SUMENEP — Program wirausaha santri Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan sorotan dari Aliansi Penyelamat Masyarakat Sumenep. Program yang diluncurkan sejak 2020 itu dinilai minim hasil di lapangan dan outputnya tidak jelas.

Koordinator APMS, Dedy Wahyudi menyebut program yang digadang-gadang akan melahirkan wirausahawan santri tersebut tidak menunjukkan perkembangan berarti. Ia menilai, realisasinya berjalan tanpa arah, kurang transparansi, dan tidak memberikan dampak nyata bagi kemandirian ekonomi santri.

“Bagaiamana mau melahirkan wirausahawan santri, progam aja tidak ada progres yang signifikan. Data penerima manfaat tidak jelas, pelatihan yang dijanjikan tidak terpantau, dan hasilnya nihil. Ini pemborosan anggaran,” tegas Dedy, Jumat (15/08/2025).

Demi menyelamatkan APBD Sumenep, APMS mendesak Bupati segera melakukan evaluasi menyeluruh. Karena menurut mereka, anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari penggunaan dana hingga hasil yang dicapai.

“Kegiatan ini tidak lebih hanya berupa kegiatan seremonial, sementara manfaat nyata untuk santri tidak ada,” ujarnya.

Tak hanya itu, APMS juga mendesak Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) sebagai pelaksana program untuk mempublikasikan laporan rinci penggunaan anggaran, daftar penerima, jadwal serta kualitas pelatihan, hingga hasil evaluasinya.

Tidak berhenti di situ, APMS juga meminta Ketua Komisi IV DPRD Sumenep memanggil seluruh pihak terkait dalam rapat terbuka. Dan jika ditemukan indikasi penyimpangan, APMS mendorong aparat penegak hukum segera bertindak.

“Kami tak akan tinggal diam dan akan terus mengawal program ini hingga ada pertanggungjawaban yang jelas, karena santri itu aset bangsa bukan objek proyek uji coba pemerintah,” pungkas Dedy.

Noval

Wartawan Serikatnews.com