Connect with us

Opini

Melihat Peta dari Hasil Survey LIPI, dan Yang Lain

Published

on

Ilustrasi (Net)

Demokrasi

Kemarin dulu P2P- LIPI mengumumkan hasil suvey-nya mengenai Demokrasi, Potensi Pileg 2019 dan Pasangan Capres-Cawapres. Judulnya memang luas “Partisipasi Kepemimpinan Politik dan Masa Depan Demokrasi”. Menarik karena survey yang “sekali pukul” ini syarat informasi bagi publik terutama kalangan pemerhati politik. Saya fikir seharusnya LIPI membuat survey yang lebih tajam- semisal Mana yang dipilih publik – Demokrasi Pancasila (musyawarah mupakat) atau Demokrasi One Man One Vote?

Meminjam berita dari Kompas, untuk demokrasi (dalam artian demokrasi yang sedang dijalankan saat ini) pertanyaannya, menurut Anda, seberapa cocok sistem demokrasi bagi negara kita ? Hasilnya sebagai berikut:
Sangat Cocok 12%, Cocok 66%, Tidak Cocok 10%, Sangat Tidak Cocok 3%, Tidak menjawab 9%. Seberapa sering Anda mendengar atau membaca istilah demokrasi ? Hasil sbb :Sangat sering 3%, Sering 35%, Jarang 37%, Tidak pernah 19%, Tidak jawab 4%. Menurut Anda, seberapa demokratiskah negara kita saat ini ? Hasil sbb: Sangat demokratis 10%, Demokratis 72%, Tidak demokratis 8%, Sangat tidak demokratis 1%, Tidak jawab 9%.

Baca Juga: Bandit – Polisi di India dan KPK di Indonesia

Sebenarnya dari pertanyaan dan hasil jawaban diatas anomalinya cukup besar. Bagaimana dari responden yang tahu demokrasi hanya sekitar 3 + 35 + 38% saja bisa menilai bahwa kecocokan demokrasi 12 + 66 = 78%. Demikian pula menilai bahwa negara kita demokratis nya 10 + 72 = 82%.

Jadi kendati pengetahuan tentang demokrasinya minim, publik merasa demokrasi itu cocok dan baik untuk Indonesia. Memang masih banyak yang perlu disempurnakan dalam demokrasi saat ini karena tidak semua aspiurasi rakyat dapat dijalankan pemerintah. Yang tidak menjawab dibawah 10%. Ini dikaitkan dengan tingkat rata-rata pendidikan kita.Yang menjawab tidak dan sangat tidak demokratis juga sedikit dibawah 10%. Setara dengan yang menjawab tidak cocok dan sangat tidak cocok 13 %. Artinya memang mereka sangat mengerti konsep demokrasi (demokrasi Pancasila) dan tidak setuju demokrasi yang dijalankan saat ini di Indonesia.

Dalam garis besarnya demokrasi yang dijalankan saat ini diterima publik pada tataran angka 70-80%. Dan tidak mengerti dan tidak disetujui oleh 20-30% publik. Melihat angka ini dari ukuran standar penggambaran sebagai negara yang siap menjadi negara modern hampir dicapai. Kalau melihat angka-angka ini dan kita mempercayainya maka kecil kemungkinan kembali ke UUD 1945 yang asli, bisa diterima oleh publik. Atau kita tak perlu membahas lebih jauh karena membahas demokrasi tanpa batasan yang tetap dalam rangka persatuan dan kesatuan Indonesia dapat menjadi bola liar. Justru dapat memecah dan memporakporandakan NKRI.

Partai Politik

Publik tampak kurang tertarik terhadap partai politik atau boleh dikatakan parpol kehilangan kepercayaan publik. 26% lebih responden tidak menentukan partai mana yang akan dipilih. PDIP dipilih terbanyak (apakah karena syndrome Jokowi ?) 24,1%, Golkar 10,2%, Gerindra 9,1%, PKB 6%, PPP 4,9% dan Demokrat 4,4%. Sementara partai yang dibawah 4% adalah PKS 3,7%, PAN 2,3%, Nasdem 2,1%, Hanura 1,2%, PBB 0,7%, Garuda 0,3%, PSI 0,2% dan Berkarya 0,2%.

Baca Juga:  Surat Cinta Untuk Pak Bupati

Jadi boleh dikatakan survey awal ini memberi sinyal parpol dibawah 4% harus bekerja superkeras agar bisa masuk ke Senayan. Memperebutkan 26% suara akan seru karena segala cara diupayakan di mana mesin partai yang baik dan pekerja partai yang militan berperan sekali. Mereka yang bisa menjamin kesuksesan calon anggota legislatif suatu parpol dan bukan artis atau pesohor. Bilamana parpol di bawah 4% tersebut gagal merebut suara mereka yang belum menentukan pilihan maka dipastikan hanya 6 partai itu saja yang lolos ke Senayan.

