Connect with us

Opini

Tanggung jawab Negara dalam Menjalankan Amanat Konstitusi Pasal 27 Ayat (2) UUD 45

Published

on

Ilustrasi: qerja.com

99% tidak dapat dipungkiri para lulusan sarjana baru atau fresh graduate selalu dilema akan tidak mendapatkan pekerjaan pada nantinya. Ijazah yang mereka dapatkan selama 4 tahun atau lebih lamanya berkuliah belum tentu menjadi jaminan mendapat pekerjaan yang layak. Jangankan pekerjaan yang layak, mendapatkan pekerjaan saja belum tentu.

Tercatat pada tahun 2019, Badan Pusat Statiska (BPS) merilis data pengangguran terbuka (TPT) lulusan Universitas dengan rentang pendidikan tingkat S1 hingga S3 mencapai jumlah 737.000 orang per Agustus tahun 2019.

Bila dikaji dari aspek hukum persoalan pengangguran memiliki korelasi hukum. Korelasi tersebut bisa dilihat pada Konstitusi Indonesia yakni UUD NRI 1945 Pasal 27 Ayat (2). Bunyi isi Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945: “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.”

Dari bunyi isi pasal tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki andil tanggung jawab atas dalam menyediakan pekerjaan untuk tiap-tiap warga negaranya.

Penyebab Pengangguran

Pada umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Di sinilah peran negara dalam menjalankan amanat Konstitusi Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945, seharusnya negara dalam hal ini pemerintah pusat/daerah harus bertanggung jawab kepada warga negaranya untuk menyediakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya.

Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya para individu pencari kerja atau si pengangguran terdidik (pengangguran lulusan universitas). Mereka tidak hanya diam, bentuk kecil usaha dari para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yakni para pencari kerja menempuh pendidikan hingga tingkat universitas. Mereka para pencari kerja mengetahui bahwa pada zaman sekarang tidak bisa mungkin mendapatkan pekerjaan yang layak dengan hanya bermodal pendidikan tingkat SD/SMP/SMA dan SMK. Maka dari itu, para pencari kerja menempuh pendidikan hingga tingkat Universitas, ini adalah salah satu bentuk usaha para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Namun realitasnya, ketika mereka setelah lulus dari universitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak amat sangat sulit. Jangankan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan pekerjaan saja belum tentu.

Baca Juga:  Angin Perubahan Arab Saudi

Contoh saja para guru honorer. Bisa dikatakan pekerjaan guru honorer bukan sesuatu bentuk pekerjaan yang layak, padahal untuk menjadi profesi guru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, disebutkan untuk menjadi guru para calon guru harus memiliki klasifikasi akademik minimal ijazah S-1, tak terkecuali guru honorer. Mengapa bisa dikatakan pekerjaan guru honorer bukan sesuatu bentuk pekerjaan yang layak? Bukan rahasia lagi jika para guru honorer yang ada di Indonesia tidak berkehidupan dengan layak, penyebab utamanya adalah para guru honorer hanya mendapatkan gaji yang sangat kecil di bawah UMR atau UMK/UMP. Hal ini adalah sebuah contoh bahwasanya memiliki modal ijazah lulusan perguruan tinggi belum tentu menjadi jaminan akan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, atau bahkan mendapatkan pekerjaan sekalipun.

Memang benar pemerintah saat ini tidak hanya diam dalam mengatasi pengangguran, bisa dilihat bahwa pemerintah sangat pesat dalam membangun infrastruktur. Bisa jadi ini cara pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Dengan adanya infrastruktur mungkin para pencari kerja semakin mudah memiliki akses untuk mencari pekerjaan di kota/kabupaten lainya. Namun sepertinya cara ini tidak efektif dan efisien, karena percuma jika akses infrastruktur ada, namun tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan.

Selain itu, sepertinya pemerintah masih setengah hati dalam mengatasi pengangguran. Mengapa? Pada  tahun 2018 Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa pasal kontroversial yang menguntungkan dan mempermudah para TKA untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Perpres ini sama saja pemerintah mempertambah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan (pengangguran). Para pencari kerja WNI nantinya akan memiliki saingan yaitu TKA. Warga negara Indonesia sendiri bisa saja ke depannya menjadi tamu atau penonton di rumah sendiri. Padahal pada hakikatnya pemerintah harus memenuhi hak konstitusional warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Baca Juga:  Mengatasi Defisit Bernegara, Melawan Korupsi

Ke depannya mari kita bersama-sama bergotong royong untuk menjalankan amanat Konstitusi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. Terutama menunggu peran nyata pemerintah untuk mengimplementasikan pasal ini karena dalam pasal tersebut berisi hak warga negara yang harus terpenuhi.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular