Connect with us

Ekonomi-Politik

Inovasi Kemendes Atasi Keterbatasan Lahan Bagi Transmigrasi

Published

on

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Anwar Sanusi menutup acara Sosialisasi Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi di Bandung, Kamis (27/2/2020). (Foto: Matin/Kemendes PDTT)

SERIKATNEWS.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar mengatakan ada situasi yang harus diantisipasi yaitu kesenjangan antara pangan dan penduduk dunia yang mencapai 9 miliar tahun 2050, padahal lahan bumi tidak bertambah.

“Jadi tahun 2050 ada pertambahan 2 miliar penduduk tapi lahan tidak bertambah. Tapi ini, sebelum merebaknya Virus Corona,” kata Sekjen Anwar saat menutup Sosialisasi Konsolidasi Tanah untuk Pelaksanaan Transmigrasi yang digelar Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2Trans) di Green Hill Universal Hotel, Bandung, Kamis (27/2/2020) malam.

Saat ini, sejumlah pihak termasuk Kemendes PDTT memang terus melakukan inovasi dan strategi untuk mengatasi keterbatasan lahan. Tapi, belum bisa dikembangkan di tempat lain.

“Jadi rumusan dalam konsolidasi ini menjadi pola pengembangan transmigrasi,” kata Sekjen Anwar.

Salah satu model skenario pengembangannya adalah SP Pagar, yaitu pemerintah hanya memberikan jaminan pada transmigrasi dari luar, tapi juga ditujukan kepada masyarakat asli untuk bisa menerima manfaat dari kebijakan yang dilakukan.

“Jadi hak yang diperoleh oleh transmigran pendatang sama dengan hak yang diperoleh oleh masyarakat yang mendiami wilayah itu sebelumnya,” jelasnya.

Terkait soal lahan, Sekjen Anwar mengakui menerima gugatan yang berkaitan dengan lahan transmigrasi. Adanya Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 23 tahun 2019 tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah itu sangat baik karena menjadi semacam prosedur yang memberikan kepastian hukum terkait dengan lahan transmigrasi.

Sekjen Anwar juga minta jajaran PKP2Trans untuk mempelajari Omnibus Law agar tidak ada kebijakan yang diambil nantinya, berlawanan dengan regulasi ini.

“Yang mengkhawatirkan adalah hilangnya soal kawasan perdesaan. Namun, soal BUMDes yang tetap ada. Saya sendiri belum membaca dengan detail. Namun, saya minta Omnibus Law untuk dipelajari dengan baik,” tandas Sekjen Anwar.

Baca Juga:  KPU Rancang Debat Tak Hanya Didominasi Capres

Direktur Penyediaan Tanah Ditjen PKP2Trans Nirwan Ahmad Helmi dalam laporannya menyebutkan, areal penyediaan lahan transmigrasi semakin sulit jadi Konsolidasi Tanah sangat dibutuhkan sinergi dengan pemangku kepentingan.

Hasil pertemuan itu melahirkan rumusan soal Tata Cara Konsolidasi Tanah untuk Pelaksanaan Transmigrasi, yang nantinya jadi solusi untuk keterbatasan lahan bagi transmigrasi serta jadi paradigma baru penyiapan dan pelaksanaan transmigrasi.

Advertisement

Popular