Hutan Terbakar, Negara Kawasan Terdampak Darurat Asap

31
ilustrasi-Pengendalian-Karhutla
Ilustrasi: Haluan Riau

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan, atau umumnya disingkat Karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan bukanlah kejadian yang menimbulkan kepanikan masyarakat setempat tetapi juga Istana Negara. Pejabat terkait pun telah diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk segera menangani bencana Karhutla yang juga berdampak terhadap kualitas udara memburuk.

Hal ini menyebabkan Pemerintah RI sampai harus perang stateman dengan negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Sebagai negara tetangga yang terdampak, Pemerintah Malaysia dan Singapura selalu tampil lebih tanggap, responsif, dan berani pasang badan dibandingkan pemerintah kita sendiri.

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kabut asap terjadi lagi, lagi dan lagi. Pemerintah RI sampai ke sekian kalinya, belum juga memberikan efek jera kepada para perusak lingkungan. Apakah selama ini pemerintah terlibat? Sampai tibalah bencana kebakaran hutan dan lahan itu menggegerkan jagat media sosial.

Siapa yang tak tahu hutan di Indonesia luasnya di mana-mana. Dikenal sebagai penyangga oksigen dunia. Tapi, mengapa setiap tahunnya terkena bencana? Bantuan datang dari sana dan sini. Semua panik namun tak mau disalahkan. Saling tuding, sampai pejabat tak habis akal meminta rakyatnya berpasrah.

Dikutip dari artikel yang dimuat oleh katadata.co.id, berdasarkan data Sipongi Kebakaran Hutan dan Lahan, sepanjang Januari – 15 September 2019 telah terjadi kebakaran seluas 328 ribu ha di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mencapai 64% dari luas Karhutla sepanjang tahun lalu. Ribuan warga telah menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Agar terhindar dari risiko kematian, warga setempat harus menggunakan masker khusus.

Seperti yang dipaparkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat yang konsentrasi di bidang lingkungan hidup, Greenpeace menyebutkan terdapat 11 perusahaan yang terbukti bersalah di pengadilan. Dalam kasus ini, perusakan serta pembakaran dilakukan secara sengaja oleh korporasi swasta di lahan konsesi. Namun, menurut info dari katadata.co.id total ganti rugi sebesar Rp18,9 triliun, seperti tertulis oleh situs BBC Indonesia, pemerintah baru menerima sekitar Rp400 miliar.

Baca Juga:  Murahan Di Singapura dan Hiperbola Sandi

Apa mungkin ini ujian dari Tuhan? Mungkin saja, Tuhan menguji warganya yang semestinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi, rakyat kecil bisa apa atur korporasi swasta? Korban berjatuhan. Bukan saja mengganggu aktivitas masyarakatnya. Binatang hutan yang tak bisa kabur pun terjebak hingga tewas karena penanganan kebakaran yang tak kunjung padam.

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang mengakibatkan kabut asap, jelas mengganggu aktivitas warga setempat karena menghasilkan berdampak kualitas udara yang buruk serta berisiko terhadap kesehatan. Ditinjau dari Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dapat diketahui jumlahnya telah mencapai angka 182-201. Hal ini menunjukkan kualitas udara yang sudah tidak sehat lagi, status negara menjadi darurat asap. Maka, butuh penanganan yang sigap, serius dan harusnya pemerintah berani memberikan sanksi efek jera terhadap korporasi swasta di lahan konsesi.

Meskipun, bisa dibilang bencana ini bukanlah peristiwa kebakaran hutan dan lahan terbesar, namun dapat dilihat dari lokasi kejadian yang masih sama seperti kejadian 4 tahunan yang lalu, atau sekitar tahun 2015. Ini membuktikan kurangnya keseriusan pemerintah dalam hal pencegahan, bukan saja penanggulangannya saja. Sehingga, risiko adanya kerugian terhadap warga yang menjadi korban setidaknya tidak akan terjadi lagi.

Seperti diketahui bahwa yang menjadi korban atas kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya warga setempat. Melainkan juga warga negara daerah sekitar, seperti di Singapura, Malaysia bahkan Thailand pun pernah terdampak di beberapa kasus kejadian. Korban inilah yang terdampak langsung kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

Harus diakui memang, bahwa penanganan kebakaran hutan tidaklah mudah. Belum lagi karakteristik lahan gambut yang menjadi penyebab sulitnya dipadamkan. Maka, bencana kabut asap ini seharusnya pemerintah jangan pernah anggap sepele agar tidak terjadi lagi, lagi dan lagi.