Connect with us

Opini

Akses Sumber Daya Alam untuk Kemandirian Desa

Published

on

Ilustrasi: Mongabay

Awan mendung sudah terlihat pekat. Memberi isyarat bulir-bulir air akan segera turun membasahi tanah. Benar saja, sore itu hujan turun setelah sekira enam bulan tanah merindukan kedatangannya. Hati para petani di desa Tlogoweru, Kabupaten Demak, senang bukan kepalang. Hujan sore itu menandakan musim telah berganti. Pun, musim bercocok tanam. Dari semula palawija kini berganti padi.

November adalah bulan masa tanam padi pertama setelah musim kemarau. Dengan sepenuh hati, petani mulai membajak sawah untuk mendapatkan unsur hara dalam tanah. Dengan begitu, bibit-bibit padi siap untuk ditanam.

Sukip, salah satu petani Tlogoweru bercerita tentang gagal panen karena serangan hama tikus sawah (Rattus argentiventer). Laju kerusakan oleh serangan hama bisa dikatakan parah, yakni hampir setengah dari hasil panen. Padahal padi yang tengah ia tanam telah tinggal menghitung hari untuk panen.

Dengan kondisi yang semakin parah, petani dan kelompok tani berinisiatif mengembangkan pengendalian hama tikus secara hayati menggunakan pemangsa hidup. Pemangsa itu adalah burung yang dikenal menakutkan, yakni Burung Hantu (Tyto alba). Burung-burung itu dikembangkan oleh masyarakat dan dibuatkan tempat karantina.

Burung hantu bagi petani adalah sahabatnya. Sehingga masyarakat di desa itu menerbitkan Peraturan Desa (PerDes) Tlogoweru No. 4 Tahun 2011 tentang Burung Predator Tikus. Salah satu isinya adalah larangan menembak dan melakukan perburuan liar di wilayah desa tersebut.

Usaha pengendalian hama hayati yang dilakukan petani Tlogoweru tersebut terbilang sukses. Hasil panen petani meningkat secara signifikan dan laju kerusakan minim. Sampai sekarang manfaat kehadiran burung hantu melalui regulasi pengendalian hama secara hayati dapat dinikmati oleh petani.

Mendengar kisah itu, rasanya senang sekali. Bagi orang awam, akan ikut bahagia walau bukan berprofesi petani. Pasti, karena petani adalah penjaga kedaulatan pangan. Nasib ketersediaan pangan ada di tangan petani-petani kecil yang tersebar di seluruh perdesaan negara Indonesia.

Baca Juga:  Ujaran Kebencian Bukan Ajaran Islam

Membangun kemandirian desa adalah langkah awal untuk menjaga eksistensi Indonesia. Ia merupakan struktur lembaga paling bawah dalam menggerakkan urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, lahir Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Kemandirian itu tercermin dalam relasi negara-desa. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam membangun iklim yang demokratis dan terbuka. Artinya, warga desa ikut dalam urusan politik dan kebijakan di tingkat desa. Semua itu bertujuan untuk membangun desa ke arah yang lebih baik.

Apa yang dilakukan petani Tlogoweru adalah satu dari banyak contoh desa mandiri. Salah satu kunci untuk mewujudkan desa mandiri adalah akses sumber daya alam dan partisipasi membangun iklim yang demokratis di tingkat desa.

Akses Sumber Daya Alam

UU Desa No. 6 tahun 2014 telah memberikan angin segar bagi desa untuk mengatur dirinya sendiri. Zakaria (2014) dalam artikelnya yang berjudul Peluang dan Tantangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut dalam UU Desa menciptakan peluang politik dalam rangka demokratisasi desa. Ia menyebutkan ada lima aspek perubahan mendasar yang disuse yaitu; (a) sistem desa yang beragam; (b) kewenangan desa berdasarkan prinsip rekognisi (pengakuan terhadap hak asal-usul) dan subsidiaritas; (c) konsolidasi keuangan dan aset desa; (d) perencanaan desa yang terintegrasi; (e) demokratisasi desa, termasuk konsekuensinya pada pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa.

Menurutnya, kelima perubahan mendasar tersebut pada dasarnya telah mengandung agenda demokratisasi. Pertama, agenda demokratisasi dalam konteks relasi negara-desa. Kedua, agenda demokratisasi dalam konteks relasi-relasi di dalam desa sendiri. Namun, dua agenda demokratisasi di atas memiliki keterbatasan yang sangat prinsipil. Salah satunya adalah minimnya pembahasan isu sumber daya alam.

