Hak Memilih, Privilege dan Hak Konstitusional Warga Negara Yang Harus Dipenuhi

39
pemilu
Ilustrasi (Net)

SERIKATNEWS.COM – Antusiasme warga Indonesia di luar negeri mengikuti Pemilu 2019 sangat tinggi. Di beberapa tempat terjadi antrean panjang dan membludak hingga ke jalan-jalan.

Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesadaran politik warga dalam menyatakan hak konstitusionalnya. Namun masih ada warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tindakan Penyelenggara Pemilu.

Mencermati persoalan fundamental tersebut, Projo menyatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam pemilu (rights to vote) merupakan hak dasar (basic rights) setiap warga negara dan merupakan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat dan inti demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagaimana diatur secara yuridis dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945.

“Dalam situasi apa pun Projo meminta Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU & DKPP) bertindak serius, independen dan melakukan berbagai usaha untuk memastikan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyatakan hak konstitusionalnya (hak pilih) dalam Pemilu 2019,” kata Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, melalui keterangan tertulisnya yang diterima serikatnews.com, Senin (15/4/2019).

Dengan demikian, Projo mendorong Penyelenggara Pemilu menjamin dan memastikan tidak ada tindakan oknum-oknum Penyelenggara Pemilu yang melakukan kecurangan dan mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara.

“Meminta Penyelenggara Pemilu bertindak antisipatif dan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan baik kecurangan maupun upaya-upaya delegitimasi penyelenggaraan Pemilu 2019,” tegas Budi Arie.

Baca Juga:  Indonesia Klaim Sudah Siap Masuki Era Industri 4.0