Ulama yang di MUI itu mewakili organisasi keagamaannya, sejak berdirinya 1975 yang lalu. Mungkin, ini asumsi saja bahwa seolah-olah MUI hanya stempel pemerintah ketika hendak menentukan kebijakan. Dalam perspektif politik, disebut saling meramu kepentingan.

Tapi, itu sekedar asumsi. Benar atau tidaknya perlu fakta, dan tidak asbun (asal bunyi). Di sini kurangnya data terkait dugaan sekedar stempel, maka saya anggap asumsi saja. Yang jelas eksistensi MUI masih diperlukan sebagai wadah pemersatu dari ulama yang berlatar ideologi dan madzhab yang berbeda-beda, bahkan secara dasar MUI itu ada, karena berdasarkan pengamalan sila kesatu Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai think-thank-nya pemerintah, ulama bukan semacam cap stempel lagi, tapi pemerintah memberi ruang yang cukup untuk mereka, tentu tidak dengan intervensi kekuasaan. Biar mereka bicara dalam ranahnya sebagai ahli agama, pemerintah cukup punya garis koordinasi, tidak harus lebih dari itu.

Independensinya juga wajib dijaga dari pesanan-pesanan politis. Integritas Buya Hamka, dulu di era awal berdirinya MU menjadi teladan betapa ulama punya hak independensinya dalam menentukan fatwanya, sebab memfatwakan persoalan dengan istinbath li al-hukmi menjadi ranahnya yang eksklusif.

Dalam MUI, ada ulama yang berasal dari NU. Biasanya dengan Muhammadiyah saling “silaturahmi posisi”, kadang NU yang jadi Ketum MUI maka yang dari Muhammadiyah jadi Sekjend-nya, dan begitu sebaliknya. Tampak ada harmoni antar 2 organisasi besar itu.

Situasi negeri dengan ditandai wabah Covid-19 ini, saya melihat ulama menjadi sangat penting kedudukannya, karena mereka ada di tengah-tengah masyarakatnya. Penting menjaga stabilitas negara di saat situasi sulit ini. Pemeritah jangan sampai sendirian dalam upayanya memerangi virus tersebut.

Berkali-kali, kita lihat peran ulama baik dari NU maupun dari Muhammadiyah dan Ormas lainnya bersinergi bahu-membahu membantu pemerintah. Belakangan PBNU mengirim bantuan yang didistribusikan ke seluruh 34 provinsi untuk korban terdampak korona, terkhusus guru-guru ngaji yang disebut sebagai “sesaka” atau tiang bagi pemahaman agama. Kepedulian NU tentu didasari oleh keprihatinan sekaligus karena kecintaannya atas keutuhan NKRI.

Teleologis tindakan ulama NU dengan berbagai cara yang benar untuk membantu pemerintah, murni sebagai tujuan al-Mashlahatu al-‘Ammah (kemaslahatan umum), yang akan dirasakan oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Ulama NU dalam hal ini mengambil sikap sesuai dengan pandangannya.

اما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة و لسنا نعني بها ذلك فان جلب المنفعة و دفع مضرة مقاصد الخلق و صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع و مقصود الشرع من الخلق خمسة و هو ان يحفظ عليهم دينهم و نفسهم وعقلهم و نسلهم و مالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة و كل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة

Sikap ini pula karena pertimbangan berdasarkan perspektif fiqhiyyah, bahwa sebagai pemimpin umat dan atau presiden sebagai pemimpin negara tentu berprinsip berikut ini:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.

منزلة الامام من الرعية منزلة الولي من اليتيم

Posisi pemimpin terhadap rakyat itu laksana kedudukan wali (pengasuh) terhadap anak yatim.

Peran strategis ulama ini tidak boleh diabaikan mengingat posisi ulama sebagai pemimpin umat yang secara sinergi harus bersamaan dengan pemerintah dalam upayanya menghadapi persoalan kebangsaan, terutama kini dalam menghadapi wabah Covid-19.

Stabilitas negara, harus terus dikuatkan oleh menyatunya civil society (di dalamnya Ornop, Parpol dan NGO). Untuk itu, pemerintah harus jeli dengan potensi mereka ini. Jangan sampai negara besar seperti Indonesia ini dikendalikan oleh “man of power” yang mengatur otaknya kepala negara.

Sekali lagi, peran ulama diharapkan bersama pemerintah, lebih fokus untuk mengatasi gejolak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bisa jadi hantu-hantu ideologi akan memanfaatkan situasi negara yang tak stabil akibat inkonsistensi dari kedua kekuatan tersebut, miris.

M. Hamdan Suhaemi

Wakil Ketua PW Ansor Banten