JAKARTA- Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melalui Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Muhammad Razik Ilham, menyampaikan dukungan terhadap program pemagangan kerja nasional yang digagas pemerintah sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda Indonesia.

Namun demikian, Razik menegaskan bahwa dukungan tersebut harus dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, perlindungan tenaga kerja, dan kepastian karir bagi peserta magang.

“PB PMII mendukung penuh program pemagangan kerja, tetapi pelaksanaannya harus inklusif, adil, dan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta. Kuota pemagangan perlu diperluas seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja di Indonesia,” ujar Razik dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/10).

Razik juga menyoroti pentingnya menghapus diskriminasi dalam rekrutmen peserta magang, baik dari segi status sosial, latar belakang pendidikan, maupun pengalaman kerja. Menurutnya, kesempatan magang harus terbuka untuk semua kalangan, baik lulusan perguruan tinggi, sekolah menengah, maupun mereka yang belum memiliki pengalaman kerja.

“Magang jangan hanya dimonopoli oleh kalangan tertentu. Semua anak bangsa berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang di dunia kerja,” tegasnya.

Selain itu, PB PMII menilai masih lemahnya sistem pengawasan dalam program pemagangan, terutama terkait upah, jenis pekerjaan yang diberikan, perlindungan sosial dan kesehatan, serta pembinaan selama masa magang. Razik memperingatkan bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat, program pemagangan berpotensi berubah menjadi bentuk “perbudakan modern”.

“Masih banyak peserta magang yang diberi pekerjaan kasar tanpa upah yang layak dan tanpa perlindungan sosial. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Magang bukan ajang eksploitasi tenaga muda,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Razik menekankan bahwa program pemagangan harus memiliki arah karir yang jelas. Peserta magang tidak boleh hanya dijadikan tenaga sementara tanpa prospek kepegawaian yang pasti.

“Magang seharusnya menjadi jalan awal menuju karir tetap. Pemerintah dan perusahaan perlu memastikan ada jalur transisi dari magang ke status pekerja penuh waktu,” ujarnya.

Harapan dan Rekomendasi dari bidang ketenagakerjaan PB PMII untuk Pemerintah

Dalam pandangannya, bidang ketenagakerjaan PB PMII mendorong pemerintah agar lebih fokus pada pengembangan keterampilan (skill development) sebagai kunci adaptasi terhadap perubahan cepat dalam dunia kerja global.

“Dunia kerja berubah sangat cepat karena digitalisasi dan otomasi. Pemerintah harus memprioritaskan pengembangan keterampilan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing,” kata Razik.

Selain itu, bidang ketenagakerjaan PB PMII juga meminta pemerintah fokus pada penguatan sektor ekonomi dan peningkatan investasi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

“Pemerintah harus fokus terhadap isu-isu ekonomi yang dapat menarik investor. Dengan begitu, lapangan kerja akan terbuka lebih banyak dan mampu menyerap angkatan kerja muda yang terus meningkat,” tutupnya.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.