahan kedua Jokowi mendatang akan membutuhkan peran KPK yang lebih berani dalam menindak dan menjerat para koruptor karena konsentrasi pembangunan yang selalu rawan terjadinya penyelewengan kewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Seperti diketahui sebelumnya, panitia seleksi calon pimpinan KPK telah mengadakan rapat mengenai keputusan hasil para kandidat petinggi KPK dari 20 nama mengerucut menjadi 10 nama. Selanjutnya, kesepuluh calon pimpinan yang dinyatakan lolos fit an proper test tersebut menjadi kewenangan Presiden Jokowi.

Adapun bentuk protes dari masyarakat sipil berawal dari kelonggaran panitia seleksi dalam menjaring beberapa kandidat yang ditengarai adanya beberapa calon yang kemudian bisa diloloskan meskipun calon tersebut memiliki beberapa catatan kelam dan juga ada yang tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai wujud integritas dan profesionalitas kandidat. Selain itu, masyarakat juga menganggap panitia seleksi terkesan memiliki unsur kepentingan lain terhadap pemerintah serta kurang terbukanya panitia dalam menyampaikan pengumuman hasil tes wawancara dan uji publik yang telah diikuti oleh 20 peserta calon pimpinan KPK.

Dukungan Publik

Diketahui bersama, terdapat lima visi yang tergambar dalam periode kedua kepemimpinan Jokowi mendatang, antara lain: pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, membuka investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN tepat sasaran. Sehingga, transparansi pemerintahan Jokowi harus sedini mungkin sudah dapat dilaksanakan demi tercapainya kredibilitas Jokowi jilid II yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap jargon anti korupsi yang termasuk dalam kampanye politiknya, yakni: bersih, merakyat dan kerja nyata. Maka, pemerintah juga harus cermat agar kepuasan publik meningkat dan aktif terlibat membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Baca Juga:  Teknologi Corporate VS Media Corporate

Meskipun banyaknya gelombang protes dan anggapan miring terkait penyeleksian calon pimpinan KPK, namun masyarakat juga masih menaruh harapan besar serta meminta Jokowi untuk turun langsung menggunakan hak prerogatifnya selaku kepala negara dalam menentukan pimpinan KPK berikutnya. Masyarakat tentu saja masih menginginkan kesederhanaan dan ketegasan sosok Jokowi akan memberikan aura positif dalam keberlanjutan kepemimpinan KPK yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.