Connect with us

News

Soroti Langkah Erick Tunjuk Perwira Aktif Jadi Komisaris BUMN, Noman Silitonga: Inkonstitusional dan Kerdilkan Reformasi TNI-Polri

Published

on

Koordinator Pusat Generasi Muda Kasih Bangsa (GMKB), Noman Silitonga (Doc. SerikatNews)

SERIKATNEWS– Polemik pengangkatan perwira aktif TNI dan Polri di kursi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kian meruncing. Sejumlah pihak menyesalkan keputusan Menteri BUMN, Erick Thohir itu karena dinilai mencederai profesionalitas TNI dan Polri.

Langkah Erick memasukkan nama perwira tinggi TNI dan Polri ke jajaran komisaris BUMN juga berpeluang menyalahi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Jabatan struktur komisaris perusahaan plat merah mestinya diisi oleh kalangan profesional sipil.

Hal tersebut dijelaskan Koordinator Pusat Generasi Muda Kasih Bangsa (GMKB), Noman Silitonga, melalui keterangan resminya kepada Redaksi, Sabtu (27/06). Menurutnya, kebijakan Erick justru akan mengembalikan stigma negatif institusi TNI dan Polri.

“Sorotan publik kepada Menteri Erick karena memasukkan perwira tinggi TNI dan Polri dalam tubuh BUMN adalah hipotesa awal bahwa langkah ini bermasalah. Tentu saja, jabatan sipil yang diisi oleh perwira aktif TNI dan Polri justru akan mengulang romantisme Orde Baru,” terang Noman.

“Cita-cita reformasi TNI dan Polri sebagai napas demokrasi tampaknya akan tercoreng. Mestinya, mekanisme pengangkatan struktur komisaris BUMN mempertimbangkan, salah-satunya, marwah institusi TNI dan Polri. Apalagi, hal tersebut menyalahi peraturan perundangan yang berlaku,” imbuh dia.

Bagi Noman, romantisme Orde Baru tercium melalui kebijakan pengangkatan perwira aktif TNI dan Polri dalam bisnis negara. Ranah jabatan sipil mestinya diduduki kalangan profesional sipil, apalagi menyangkut perusahaan bisnis negara.

“Mengangkat TNI dan Polri di jabatan struktural BUMN berarti hendak menfasilitasi pendekatan keamanan oleh negara dalam setiap konflik hukum. Pendekatan semacam ini kerap kali berujung pada kekerasan dan kriminalisasi warga,” ungkap Noman.

Langkah Inkonstitusional

Selain mencederai refotrmasi TNI dan Polri, pengangkatan perwira aktif dua instansi pertahanan dan kemanan itu inskonstitusional. Pasalnya, hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Baca Juga:  Disdukcapil Tangerang Terbitkan Program Disdukcapil Peduli Banjir

“Undang-undang tersebut menjelaskan detail, utamanya pada pasal 47 ayat 1 UU TNI, bahwa prajurit TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau memundurkan diri. Pada UU Polri juga dijelaskan hal senada pada pasal 8 ayat 3,” jelas Noman.

“Karena itu, langkah pengangkatan perwira aktif TNI dan Polri jelas bertentangan dengan undang-undang alias inkonstitusional. Mestinya, poin ini menjadi red linekementerian, termasuk Kementerian BUMN, supaya setiap kebijakan yang dimabil betul-betul melalui pertimbangan yuridis dan kemaslahatan publik,” tambahnya.

Noman meminta pemerintah utamanya Kementerian BUMN untuk mengevaluasi ulang keterliabtan perwira aktif TNI-Polri dalam bisinis negara. Bagaimanapun, fungsi dan tugas TNI-Polri bukan sebagai lembaga negara untuk menjalankan bisnis dagang.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Marsekal Madya Andi Pahril Pawi menjadi Komisaris PT. Bukit Asam. Erick juga mengangkat Laksamana Madya TNI Achmad Djamaludin sebagai Komisaris Utama PT. Pelindo 1.

Selain itu, Erick mengangkat Kolonel (Pas) Roy Rassy Fay M. Bait sebagai Kepala Bagian Umum dan Hukum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) kementerian BUMN.

Sementara dari Korps Bhayangkara, Menteri Erick menunjuk Komjen Pol Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris PT. Aneka Tambang. Kemudian Erick juga mengangkat Irjen Carlo Brix Tewu sebagai Komisaris PT. Bukit Asam. Menteri Erick juga melirik Deputi Penindakan Badan Narkotika Nasional (BNN), Arman Depari, sebagai Komisaris PT. Pelindo 1.

Advertisement
Advertisement

Terkini

Ekonomi4 jam ago

Raksa Nugraha Bukan Sebatas Pengakuan Pelaku Usaha dalam Melindungi Konsumen

SERIKATNEWS.COM – Penghargaan Raksa Nugraha Indonesia Consumer Protection Award (ICPA) bukan sebatas pengakuan atas pelaku usaha yang bertanggung jawab melindungi konsumen....

Sosial4 jam ago

Fokus Lindungi Konsumen, Posisi BPKN Makin Kokoh Setelah Gandeng SMSI

SERIKATNEWS.COM – Kehadiran Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN) akan lebih bermanfaat di mata publik. Hal ini terjadi setelah...

Peristiwa14 jam ago

Semeru Level II Waspada, Guguran dan Lava Pijar Terjadi 13 Kali

SERIKATNEWS.COM – Balai Besar Taman Nasional Bromo Tenggger Semeru (BB TNBTS) memutuskan untuk menutup aktivitas pendakian mulai hari ini, Senin...

Politik15 jam ago

Logo Baru dan Semangat Baru PKS

SERIKATNEWS.COM – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini tampil dengan logo yang berbeda. Tujuannya untuk memikat kelompok milenial dan perempuan....

Opini20 jam ago

Magang, Pengalaman Awal Masuk ke Dunia Kerja

Magang merupakan suatu bentuk pengaplikasian ilmu yang telah mahasiswa dapatkan di bangku perkuliahan kemudian diterapkan di tempat kerja. Selama di...

Pendidikan20 jam ago

Manfaat Magang Bagi Mahasiswa

SERIKATNEWS.COM – Magang profesi merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini bertujuan...

Pendidikan20 jam ago

Mengenali Metode Penulisan Feature di Kala Pandemi

SERIKATNEWS.COM – Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan webinar pembekalan praktikum...

Populer

%d blogger menyukai ini: