YOGYAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Program unggulan pemerintah tersebut diproyeksikan menjadi motor penggerak terbentuknya ekosistem pangan nasional yang terintegrasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pangan.

Pandangan tersebut disampaikan Assoc. Prof. Sugeng Santoso, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Pangan, saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dewan Pimpinan Pusat dan Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-GEMAS) DIY dan Jawa Tengah di Borobudur Ballroom, The Jogja Hotel Yogyakarta, Kamis (6/8/2026).

Menurut Sugeng, keberhasilan implementasi MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menghubungkan seluruh pelaku dalam rantai pangan nasional, mulai dari petani, peternak, nelayan, koperasi, pelaku UMKM, mitra dapur, hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

“MBG harus menjadi penggerak pembangunan ekonomi berbasis pangan. Ketika produksi, distribusi, dan konsumsi terhubung dalam satu ekosistem, maka manfaatnya tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan pasar yang stabil bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro di daerah,” ujar Sugeng.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan berbasis ekosistem akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menciptakan permintaan yang berkelanjutan terhadap komoditas pangan lokal sehingga mendorong peningkatan produksi dan investasi.

Sugeng menyebut penguatan ekosistem MBG merupakan bagian dari strategi besar transformasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu indikator yang ingin dicapai pemerintah adalah meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan melalui perbaikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, termasuk percepatan penurunan stunting.

Menurutnya, perkembangan implementasi MBG mulai memberikan sinyal positif terhadap sektor pertanian. Permintaan bahan pangan yang meningkat melalui jaringan penyedia program MBG disebut berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian.

Pemerintah sendiri menargetkan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia meningkat dari sekitar 73 menjadi 82 pada tahun 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, koperasi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga komunitas mitra dapur.

Dalam pemaparannya, Sugeng juga mengulas implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menjadi dasar penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat, penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan peningkatan koordinasi antarlembaga.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar pelaksanaan MBG bukan semata terkait pendanaan maupun infrastruktur, melainkan masih adanya pola kerja yang terfragmentasi di berbagai sektor.

“Keberhasilan MBG ditentukan oleh kemampuan kita membangun kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, koperasi, dan mitra dapur dalam satu visi pembangunan pangan nasional,” tegasnya.

Rakornas HMD-GEMAS 2026 menjadi forum konsolidasi nasional bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat kemitraan dalam mendukung implementasi MBG. Melalui sinergi tersebut, program ini diharapkan mampu menjadi fondasi pembangunan sistem pangan yang tangguh, memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Kirwan