Connect with us

Opini

Menentukan Cawapres 2019

Published

on

SerikatNews.com

Tak ada seribet atau seheboh menentukan pemimpin di Indonesia masa kini. Ketika BPUPKI- PPKI bersidang 18 Agustus 1945 menentukan presiden dan wakil presiden, Otto Iskandardinata mengusulkan Soekarno -Hatta yang langsung diterima secara aklamasi. Perjalanan panjang Soekarno memimpin dan ketika Orde Lama tumbang, menurut kesaksian Mashudi wakil Ketua MPRS ia dan beberapa orang tokoh memaksa Soeharto bersedia menerima jabatan presiden yang selalu ditolak. Ujungnya Soeharto hanya bersedia menjadi pejabat presiden.

Perjalanan super panjang Soeharto ketika diganti BJ Habibie yang berkuasa hanya 565 hari, melahirkan keinginan keras para elit untuk berkuasa. Manisnya kue kekuasaan yang terlihat dengan mata telanjang selama orde baru melahirkan impian-impian liar para elit untuk berkerumun disekitar kekuasaan. 20 tahun reformasi tidak mementahkan impian liar itu sehingga demokrasi politik dan demokrasi ekonomi untuk Indonesia yang kita cintai bersama – yang baik dan benar belum tampak ujungnya. Impian liar semakin menggelora, bahkan seorang besar negarawan agung yang bernama harum masih mengharapkannya berbekal keputusan MK. Demikianlah Indonesia masa kini – menjelang hari kemerdekaan ke 73.

Baca Juga: Tiga Kriteria Capres-Cawapres Ideal 2019

Menunggu Penutupan Pendaftaran

Partai politik yang bergabung atas dua kelompok – masing masing telah menentukan jagoannya. Hanya pendamping kedua jagoan yang harus ditimbang-timbang, di keker, dikuliti kebisaannya – sehingga nilai tambahnya maksimal. Tiap hari surat kabar nasional selalu mengabarkan perkembangan pencarian pak wakil, pertemuan petinggi parpol baik terbuka maupun tertutup.

Jokowi sampai dengan saat ini selangkah lebih maju dari Prabowo. Dipihak Jokowi para petinggi partai pendukung sudah satu suara. Sementara itu Prabowo masih terjadi tarik menarik. Jokowi sudah menerucut pada dua nama Tuan Guru Bajang dan Mahfud MD. Namun pada saat terakhir muncul nama baru KH Mahrus Amin Ketua MUI. Publik tentu bertanya-tanya, di mana jawabannya bikin pusing. TGB dan Mahfud MD bukan pendukung asli. Keduanya pelintas batas. Kendati Mahfud “insaf” lebih dahulu. Pak Kiai sudah tua- dipilih agar tidak bahaya di tahun 2024. Juga tidak terjadi saling iri diantara petinggi parpol. Artinya semua partai pendukung sudah membayangkan kemenangan. Mereka semua setara dan efek ekor jas-nya tak berbeda. Mereka akan beradu anggota parlemen yang lebih banyak agar jaminan kursi menteri setara dengan jumlah kursi.

Baca Juga:  Anarkisme Dan Proyeksi Gagasannya

Pak Wakil diambil dari militer d.h.i Moeldoko bila lawannya adalah Prabowo- Gatot yang bersekutu. Ini sangat mungkin karena PAN, PKS dan Demokrat kesemuanya ingin kader-nya menjadi wakil – membuat Prabowo memilih wakilnya dari mantan militer yang bukan dari ketiga partai.

Di kelompok Prabowo diam-diam pertarungan memanas ketika SBY bermanuver setelah Koalisi Kebangsaannya tak mendapat tanggapan. Demokrat “terpaksa” ke Prabowo karena partai koalisi pemerintah tak mendukung dan segambreng alasan lain yang disebut SBY secara serius. Partai koalisi pemerintah membantah dan menyatakan pintu selalu terbuka buat siapapun. Silahkan masuk tapi jangan ngatur-ngatur. Saya kira sejatinya koalisi pemerintah tak merasa nyaman bersama SBY – mereka berpendapat akhirnya minyak dan air tak bisa bercampur.

Diseberang, manuver SBY oleh Prabowo disambut baik sekali -ia mengatakan perlu wakil yang bisa berkomunikasi dengan generasi muda. Sambutan ini membuat PKS berang. PKS selalu menyebut sahabat setia Prabowo dalam keadaan suka dan duka – perlu dipertimbangkan sebagai wakil. Kalau sebelumnya mengatakan cawapres PKS harga mati, saat ini memaksa pertemuan 4 Partai – untuk memutuskan pilihan terbaik. Nah bilamana ini terjadi maka kesempatan untuk Anies Baswedan maju – sedikit terbuka. Adanya PP yang mengharuskan Gubernur bilamana maju ikut pemilihan Presiden-Wakil Presiden memerlukan izin presiden. Seolah olah itu aturan untuk mengganjal Anies – ternyata tidak. Ada ayat dibawah pasal terkait yang menyatakan bilamana permintaan pencalonan parpol untuk seorang Gubernur ikut pemilihan Capres-cawapres diajukan dan presiden tidak/belum menjawab – maka dianggap presiden setuju. Persetujuan itu secara tata negara diperlukan karena gubernur dipropinsi manapun adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Namun survey terakhir (dari beberapa lembaga kredibel) memperlihatkan Prabowo- AHY lebih tinggi dari Prabowo-Anies. Mengapa ? Barangkali kinerjanya Anies di DKI Jakarta dianggap publik mengecewakan – utamanya soal bendera bambu dan jaring hitam. Terakhir soal lapangan Banteng – bagaimana ia berpidato diteriaki massa. Disamping itu AHY sendiri berpenampilan baik serta santun – mulai merebut hati ibu-ibu muda. Pembenaran teori Buah Apel.

Baca Juga:  Berebut Suara Milenial

Kita belum tahu apakah pertemuan ke 4 partai dapat berlangsung. Dan hasilnya diterima semua pihak. Bagaimana kalau tidak ?

Konon mereka PKS dan PAN akan merapat ke Jokowi karena Gerindra dan Demokrat saja cukup untuk mencalonkan capres-cawapres Prabowo-AHY. Kalau terjadi apa mungkin ? Kalau PAN tak masalah koalisi pemerintah pasti menerima. PKS belum tentu diterima. Seandainya demikian PKS akan kembali ke Prabowo-AHY.

Namun kalau kedua partai merapat ke Jokowi sebaiknya diterima saja. Memberi dua kementerian bukan hal berat. Sementara kalau kalah Prabowo-AHY akan sangat kuat di 2024.

Demikianlah teori-teori andai; andai A, Andai B atau Andai C. Baiknya kita tunggu s.d 10 Agustus 2018. Kendati semua merasakan hari hari berlalu sangat lambat. Dan andai kita bersabar menanti karena …… Semua Sesuai Pada Saatnya.

Advertisement

Popular