Oleh: Yerry Tawalujan

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kembali menjadi sorotan. Komentarnya mengenai pembelian 5000 senjata yang dilakukan institusi lain diluar TNI dan Polri yang viral di media menuai kontroversi.

Pernyataan yang diutarakan dalam acara internal bersama para purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, 22 September 2017 itu dianggap “off side” oleh banyak pihak karena tidak etis dan telah masuk ranah politik.

T.B Hasanudin, wakil ketua komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan menilai ucapan Panglima TNI tidak pada tempatnya karena melemparkan informasi yang sensitif kepada publik.

Ketua Setara Institute, Hendardi bahkan mengingatkan Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tegas kepada Gatot karena apa yang dilakukan panglima TNI itu dianggap sebagai upaya mencari momentum untuk memperkuat posisi politiknya.

Tanggapan lebih keras datang dari dunia pendidikan. Muradi, ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran, Bandung bahkan meminta sang Jenderal untuk melepaskan jabatannya. “Buat saya berat untuk mengatakan dia (Gatot Nurmantyo) tidak berpolitik. Kalau dia gentlemen, baik-baik serahin komando, yah sudah saya berpolitik”. Jelas Muradi mengomentari Panglima TNI.

*Strategi serangan frontal ke segala penjuru: upaya sang Jenderal menciptakan momentum?*

Sulit untuk menyanggah bahwa manuver yang dilakukan Jenderal berbintang empat yang akan pensiun Maret 2018 tidak berbau politik.

Dalam beberapa kesempatan, Gatot seolah memposisikan dirinya berdiri di pihak yang berseberangan dengan Pemerintah.

Ketika polisi sibuk mengamankan figur-figur yang diduga akan melakukan upaya makar dengan menunggangi aksi-aksi demo massa, Nurmantyo terkesan membela pelaku makar itu. “Kalau ada demo, jangan dianggap makar. Pasti demo akan dilakukan masyarakat dengan kedewasaan salurkan aspirasinya, dan itu sah-sah saja,” ujar Gatot, 4 Mei 2017.

Tak lama sesudah itu, dalam acara Rapimnas Golkar, 21 Mei, Gatot membacakan puisi “Tapi bukan kami punya”. Puisi ciptaan Denny JA itu bisa dibilang kritikan terhadap kemajuan ekonomi (yang dikerjakan pemerintah) tapi tidak dimiliki rakyat jelata.

Dalam Rapimnas Golkar itu Gatot juga menyinggung tentang cara berdemokrasi yang salah di DPR karena sudah menyimpang dari sila ke-4 Pancasila.

Gatot juga mengkritik pembelian pesawat yang disebut senjatanya hanya pura-pura, 19 September.

Issue komunis seolah dibangkitkan kembali oleh Gatot dengan instruksinya agar seluruh prajurit TNI nonton film G30S/PKI. Film yang tidak pernah diputar lagi sejak Reformasi 1998 kini dijadikan film “nonton bareng” bukan hanya oleh prajurit TNI tapi juga beberapa partai politik.

Kontroversi teranyar yang dibuat Jenderal lulusan Akademi Militer 1982 ini adalah mengomentari tentang pembelian 5.000 senjata (yang seolah-olah ilegal).

Manuver Gatot bisa dianggap sebagai bentuk serangan ke segala jurusan. Menyerang DPR (dengan mengkritik cara demokrasi yang salah di DPR), menyerang Menteri Pertahanan (mengkritik pembelian pesawat tempur tanpa senjata), menyerang Menkopolhukam (pembelian 5000 senjata) bahkan menyerang Presiden Jokowi lewat puisi dan terakhir soal pemutaran film G30S/PKI).

Berbeda dengan SBY pada dekade lalu yang mendapat momentum politik dengan strategi _”being victim”_, menjadi korban dan memposisikan diri sebagai pihak yang terzolimi, Gatot sebaliknya. Jenderal ini menyerang frontal. Jika dulu SBY dibilang Jenderal “anak kecil” oleh Taufik Kiemas, sekarang Gatot layak disebut Jenderal “Anak Bandel” tukang protes.

Strategi “menyerang adalah pertahanan terbaik” yang dilakukan Gatot terlihat sebagai upaya menciptakan momentum agar terus diliput media. Serang kiri-kanan, yang penting eksis dan selalu jadi _trending topic._ Bahkan kalau bisa menjadi media darling.

Positioning politik Gatot: segmentasi apa yang akan diambil?

Derap langkah Gatot Nurmantyo pasti menuju 2019. Pertanyaannya adalah segmentasi apa dan siapa yang akan diambil?

Segmentasi Jokowi jelas sulit direbut. Konstituen sang Presiden yang militan dan setia pasti tidak akan memberi celah bagi Gatot untuk ikut dalam gerbong Jokowi.

Kemungkinan besar Gatot akan ikut dalam “rangkaian kereta” anti Jokowi. Ini sudah terbaca dengan “ramahnya” Gatot terhadap para pentolan demo 212. Apalagi PKS pernah wacanakan Gatot sebagai Capres potensial untuk 2019.

Tapi dalam rangkaian kereta anti Jokowi itu ada gerbongnya Prabowo. Tentu Prabowo tidak rela menyerahkan “lokomotif” keretanya pada Gatot. Paling banter Gatot dijadikan cawapres dan maju bersama Prabowo.

Alternatif lain adalah Gatot membuat gerbong sendiri dengan PKS sebagai parpol pendukung utama. Jika ini terjadi, Gatot akan memecah “rangkaian kereta” anti Jokowi. Sebab segmentasi konstituennya adalah loyalis anti Jokowi yang selama ini dibina Prabowo.

Menanti langkah cerdik Jokowi membungkam Gatot

Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi adalah Presiden cerdik dan lihai. Langkah politiknya terukur dan mematikan.

Dengan masa pensiun yang kurang dari enam bulan lagi (sampai Maret 2018), cukup bijak jika Jokowi membiarkan Gatot lengser sendiri. Resikonya adalah enam bulan kedepan Gatot akan bermanuver dengan berbagai serangan kontroversial demi mendongkrak popularitasnya.

Tapi jika diberhentikan segera, itu berpotensi menjadi momentum yang memiliki “daya ledak” besar yang justru menguntungkan Gatot secara politis.

Tindakan apapun yang akan diambil, Jokowi perlu hati-hati dengan Jenderal “anak bandel” yang pasti akan menjadi musuh politiknya di Pilpres 2019.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.