KPU untuk pileg 2019 menentukan sistem pembagian kursi yang lebih adil bagi partai menengah dan kecil. Di sini kemungkinan mendapatkan kursi disuatu dapil lebih besar. Kelak ini yang bisa menolong partai-partai menengah atau kecil menembus jumlah 23 kursi DPR batas PT- parliamentary treshold. Partai tertentu bisa saja menyatakan para caleg tanpa mahar. Namun untuk mendulang suara sang caleg pasti mengeluarkan dana yang tidak kecil. Baik untuk membuat brosur, poster, spanduk, kampanye keliling, menghadirkan saksi dihari pencoblosan d.l.l. Jadi pekerja partai yang bekerja tak kenal lelah, menggunakan strategi yang tepat dan logistik yang cukup – itu yang menjamin.

Secara diam-diam atau terselubung sebenarnya elit kita merencanakan mengecilkan jumlah partai politik. Sehingga pasca 2024 diharapkan parpol tinggal 4 atau 5 saja. Tentu parliamentery treshold diperbesar setiap pemilu legislatif. Idealnya PT memang sekitar 10% sehingga partai-partai itu diharapkan bergabung. Saat ini perpindahan elit dari parpol satu ke parpol lainnya sepertinya lumrah saja. Diikuti oleh kalangan artis dengan pencitraan yang berlebihan dan lain cara meningkatkan popularitas. Buat demokrasi sendiri jumlah parpol yang relatif tidak banyak di Senayan akan menguntungkan ke depan. Tiap anggota DPR diharapkan lebih fokus yang artinya kualitasnya meningkat. Sehingga talk show atau perdebatan di TV benar-benar mencerahkan publik. Politisi sendiri terutama yang duduk di DPR atau DPRD diharapkan bersih, berkualitas dan berintegritas. Ini yang menjaga marwah partai politik.

Pasangan Capres-Cawapres

Siapa yang menjadi pasangan Jokowi masih menjadi tanda tanya besar kendati telah mengerucut. Nama itu ada di kantong baju depan atau dalam, di kantong celana kanan atau kiri – kantong celana belakang kanan atau kiri. Begitu banyak pilihan.

Kalau pilihan publik dari beberapa survey, Jokowi- Mahfud MD teratas diikuti oleh Jokowi – TGB, Jokowi -Airlangga, Jokowi- Sri Mulyani , Jokowi- Susi, Jokowi- Gus Imin, Jokowi-Moeldoko dan Jokowi – Gus Romi. Disamping itu ada yang nyeleneh memilih Jokowi-Prabowo atau yang lumayan naik belakangan Jokowi- AHY. Terakhir ini justru disorongkan keras oleh para kader partai Demokrat sendiri dibanyak tempat a.l. di Jawa Timur. Artinya kader partai diluar PDIP ketika ingin partainya tetap eksis, secara akal sehat berupaya merapatkan diri ke Jokowi. Yang mencoba tetap eksis dengan menjelek-jelkan Jokowi semisal Amien Rais, justru semakin ditinggalkan publik. Ini dapat dilihat ada pendiri partai PKS, pembela Habib Riziek yang maju ikut pemilihan anggota legislatif melalui PDIP. Artinya juga secara luas memperlihatkan tak ada elit maupun partai yang benar-benar ber-ideologi secara masif.

Baca Juga:  Ketimpanpangan Ekonomi Dan Rekomendasi Munas-Konbes NU

Calon pasangan Prabowo sendiri mulai mengental. Dari hasil survey terakhir yang tertinggi justru Prabowo- Gatot Nurmantyo, terlepas keduanya dari mantan militer. Menyusul Prabowo- Anies Baswedan dan Prabowo- AHY yang tidak terpaut jauh. Prabowo- Aher atau kader PKS lainnya maupun Prabowo- Kader PAN dipilih publik amat kecil. Ini rupanya sejalan dengan hasil pilihan diatas PAN dan PKS yang dipilih dibawah 4% oleh publik.

Sementara itu bilamana Prabowo tidak maju dan hanya bersedia menjadi King Maker maka pasangan terkuat adalah Gatot Nurmantyo – Anies Baswedan. Pilihan publik Gatot- Anies ini lebih tinggi dari Prabowo- Gatot. Apakah dengan survey ini Prabowo legowo hanya menjadi king maker – kita belum tahu. Tapi soliditas menjaga suara Gerindra di pileg sangat perlu apalagi untuk menjaga sebagai partai politik terbesar ketiga di DPR.
Demikian soal pasangan capres-cawapres yang akan kita ketahui pastinya setelah batas pendaftaran 10 Agustus 2018.

Konklusi

Demokrasi dan pendidikan berkorelasi positif. Ketika dana pendidikan sebesar 20% diberikan secara konsisten maka tingkat rata-rata pendidikan naik, publik semakin pandai dan cerdas, kualitas demokrasi dipastikan meningkat. Publik akhirnya menyatakan demokrasi yang dijalankan saat ini baik dan dapat mereka terima -dengan segala kekurangan maupun kelebihannya. Publik yang lebih pandai menjadi kritis terhadap banyak hal termasuk pandangannya atas partai politik, terhadap para elit di partai politik maupun elit di pemerintahan. Publik ingin partai dan elit partai yang bersih. Elit yang cerdas dan mencerahkan dan apa adanya harus ditampilkan dalam talk show di TV. Elit yang terlalu mencari muka penguasa maupun yang keras kepala menganggap pemerintah selalu buruk, tidak disukai publik. Lihat saja PKS, PAN dukungan publik lemah, juga dukungan publik terhadap Nasdem. Nasdem harus mencari kadernya yang terbaik yang dewasa dan berwawasan luas untuk ditampilkan dalam talk show. Sifat yang arogan tak boleh ditampilkan. Kalau tidak perolehannya di pileg 2019 jauh dari target.

Disamping publik tidak bodoh-bodoh amat mengetahui siapa yang didukung oleh Rocky Gerung. Semakin sering diusung oleh Karni Ilyas semakin ia berkomentar seolah manusia terpintar sedunia, semakin dukungan publik menurun atas orang yang diam-diam diusungnya.

Pertarungan pileg 2019 tak kalah seru dari pilpres sendiri. Pertarungan hidup-mati untuk lolos PT 4% dari partai kecil – menengah akan menegangkan. Bila tak lolos PT untuk partai yang mendukung Jokowi maka tak ada anggotanya di parlemen dan kursi kabinet pasti melayang. Itu hukumnya yang tak bisa ditawar.

Baca Juga:  7 Manfaat Menulis Setiap Hari Di Media Sosial

Perjuangan dari partai pendatang baru juga tidak main-main. Partai Berkarya harus mati-matian – kalau tidak bagaimana harus menjaga marwah Trah Soeharto. Yang menarik adalah mengapa publik pemilih Partai Garuda yang suaranya nyaris tak terdengar, justru lebih besar dari pemilih Partai Berkarya ? Ternyata Garuda itu fokus menghimpun para pedagang pasar. Sementara itu PSI yang konon merepresentasikan anak muda, kelas perkotaan dan intelektual bisakah menembus PT ? Ini juga pertanyaan besar yang jawabnya baru kita tahu April 2019.

Pertarungan pilpres sejalan dengan pileg. Yang menjadi soal adalah partai yang setengah-setengah. Ketika massa di bawah ingin Capres-Cawapres A – namun elit tertingginya ingin B yang dipilih. Kemungkinannya dua, partai bisa ditinggalkan massa-nya atau ini justru situasi yang bisa menjadi batu karang menyatukan elit dengan masa nya agar tetap memilih sesuai dengan garis partai. Partai yang ingin benar-benar eksis sesuai dengan garis dewan politiknya harus berani bersikap. Partai ini tidak boleh ragu karena sikon ini tidak bisa dicari. Ini terjadi secara alamiah dan justru harus dihadapi. Dengan bersikap demikian maka ia bisa menjadi partai besar dan bukan partai yang berjalan zig-zag saja. Partai yang berjalan zig-zag makin lama akan menjadi partai kecil.

Pemilihan presiden ketika dua calon pasangan berhadapan mereka bukan untuk bertempur membelah bangsa yang satu ini. Kedua pasangan bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat untuk dapat memerintah atas seluruh rakyat Indonesia. Biaya pendidikan yang besar harus dapat membuat rakyat menjadi dewasa dalam memilih dan bersikap dewasa setelah pemilihan usai. Elitnya juga sama. Siap menang dan siap kalah.

Pemilihan berdasarkan SARA harus ditinggalkan karena siapapun yang memerintah itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita harus konsisten ketika kita marah saat Pemerintah Israel justru menerapkan kembali poilitik apartheid disana. Yang kalah siapapun dianjurkan membuat kabinet bayangan dan selalu mengkritisi kebijakan kabinet. Sementara itu cara Tony Blair ketika memerintah di Inggris yaitu sering menjalankan usulan pihak oposisi dengan sedikit modifikasi – perlu ditiru. Karena kebijakan itu dilakukan untuk seluruh rakyat.

Sebenarnya cara ini pernah digunakan oleh Kabinet Syahrir diawal revolusi. Tujuh Minimum Program dari Persatuan Perjuangan Tan Malaka c.s diadopsi menjadi Lima Program pemerintah. Dua programnya mensita membeslag Industri / perkebunan asing- musuh sementara ditangguhkan.
Bila demokrasi dijalankan secara baik dan benar di mana menjadikan perekonomian dapat memakmurkan rakyat maka pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden – akan berjalan lancar dan biasa-biasa saja. Tanpa kehebohan besar, serupa pemilihan Ketua RT dilingkuangan kita tapi dengan skala yang lebih besar. Semoga saja !

Advertisement

Popular