SERIKATNEWS.COM – Dugaan pemangkasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh oknum Kepala Desa (Kades) Ngemplak, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, memicu sorotan publik setelah sebuah video pengakuan viral di media sosial. Dalam video tersebut, Kades diduga mengakui bahwa dana yang seharusnya diterima oleh warga secara penuh telah dipotong dengan alasan pemerataan.

Video yang viral memperlihatkan Kades Ngemplak memberikan pernyataan bahwa pemangkasan dilakukan untuk membagikan bantuan ke lebih banyak warga. Namun, langkah tersebut dinilai melanggar aturan penyaluran bantuan yang telah ditetapkan pemerintah, dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga yang berhak menerima bantuan penuh.

Pengakuan Kades dan Reaksi Warga

Dalam video yang beredar, Kades mengakui, “Memang saya menyalahi aturan, betul saya melakukan pemangkasan, tapi ini saya lakukan agar semua warga mendapatkan bantuan.” Namun, warga menilai langkah tersebut tidak adil, terutama bagi mereka yang namanya telah terdaftar sebagai penerima sah berdasarkan data resmi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Kami sangat kecewa karena tidak menerima BLT secara penuh. Bahkan, kami tidak diberi tahu mengenai perubahan pembagian ini.”

Menurut keterangan warga lainnya, berdasarkan data resmi, setiap RT seharusnya hanya menyalurkan BLT kepada dua penerima sah. Namun, Kades bersama Kepala Dusun (Kasun) justru membagi jatah dua penerima sah menjadi enam orang di tiap RT tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari warga yang terdaftar. Hal ini dinilai memiliki motif politis dan telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga.

Proses Penyaluran yang Dipertanyakan

Selain pemangkasan, warga juga menyoroti proses penyaluran BLT di Desa Ngemplak yang berbeda dari desa-desa lain. Di desa-desa lain, penerima BLT diundang ke balai desa untuk menerima bantuan secara resmi dan didokumentasikan. Namun, di Desa Ngemplak, penyaluran dilakukan secara door-to-door oleh lurah tanpa adanya bukti penerimaan resmi. Hal ini menimbulkan polemik, terutama bagi penerima yang merasa berhak, tetapi merasa tidak diperlakukan adil.

“Saya sangat berharap pemerintah segera turun tangan dan menindaklanjuti dugaan ini,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat setempat.

Tuntutan Warga dan Tanggapan Pemerintah

Warga berharap agar aparat segera menyelidiki kasus ini dan memberikan sanksi jika terbukti ada pelanggaran. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus ini.

Meski demikian, desakan warga terus bergema di media sosial dan media lokal, menuntut kejelasan terkait pemangkasan BLT yang terjadi di Desa Ngemplak.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur