SUMENEP – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 yang seharusnya menjadi angin segar bagi warga Desa Larangan, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep malah menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, bantuan yang dijanjikan sebesar Rp20 juta per penerima diduga tidak diterima secara utuh oleh masyarakat.

Temuan lapangan menyebutkan bahwa sejumlah penerima hanya memperoleh uang tunai sekitar Rp7,5 juta, sementara yang memilih bantuan dalam bentuk barang hanya mendapat material senilai Rp9,5 juta. Angka tersebut jauh di bawah nominal yang semestinya diterima.

“Gun epadhapa’ Rp7.500.000 se bantoan roma rowa, kan padahal nominalla Rp20.000.000,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya, menyuarakan kekecewaannya dalam bahasa Madura.

Lebih miris lagi, berdasarkan informasi yang dihimpun, seluruh dana BSPS tidak langsung dipegang penerima, melainkan dikendalikan oleh pihak desa. Dana yang seharusnya masuk ke rekening atas nama masing-masing penerima justru diduga dikelola penuh oleh aparat desa.

Dalam sosialisasi yang digelar di Balai Desa Larangan beberapa waktu lalu, pendamping program dan pemerintah desa sempat menyebut bahwa dana yang diterima hanya Rp15 juta.

Sementara, Rp2,5 juta dialokasikan untuk tukang, dan Rp2,5 juta lainnya disebut untuk keperluan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Namun hingga kini, masyarakat belum mendapat penjelasan rinci soal pengelolaan dana tersebut.

“Masyarakat ingin tahu ke mana dana tersebut mengalir. Informasi yang diterima sangat kabur dan tidak transparan,” keluh warga lainnya kepada Serikat-News, Kamis (24/4/2025).

Upaya konfirmasi telah dilakukan media ini kepada Kepala Desa Larangan, Zaini, melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan hanya centang dua tanpa balasan.

Warga kini mendesak pemerintah desa segera angkat bicara dan memberikan penjelasan terbuka. Mereka berharap bantuan BSPS benar-benar bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai janji dan aturan yang berlaku.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur