SERIKATNEWS.COM – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan akan mencari solusi bagi Perum Badan Urusan Logistik alias Bulog untuk bisa menyalurkan berasnya. Belakangan ini, peran perusahaan yang dipimpin oleh Budi Waseso itu dinilai kurang efektif, terutama setelah adanya program Bantuan Pangan Non Tunai alias BPNT.

Menurut Agus, salah satunya caranya adalah Bulog akan diutamakan untuk bisa menyalurkan beras dalam program BPNT. Akan tetapi, kualitas beras yang disalurkan mesti sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Saya kira sekarang Bulog sudah siap, kualitasnya juga sudah bagus-bagus,” ujar Agus di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (28/6/2019).

Ia meyakini solusi tersebut bagus untuk semua pihak. Kendati, Agus menyebut masuknya Bulog tidak akan mengubah skema BPNT saat ini.

“Jadi suplai biasa aja, tapi kita berikan suatu kesempatan, agar Bulog sebagai main supplier,” tuturnya.

Ia mengatakan skema itu segera dilakukan. Namun, dia belum menyebut waktu pasti soal pelaksanaannya. Ombudsman belakangan meminta pemerintah untuk serius memikirkan persoalan yang dihadapi Perum Bulog.

“Jadi menurut saya sudah jangan terlalu banyak omong, lakukan evaluasi dan laksanakan dengan baik,” ujar anggota Ombudsman Alamsyah Saragih di Kantor Ombudsman.

Ia mengatakan penyelesaian masalah itu tidak boleh ditunda-tunda lagi karena bisa berdampak kepada stabilisasi harga pangan nasional. Permasalahan yang paling kentara, ujar Alamsyah, adalah menumpuknya stok beras Bulog di gudang dan sulit disalurkan sejak adanya program BPNT. Dulu, beras Bulog disalurkan ke masyarakat dengan adanya program pemberian beras sejahtera atau rastra.

“Dengan adanya program BPNT itu mereka mendapatkan voucher dan mereka bisa membeli langsung dari pasar. Sehingga stok pengadaan bulog, baik impor dan dari domestik itu stay di gudang terlalu lama,” ujar Alamsyah.

Tanpa skema baru, Alamsyah mengatakan bahwa Bulog hanya bisa mengandalkan operasi pasar. Padahal program itu tidak bisa dilaksanakan terus menerus.

“Lah kalau harga tidak sedang tinggi tapi operasi pasar kan berarti membantai harga, akhirnya peran bulog jadi tidak efektif,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah tak setengah-setengah dalam mengeluarkan kebijakan. Di samping itu, ia melihat pemerintah merevitalisasi dan memodernisasi sistem Bulog.

“Saya kira satu hingga dua tahun ke depan kalau tidak dibikin sebuah kebijakan yang signifikan, hancur Bulog. Ini situasinya sangat penting, kita butuh satu institusi yang berfungsi sebagai stabilisator yang suatu saat diperlukan jangan sampai saat diperlukan kondisinya tidak fit,” ujarnya.

Saat ini, Perum Bulog masih mengandalkan operasi pasar untuk mengurangi stok berasnya yang saat ini sudah hampir mencapai kapasitas maksimum gudangnya. Operasi pasar itu akan dilakukan lagi lagi pekan depan setelah mereka memberhentikan beroperasi 31 Mei lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tidak berkomentar banyak mengenai kekhawatiran Ombudsman terkait kinerja Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog. Peran perusahaan yang dipimpin oleh Budi Waseso belakangan ini dinilai kurang efektif, terutama setelah adanya program Bantuan Pangan Non Tunai alias BPNT.

Darmin berjanji akan mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. “Nanti kita cari jalan keluarnya, tidak perlu terlalu pesimis begitu,” ujarnya.

Kendati demikian, hingga kini ia masih belum mau menyebut solusi yang telah disiapkan pemerintah soal tidak efektifnya peran Bulog itu.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.