SERIKATNEWS.COM – Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya ingatkan Kepala Desa di Kabupaten Sumenep yang mendapatkan jatah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) soal objektivitas data buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur Tahun 2021, Rabu (15/9/2021).

Dalam melakukan survei dan pendataan terhadap buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, M. Darol, Wakil Ketua MPR Madura berharap agar Kepala Desa objektif dan tepat sasaran dalam mendata calon penerima BLT DBHCHT.

“Jangan sampai BLT tersebut nantinya malah turun pada orang yang bukan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Kades harus hati-hati dalam melakukan pendataan,” ucap Darol.

Sebab, masih menurut Darol, jika BLT tersebut nanti tidak tepat sasaran. Misalnya, turun pada para bandul tembakau atau pedagang yang serba berkecukupan, maka pihaknya tidak akan segan-segan untuk melaporkannya kepada Bupati.

Dan bahkan Darol mengancam akan menyeret Kepala Desa ke meja hukum, jika nanti di lapangan ditemukan dugaan penyelewengan BLT tersebut.

“Kita akan laporkan Kadesnya ke Bupati, jika BLT-nya tak tepat sasaran, dan bahkan akan kita bawa ke meja hukum jika nanti ditemukan penyelewengan terhadap penggunaan BLT DBHCHT,” ancam Darol.

Perlu menjadi mafhum, berdasarkan data yang kami kantongi bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Bagian Kesekretariatan DBHCHT menggulirkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT).

Dalam surat itu Pemkab memerintahkan Kepala Desa melalui camat setempat untuk melakukan Survei dan Pendataan Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau untuk persiapan kegiatan BLT dari DBHCHT.

Sedangkan Wakil Ketua MPR Madura Raya mengaku tak tahu menahu, berapa Kecamatan yang mendapatkan jatah BLT DBHCHT dan berapa besaran bantuan tersebut.

“Kita tidak tahu, apakah semua Kecamatan atau hanya Kecamatan tertentu yang mendapatkan jatah BLT tersebut, dan kami pun tidak tahu berapa nominal bantuan tersebut. Sebab dokumen yang kita pegang tidak menyebutkan secara rinci,” paparnya kepada SerikatNews.com.

Media ini sudah menkonfirmasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep pada Selasa, (14/9/) kemarin, namun hingga berita ini ditulis belum ada respon dan pesan yang kami kirim via WhatsApp masih centang putih, pertanda belum dibaca.

Noval

Wartawan Serikatnews.com