JAKARTA – Gerakan Rakyat Jakarta (GERAK) menilai bahwa pendidikan gratis di DKI Jakarta belum menjamin keadilan dan pemerataan. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5/2025), GERAK menyoroti berbagai ketimpangan dalam sistem pendidikan di ibu kota, mulai dari akses, mutu, hingga kebijakan anggaran yang dinilai belum berpihak pada kelompok rentan.

“Pendidikan Jakarta masih menjadi cermin dari segregasi sosial. Gratis belum berarti setara, dan akses belum merata,” tegas Robi Maulana, juru bicara GERAK Jakarta.

Data Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat bahwa angka partisipasi murni untuk jenjang SMA/SMK hanya sebesar 75,8 persen pada 2024. Artinya, sekitar satu dari empat anak usia SMA tidak mengenyam pendidikan formal. Ketimpangan ini paling nyata di Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, dan kawasan padat miskin di Jakarta Timur.

Selain itu, mutu pendidikan juga disebut belum merata. Berdasarkan Asesmen Nasional 2023, hanya 41 persen SMP negeri di Jakarta yang memiliki capaian literasi dan numerasi di atas rata-rata nasional. Sekolah negeri di wilayah padat penduduk disebut mengalami kekurangan guru tetap dan terbatasnya fasilitas belajar.

GERAK juga menyoroti kebijakan zonasi yang justru memperkuat ketimpangan. Anak-anak dari keluarga miskin disebut sulit mengakses sekolah unggulan karena tidak berdomisili di sekitar lokasi sekolah, meskipun masih berada di wilayah Jakarta.

Tak hanya itu, anak-anak penyandang disabilitas juga menghadapi hambatan besar dalam mengakses pendidikan. Data Komisi Nasional Disabilitas menyebutkan hanya 2,8 persen anak disabilitas di Jakarta yang mengakses pendidikan formal secara berkelanjutan. Minimnya infrastruktur yang inklusif, keterbatasan guru pendamping, dan masih kuatnya stigma menjadi tantangan utama.

Padahal, anggaran pendidikan DKI Jakarta tergolong besar, mencapai Rp22,4 triliun atau 27,7 persen dari total APBD 2025. Namun, GERAK menyebut belanja pendidikan lebih banyak terserap untuk belanja pegawai dan operasional, bukan untuk perbaikan mutu atau pengurangan ketimpangan.

GERAK Jakarta mendesak Pemprov DKI mengambil langkah konkret, antara lain:

• Melakukan audit menyeluruh atas layanan pendidikan di seluruh wilayah Jakarta;
• Menyediakan dana afirmatif untuk anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan;
• Meningkatkan kapasitas guru di sekolah negeri pinggiran dan inklusif;
• Membuka ruang partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan pendidikan di tingkat lokal.

“Pendidikan harus menjadi gerakan keadilan sosial, bukan sekadar proyek anggaran,” kata Robi menutup pernyataannya. (*)

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.