SUMENEP – Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2025 yang digagas oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP), dan Perhubungan Kabupaten Sumenep mendapat sorotan tajam dari Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya. Mereka meminta agar realisasi program ini benar-benar tepat sasaran dan tidak menyisakan kejanggalan.

Ketua MPR Madura Raya, M. Darol, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat program tersebut agar tidak ada celah penyimpangan. Menurutnya, RTLH harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak dan bukan sekadar formalitas.

“Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui program RTLH. Tapi jangan sampai hanya jadi proyek tahunan yang minim pengawasan. Kami tidak ingin kejadian 2024 terulang, di mana terdapat dugaan penerima realisasi pengerjaan  tidak sesuai kriteria,” ujar Darol saat dikonfirmasi Serikat-News, Kamis (06/03/2025).

Aktivis HMI itu menambahkan, transparansi dalam pelaksanaan program ini sangat penting. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, MPR Madura tidak akan tinggal diam.

“Kami akan turun langsung ke lapangan. Jika ada data yang tidak sesuai atau realisasi yang jauh panggang dari api, kami tidak segan melaporkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PRKP dan Perhubungan Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi, sebelumnya telah menyampaikan bahwa program RTLH 2025 memproyeksikan 150 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia optimistis bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Sumenep.

Meski begitu, MPR Madura Raya menegaskan agar tidak ada permainan dalam distribusi bantuan. Mereka meminta agar pemerintah daerah benar-benar selektif dalam menentukan penerima manfaat, serta memastikan pengerjaan rumah berjalan dengan baik tanpa ada potensi penyimpangan anggaran.

“Jangan sampai ada rumah yang setengah jadi, bahan material di bawah standar, atau pengerjaan yang molor. Semua harus sesuai aturan,” tandas Darol.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur