Penulis: Serikat News
Minggu, 28 Mei 2017 - 20:51 WIB
Sumber: Citizendaily.net
Sumber: Citizendaily.net
JAKARTA, Serikatnews – Hari Anti Tambang (HATAM) harus didasari atas kenyataan sudah saatnya mulai menjadikan pertambangan dijadikan sebagai sejarah (make mining history) dalam perjalanan bangsa ini kedepan.
“Terbukti, industri pertambangan yang sudah berlangsung ratusan tahun ini malah terus menjadikan Indonesia sebagai ruang akumulasi kapital yang menjadikan Tanah Air sebagai sumber ekstraksi bahan mentah bagi korporasi- korporasi raksasa dan bank-bank pendukungnya,” kata Koordinator Kampanye JATAM, Ki Bagus Kusuma dalam siaran pers yang diterima Serikatnews pada Minggu (28/5).
Tidak hanya itu, kata Ki Bagus, industri pertambangan telah berhasil menghapus mimpi dan cita-cita Anak Bangsa, bahkan telah merenggut ratusan nyawa anak negeri.
Menurutnya, peringatan HATAM yang dilakukan di berbagai tempat ini menggambarkan bagaiamana rakyat mulai sadar dan kritis akan pilihan ekonominya, dengan menciptakan ekonomi tanding yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Pada 2017 ini setidaknya 22 wilayah di Indonesia turut serta menyemarakkan HATAM dengan berbagai aktivitas untuk menyuarakan perlawanannya terhadap industri tambang dan mendukung ekonomi tanding berdaya pulih,” ujar Ki Bagus. (Arif K Fadholy)
PROBOLINGGO – Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan melaksanakan agenda Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait sengketa
MAGELANG – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan partainya tidak mengusulkan kader internal untuk mengisi jabatan Wakil
JAKARTA – Aksi Orang Muda Pulihkan Indonesia mendesak pemerintah memperkuat tanggung jawab dalam mencegah bencana ekologis, memulihkan ekosistem, dan melindungi
KOTA PALU – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi nasional. Potensi sumber daya alam Indonesia yang
JAKARTA – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mengajak seluruh elemen bangsa menghormati kewenangan konstitusional Presiden