SERIKATNEWS.COM – Dalam rangka mencegah dampak buruk pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, Presiden mengakui bahwa program ini mempunyai konsekuensi besar karena ada perubahan dalam postur anggaran negara.

“Terkait perubahan postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2020 saya mendapatkan laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan Covid-19 dan berbagai langkah strategis pemulihan ekonomi nasional membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada defisit APBN,” kata Presiden Jokowi, Rabu (3/6/2020).

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengalkulasi secara matang, detail, dan transparan program PEN tersebut.

Kepala Negara mengingatkan, langkah kalkulasi secara cermat, detail, dan transparan harus dilakukan demi menghindari berbagai risiko fiskal, sehingga pengelolaan APBN lebih kredibel berjalan optimal.

“Saya minta Kemenko Ekonomi, Kemenkeu, Bappenas, melakukan kalkulasi lebih detail, lebih matang terhadap berbagai risiko fiskal kita ke depan. Saya sampaikan sekali lagi saya tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati transparan dan akuntabel agar APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya dan tetap kredibel,” ucapnya.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.