Eko Cahyono, dkk. (2017) dalam artikel Undang-Undang Desa dan Isu Sumber Daya Alam; Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi? menyebut persoalan sumber daya alam hanya disebut secara sumir. Itu pun terpencar-pencar pada berbagai bab dan pasal. Menurutnya, jika ditelisik lebih dalam, isu sumber daya alam tidak menjadi agenda sentral dalam pengaturan UU tersebut.

Baca Juga:  Mari Bicara Data bukan Hoax

Menurutnya, dalam konteks demokratisasi relasi negara-desa, UU Desa tidak mengupayakan lebih jauh terkait kewenangan desa yang lebih besar untuk mengurus sumber daya alam di wilayahnya. Pun, dalam konteks demokratisasi relasi-relasi di dalam desa. UU Desa ternyata tidak menjadikan ketimpangan akses atas sumber daya alam di desa dan distribusi manfaatnya sebagai isu yang krusial.

Padahal, hal tersebut akan menentukan berlangsung atau tidaknya proses demokratisasi ekonomi di desa. Keterbatasan akses itu membuat UU Desa secara normatif tidak memiliki kepekaan atas kondisi ketimpangan agraria dan problem sosial-ekologis.

Upaya yang harus dilakukan adalah menanggali lebih jauh makna dan tujuan UU Desa. Muhammad Sohibuddin (2016) melalui artikel berjudul Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa; Perspektif Agraria Kritis menjelaskan kontribusi perspektif agraria kritis dalam memahami krisis perdesaan.

Menurutnya, dalam mengatasi kondisi ketimpangan agraria dan problem sosial-ekologis dapat dilihat melalui beberapa isu kunci, yaitu; siapa memiliki apa, siapa mengerjakan aktivitas apa, siapa memperoleh apa, siapa menggunakan apa, dan hubungan sosial politik apa yang tercipta.

Selain itu, perlu penguatan dalam pemberdayaan sektor ekonomi. Salah satunya adalah memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Hal itu berfungsi sebagai penguat perekonomian pedesaan dan pengelolaan aset desa.

Didi Novrian (2017) dalam artikel Pembalikan Krisis Pedesaan; Koperasi Produksi dan Perkebunan Karet Wangunwati sebagai Pengorganisasin Ekonomi Politik Rakyat menyebut kisah sukses koperasi produksi oleh buruh perkebunan desa Wangunwati. Menurutnya, pembentukan koperasi yang menjalankan praktik pengelolaan bersama melalui sistem bagi hasil akan mampu mengatasi krisis finansial di perdesaan. Dan tentu saja berkelanjutan.

Oleh karena itu, desa sebagai wujud eksistensi negara harusnya didorong untuk lebih mandiri. Agenda desa yang mengedepankan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaan aset bersama diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk menjadi desa mandiri.

Advertisement
Advertisement

Terkini

Olahraga7 menit ago

Link Live Streaming Manchester United Vs Liverpool

SERIKATNEWS.COM – Pertandingan antara Manchester United dan Liverpool tersaji pada putaran keempat Piala FA 2020-2021. Pertandingan ini dilangsungkan di Old...

News5 jam ago

PLN Beri Layanan Gratis Penyambungan Listrik untuk Korban Gempa di Sulbar

SERIKATNEWS.COM – PT PLN (Persero) memberikan layanan penyambungan listrik gratis bagi korban gempa yang bangunannya rusak di Sulawesi Barat (Sulbar)....

News6 jam ago

Wisatawan Pantai Jayanti Cianjur Terseret Ombak

SERIKATNEWS.COM – Seorang wisatawan terseret ombak di Pantai Jayanti Kecamatan Cidaun Cianjur, Jawa Barat, Minggu (24/1/2021). Diduga, korban bermain terlalu...

Lifestyle1 hari ago

Susu Cair Bisa Suburkan Tanaman Hias

SERIKATNEWS.COM – Susu cair bisa dijadikan sebagai pupuk penyubur tanaman hias. Kandungan kalsium dan vitamin B dalam susu cair mampu...

News1 hari ago

Pasien Covid-19 di Kulon Progo Kembali Melambung

SERIKATNEWS.COM – Sebanyak 44 pasien baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan oleh...

Potret1 hari ago

John Paul DeJoria, Seorang Tunawisma yang Jadi Miliarder Berharta Rp37 Triliun

SERIKATNEWS.COM – John Paul DeJoria adalah seorang pebisnis yang sukses menjadi miliarder di Amerika Serikat (AS). DeJoria adalah co-founder perusahaan...

News1 hari ago

Kawasan Wisata di Bintan Mendapat Apresiasi dari Sandiaga Uno

SERIKATNEWS.COM – Penerapan protokol kesehatan di Bintan mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. “Saya mengapresiasi sejak...

Populer

%d blogger menyukai ini: