Connect with us

Opini

Back To The Future

Published

on

Ketegangan politik di tengah kita telah berlangsung cukup lama. Yakni sejak Jokowi-Ahok diusung PDIP dan Gerindra untuk merebut kursi Gubernur DKI Jakarta, pada tahun 2012 lalu. Partai-partai yang lain, sebagian (Demokrat, PAN, Hanura, PKB, PBB, dan 2 partai kecil) mendukung petahana, Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli. Sebagian lainnya (Golkar, PPP dan 9 partai kecil lain) mendukung Alex Noerdin dan Nono Sampono. Sementara PKS (tanpa didampingi partai lain), mendukung Hidayat Nur Wahid dan Didik J. Rachbini. Kemudian masih ada 2 pasang lainnya, yakni Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria dan Faisal Basri-Biem Benjamin, yang mencalonkan diri melalui jalur independen.

Hasil putaran pertama mengejutkan banyak pihak, karena Jokowi-Ahok menempati posisi teratas (42,60%), mengalahkan petahana yang hanya meraih 34,05 persen. Pada putaran kedua, setelah calon yang diusungnya tak lolos, Golkar dan PPP bergabung dengan partai-partai lain yang mendukung Foke-Nara. Meski demikian, Jokowi-Ahok tetap unggul. Mereka memperoleh 2.472.130 suara (53,82%).

Pencapaian Jokowi-Ahok saat itu dikenang sebagai kemenangan perlawanan suara masyarakat Jakarta yang menuntut perubahan terhadap nasib kotanya. Jokowi yang sebelumnya berhasil membenahi Solo dengan gaya kepemimpinan sederhana dan merakyat, menjadi “media darling”. Minoritas ganda Ahok, sebagai non muslim dan berdarah Tionghoa, tak menjadi kendala berarti. Dalam beberapa hal, justru menguntungkan untuk meraih suara berbagai kalangan minoritas. Mungkin karena mereka merasa “terancam” pada hegemoni mayoritas yang mulai menujukkan dirinya.

Hampir tak ada yang menduga jika kurang dari 2 tahun kemudian, Jokowi maju menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Apalagi bagi yang mengingat “kehebohan” pemilihan tahun 2009 sebelumnya. Saat itu, Megawati berpasangan dengan Prabowo untuk menyaingi SBY yang dicalonkan untuk periode kedua. Atas kesediaannya mendampingi, beredar luas kabar tentang janji Ketua Umum PDIP itu untuk mendukung pencalonan Prabowo, sebagai Presiden RI pada pemilihan selanjutnya (2014).

Tapi fakta yang terjadi, hal tersebut tak pernah diwujudkan. Putri Bung Karno itu, malah digadang-gadang kader maupun pendukungnya untuk kembali mencalonkan diri.

Popularitas Jokowi sebagai Gubernur Jakarta memang semakin melejit. Sejumlah kalangan mulai membicarakan pencalonannya sebagai Presiden RI. Melalui berbagai jajak pendapat, namanya justru semakin diunggulkan dibanding Megawati. Suara pendukung yang mendesak Ketua Umum PDIP itu, agar mengusung Joko Widodo sebagai calon Presiden, mengalir dari berbagai penjuru. Hal yang perlu dipertimbangkannya baik-baik, mengingat penurunan kinerja perolehan suara partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut, pada sejumlah pilkada dan pemilu sebelumnya.

Menjelang batas waktu untuk memasukkan nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Megawati akhirnya merestui Joko Widodo. Baru kemudian, mereka mencari sosok yang akan dipasangkan sebagai wakil beliau. Hingga kemudian pilihannya jatuh kepada Jusuf Kalla.

Prabowo yang sejak jauh hari sebelumnya telah menyadari tak memperoleh dukungan Megawati, lebih dahulu menyiapkan diri dengan pasangannya, Hatta Rajasa. Mantan Ketua Umum PAN yang juga besan SBY, seteru Megawati yang pernah menjadi anggota kabinet beliau dan kemudian mengalahkannya pada Pemilihan Presiden secara langsung pertama di era Reformasi (2004).

Baca Juga:  Covid-19: Tantangan Manusia di Masa Depan

Jokowi-JK ternyata mampu memenangkan suara terbanyak. Mengalahkan Prabowo-Hatta. Tapi sejak saat itu, kampanye hitam untuk mendiskreditkannya mulai berkembang.

Joko Widodo memasuki Istana Kepresidenan dengan beban dan janji-janji politik yang tak mudah. Termasuk hal yang disampaikannya semasa kampanye. Terutama berkait dengan penerintahan yang bersih dan penempatan sosok-sosok profesional di kabinet. Perseteruan pertama beliau, justru mencuat ketika penyusunan daftar nama menteri. Hal yang menyebabkan PDIP selaku pengusung uring-uringan. Hingga kemudian keluar istilah “petugas partai” untuk dirinya.

Hari-hari pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, justru diwarnai berbagai kabar tentang kegaduhannya dengan partai politik pendukung. Dia dihadapkan pada pilihan sulit untuk mempertahankan gagasan yang dijanjikannya selama massa kampanye.

Sementara di Gedung Balaikota Jakarta, Ahok ditinggal sendirian. Berjibaku meneruskan berbagai kerja yang sebelumnya digagas bersama Jokowi. Dengan cara dan gaya yang memang tak sama.

Jika sebelumnya Joko Widodo sering berada di depan dan berinteraksi dengan publik luas, sementara Ahok lebih banyak bertugas memimpin dan menggerakkan organisasi untuk melaksanakannya, maka kerjasama itu tak terjadi lagi setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden 2014-2019. Ahok harus mengambil alih peran pemimpin tertinggi DKI yang ditinggalkan Jokowi. Meskipun kemudian beliau didampingi Syaiful Djarot, sosok yang dipilih PDIP.

Meskipun gaya kepemimpinan dan cara komunikasi Ahok yang blak-blakkan, sering dicerca bahkan tak disukai sebagian masyarakat, program-program pembangunannya terbukti berkembang luar biasa. Bahkan hal yang selama ini dianggap mustahil, berhasil diwujudkan. Memutar balikkan pandangan pesimis dan sikap sinis banyak pihak.

Tapi Jakarta mewariskan terlalu banyak kerunyaman masa lalu. Hal yang harus dihadapi dan diselesaikannya meski dengan segala keterbatasan, terutama status minoritas ganda yang disandangnya. Meski segala prestasi mencengangkan telah ditorehkan, Ahok tak serta merta mendapat dukungan partai politik agar bisa mencalonkan diri kembali untuk periode 2017-2022. Hingga akhirnya, sejumlah masyarakat yang tetap menginginkan kepemimpinannya berlanjut, menggalang pengumpulan KTP dan tanda tangan yang dipersyaratkan untuk pencalonan dari jalur independen.

Tapi, di tengah berbagai upaya untuk menjegal dan mendiskriditkan kerja maupun dirinya pribadi, hal itu justru mempertajam perbedaan kelompok di tengah masyarakat. Antara mereka yang mengagumi dan mendukungnya. Dengan sebagian lain yang membenci dan ingin menyingkirkannya.

Upaya pengumpulan tanda tangan dan salinan KTP yang digalang “Teman Ahok” tersebut, sesungguhnya berhasil jauh melampaui kebutuhan minimum. Lebih dari cukup untuk modal dukungan mencalonkan diri. Justru saat itu, setelah berbagai persoalan antara pendukung dan pembencinya di lapangan semakin meruncing, PDIP akhirnya menawarkan diri untuk mencalonkan beliau, bersama Nasdem. Partai besutan Surya Paloh itu, sudah menyatakan dukungan sejak jauh hari sebelumnya. Tapi suara atau kursi mereka di DPRD tak mencukupi.

Baca Juga:  Ejakulasi Dini Gaya PAN

Di tengah semua itu, terjadilah peristiwa pemelintiran rekaman ucapan beliau yang mengandung penyebutan ayat suci Al Quran. Hal yang kemudian berkembang liar dan mengarah kepada kebencian antar umat beragama. Memancing berbagai pihak terlibal bagian besar, bukan untuk menengahi, menjernihkan suasana, dan mengupayakan kedamaian. Tapi malah memperuncing perseteruan.

Tak kurang dari Ma’ruf Amin, Wakil Presiden yang kini telah resmi mendampingi Joko Widodo pada periode 2029-2024, saat masih menjadi Ketua MUI, turut meluncurkan fatwa bahwa pernyataan Ahok di pulau Pari, Kepulauan Seribu, sebagai menghina Al Quran dan ulama Islam. Kemudian terjadilah demonstrasi massa besar-besaran di kawasan Tugu Monas Jakarta yang dikenal dengan istilah 411 dan 212 itu. Keduanya berlangsung di penghujung tahun 2016.

Bagaimana pun, Ahok yang ketika itu berpasangan dengan Djarot, melalui pemilihan 2 putaran, akhirnya dikalahkan oleh Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Ketegangan politik kita yang telah berlangsung bertahun-tahun, jika dihitung mulai dari pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI, tak semata terjadi secara serial. Tapi juga paralel.

Anies Baswedan sebelumnya justru tim kampanye Joko Widodo saat bersaing dengan Prabowo pada putaran pertama, tahun 2014. Setelah terpilih, Jokowi kemudian mengangkatnya sebagai Menteri Pendidikan. Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar itu, kemudian hari dicopot dari jabatannya.

Selama periode awal kepemimpinannya, Jokowi telah melakukan pergantian terhadap sejumlah menteri kabinet. Sebagian tanpa keluar dari lingkaran organisasi yang berada di bawah kekuasaannya. Meski ada juga beberapa yang dipindahkan ke pos baru. Misalnya seperti Bambang Brojonegoro (semula Menteri Keuangan, kemudian Menteri PPN/Bappenas), Luhut Binsar Panjaitan (dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan ke Menko Polhukam, kemudian Menko Maritim), dan Ignasius Jonan (dulu Menteri Perhubungan, kini Menteri ESDM).

Sementara beberapa yang pernah diangkat, kemudian diberhentikan, dan tidak ditempatkan pada posisi yang lain, justru bergabung dengan kelompok yang semula menjadi saingannya pada Pemilihan tahun 2014, juga pada tahun 2019 ini. Diantaranya adalah Anies Baswedan sendiri. Juga Sudirman Said yang sempat menjadi aktor utama kehebohan kasus “papa minta saham” dalam rangka upaya pengambil alihan Freeport, di Papua. Rizal Ramli yang sempat diangkat sebagai Menko Maritim menggantikan Dwisuryo Indroyono Soesilo, kemudian hari mengambil posisi yang berseberangan dengan Joko Widodo. Lalu Tedjo Edhy Purdijatno yang pernah ditunjuk sebagai Menko Polhukam selama kurang lebih setahun, kemudian hari bergabung dengan Partai Berkarya, besutan Tommy Suharto.

Di tengah berbagai perseteruan dan dinamika politik tersebut, perkembangan di lapangan cenderung mengarah pada radikalisme dan rasialisme. Kelompok aliran Islam garis keras, akhirnya seperti menemukan habitat untuk berkembang. Bahkan secara terang-terangan mengusung faham khilafah yang ingin menegakkan Negara Islam. Pemerintahan Jokowi, kemudian hari (2017), akhirnya memang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mencabut UU Organisasi Masyarakat yang selama ini menaungi mereka.

Baca Juga:  Belajar Dari Insiden di Mako Brimob, Anggota ISIS Asal Indonesia di Timur Tengah tidak Perlu Dipulangkan

Tapi langkah itu belum sepenuhnya mampu menepis faham radikalisme yang terlanjur berkembang walaupun secara organisasi telah bubar dan terlarang. Makna persaingan politik pada sebagian kalangan, bergeser ke arah permusuhan abadi. Akibat dari “kemarahan” yang bercampur baur, antara keyakinan agama, kekacauan ekonomi, hingga pergumulan politik yang semerawut. Hal yang kemudian berkembang jauh pada tindakan-tindakan yang diduga mengarah kepada makar.

Sebagian besar masyarakat hari ini, mungkin telah kehilangan orentasi terhadap makna perseteruan yang berlangsung. Sebab, semakin tak terlihat untuk tujuan maupun kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa kita yang majemuk.

Kemewahan dalam kebebasan mengemukakan pendapat dan berserikat, sedemikian rupa, dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan sempit. Apalagi di tengah kemudahan yang ditawarkan teknologi digital mutakhir. Alih-alih dimanfaatkan untuk memberdayakan hal yang kini sesungguhnya lebih dimungkinkan. Capaian dan kemajuan teknologi itu justru memporak porandakan kebersamaan yang selama ini kita agung-agungkan dan junjung tinggi. Satu dengan yang lain, justru saling mencurigai. Kita seperti tak lagi mempercayai kemewahan sekaligus keindahan dari keberagaman itu sendiri.

Ketegangan politik yang berlangsung bertahun-tahun ini, tak disadari oleh sebagian kalangan, telah menggerogoti kegembiraan dan optimisme. Sebaliknya, justru mengembangkan semacam dikotomi superior-inferior pada benak masing-masing. Menyuburkan pesimisme terhadap masa depan kebersamaan.

Saya tak pernah membayangkan sebelumnya, jika makna persaudaraan dan persahabatan, bakal terganggu gara-gara perbedaan pandangan politik maupun keimanan yang berbeda. Tak pernah sekalipun saya menyangka keadaan yang seperti sekarang ini, bakal terjadi. Yakni ketika keakraban dan ketulusan silaturahmi yang apa adanya, menjadi mustahil.

Tiba-tiba saya merasa, kita telah melompat terlalu jauh ke belakang.

Bagi mereka yang mengalami kehidupan di masa Orde Baru berkuasa, mungkin dapat lebih memahami situasi yang dimaksud. Ketika itu, rezim kekuasaan Suharto yang ingin bertahan dan hidup selamanya, berada pada sisi yang ingin dirobohkan, disingkirkan — jika mungkin dihapuskan — oleh sekelompok yang lain.

Bukan sekedar karena tak setuju terhadap putusan dan kebijakannya. Tapi lebih disebabkan ada yang tak menyukainya secara pribadi. Bahkan membencinya. Seolah-olah tak satupun kerja yang pernah dilakukannya, benar dan bermanfaat.

Bedanya, ketika itu tak ada yang tahu kapan dan bagaimana kekuasaan Orde Baru bakal berakhir.

Sementara kini, konstitusi telah menjamin peluang terjadinya perubahan yang mampu memutar balikkan keadaan kita. Meskipun tanpa kekerasan dan pertumpahan darah. Tapi mungkin akan terasa sangat menyakitkan.

Advertisement

Popular